banner 728x250

Proyek Jalan Pangururan-Tomok ‘Makan Korban’ Humas Kementerian PUPR: Saya Teruskan ke Bagian Hukum

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Adanya korban jiwa akibat material proyek Jalan Lintas Pangururan-Tomok, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara beberapa waktu lalu terus memanas.

Pasalnya, tumpukan material proyek yang mengakibatkan Resman Simarmata meregang nyawa diduga akibat ketidakpedulian kontraktor pelaksana dalam penerapan K3 (keselamatan kerja-red) dalam pelaksanaan proyek tersebut.

judul gambar

Selain itu, kurangnya pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas, pengawas internal dan juga PPK, sehingga berakibat fatal jatuhnya korban jiwa.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Anggiat.

” Sejatinya jika pihak kontraktor konsen terhadap keselamatan kerja, tidak mungkin menempatkan tumpukan material tanpa dilengkapi rambu-rambu hati-hati,” ujarnya.

Dikatakan Anggiat, kontraktor pelaksana proyek harus mempertanggung jawabkan hilangnya nyawa orang akibat pekerjaannya, baik secara materil dan juga hukum.

“Kontraktor harus bertanggung jawab baik materil dan juga hukum. Sebab, perbuatannya mengabaikan keselamatan kerja telah mengakibatkan nyawa orang melayang,” jelasnya.

Anggiat justru mempertanyakan SP3 yang dikeluarkan Polres Samosir dalam penanganan kasus tersebut.

“Bahwa kesepakatan damai antara keluarga dengan pihak pemborong hanya semata-mata untuk meringankan hukuman bagi pihak pelaku, bukan untuk membebaskan dari tuntutan hukum. Ini ada apa dengan Polres Samosir,” tuturnya.

Dilain pihak, Anggiat juga mempertanyakan kinerja PPK proyek tersebut, sehingga ‘memperbolehkan’ pemborong menumpuk material proyek tanpa ada rambu-rambu hati-hati.

“Selain pemborong, PPK juga harus bertanggung jawab. Karena dia juga lalai dalam mengawasi proyek binaannya, sehingga menimbulkan adanya korban jiwa,” terangnya.

Anggiat menyarankan agar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kita sarankan PPK-nya dicopot, karena menurut kita tidak memiliki kemampuan dan integritas dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya,” paparnya.

Sementara itu, Humas Kenterian PUPR, Wibisono yang dikonformasi mengatakan akan meneruskan ke Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Bina Marga untuk segera ditindaklanjuti.

“Sudah saya sampaikan pak ke Pak Rendhi, Humas BM. Menunggu tindaklanjutnya,” terangnya. @s/red

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *