JAKARTA, MediaTransparancy.com – Dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 pada lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah DKI Jakarta kian manas.
Bagaimana tidak, atas dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur telah melakukan penggeledahan di Kantor Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur beberapa waktu lalu.
Penggeledahan tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang menyoroti adanya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Namun yang menjadi konsens perhatian masyarakat saat ini bukan lagi berapa banyak kerugian negara pada kasus yang sedang ditangani Kejari Jaktim, namun seberapa kuat nyali Kejari lain dalam mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lima wilayah DKI Jakarta.
Sebab, data yang kini santer beredar, bahwa pola pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut adalah sama. Artinya, proyek pengadaan di wilayah lainnya di DKI Jakarta juga terindikasi terjadi korupsi.
Salah satu wilayah yang kini menjadi sorotan masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang tersebut oleh Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Utara.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, Sudin PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Utara sedianya akan menyalurkan barang seperti Blender, Oven, Stand Mixer, Vacum Sealer, dan Mesin Jahit sebanyak 5.156 dalam kurun waktu tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 sebanyak 5.156, dengan rincian:
1. Tahun 2022 sebesar 1.072.
2. Tahun 2023 sebesar 2.400.
3. Tahun 2024 sebesar 1.280.
Ironisnya, hingga saat ini kemana barang-barang tersebut didistribusikan, apa merknya dan siapa perusahaan penyedianya masih menjadi misteri.
Kasudin PPKUKM Jakut, Vicky Suryawan Jaya yang sudah berkali-kali dikonfirmasi MediaTransparancy.com lebih mengutamakan mempertontonkan sikap cueknya.
Menanggapi sugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di Sudin PPKUKM Jakut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang mengatakan, bahwa kegiatan tersebut rawan manipulatif.
“Itu kegiatan sangat rawan manipulasinya. Apalagi untuk tahun anggaran 2022, dimana situasi dan kondisi Jakarta yang masih terisolir masalah Covid-19. Tapi demi mendapatkan keuntungan berlebih, proyek itu dipaksa dijalankan,” ujarnya.
Dikatakannya, tidak sulit mengusut adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Tidak ada yang sulit. Kasudin PPKUKM Jakut tinggal tunjukkan saja pihak-pihak si penerima dan apa merk-nya,” ungkapnya.
Yang dibutuhkan saat ini, kata Hisar adalah kemauan: “Yang dibutuhkan itu kemauan untuk memberikan pihak-pihak penerima barang itu,” katanya.
Tapi Hisareyakini, Kasudin PPKUKM Jakut tidak akan memberikan data masyarakat penerima barang tersebut.
“Saya yakin Kasudin PPKUKM Jakut tidak akan mauberikan data penerima barang itu,” sebutnya.
Dikatakan Hisar, sikap diam yang dipertontonkan Kasudin PPKUKM Jakutengindikasikan beberapa hal.
“Ada yang dengan sengaja ditutupi. Pertama, agar kebohongannya tidak terbongkar. Kedua, pejabat yang tidak menaati aturan, yakni UU KIP,” terangnya.
Dikatakan Hisar, untuk membongkar dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang di Sudin PPKUKM Jakut, pihaknya mendesak agar Gubernur Pramono melakukan penyelidikan.
“Untuk menjadikan kasus ini terbuka seterang-tetangnya, kita minta Gubernur Pramono melakukan pengusutan secara menyeluruh. Selain itu, kita juga mendesak agar Gubernur Pramono mencopot Kasudin PPKUKM Jakut dari jabatannya,” paparnya.
Penulis: Redaksi
