JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pelaksanaan proyek Peningkatan Saluran Sudin PRKP Jakarta Timur, tepatnya di Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit kembali menuai sorotan.
Kuat dugaan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan serampangan, tanpa mematuhi spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, dalam pelaksanaan pekerjaan proyek dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar lebih tersebut, pemasangan saluran dilakukan dalam kondisi saluran tergenang air.
Selain itu, kontraktor pelaksana, yakni CV Ampapaga juga disinyalir tidak menggunakan lantai kerja.
Akibatnya, pemasangan U-Ditch dilakukan sesuka hati, sehingga mengakibatkan posisi U-Dicth lebih tinggi dari badan jalan, terlihat tidak rata, dan lain sebagainya.
Menanggapi terjadinya pelaksanaan proyek Sudin PRKP Jaktim yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang mengatakan ketidakkagetannya.
“Sesungguhnya tidak ada yang aneh dalam hal ini. Sebab, proyek Sudin PRKP Jaktim dari dulu sampai sekarang penuh dengan masalah,” ujarnya.
Dikatakannya, banyaknya masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan Sudin PRKP akibat bobroknya pengawasan.
“Logikanya, jika Sudin PRKP Jaktim melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku hasil kerjanya pasti baik dan sesuai. Tapi sebaliknya, jika pengawasan yang dilakukan berorientasi korup, hasilnya pasti acakadul seperti yang terlihat sekarang,” ungkapnya.
Hisar mengemukakan, bahwa banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan proyek Sudin PRKP Jaktim akibat dugaan persekongkolan.
“Tidak akan mungkin maling menjalankan aksinya dihadapan polisi. Kontraktor tidak akan mengurangi volume pekerjaan jika diawasi dengan benar. Hal tersebut bisa terjadi kalau mereka, kontraktor dan Sudin PRKP Jaktim selaku pengawas bersekongkol untuk mencuri,” katanya.
Hisar menambahkan, bahwa untukenghindari semakin maraknya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya meminta agar Gubernur Pramono mellncopot Kasudin PRKP Jaktim beserta kroninya.
“Kita mengharapkan tidak ada uang rakyat yang terbuang sia-sia, apalagi yang dikorup untuk memperkaya diri sendiri dalam pelaksanaan proyek Sudin PRKP Jaktim, kita mendesak Gubernur Pramono untuk melakukan tindakan pencopotan kepada Kasudin PRKP Jaktim beserta Kasi Pengawasan,” tuturnya.
Sementara itu, Kasudin PRKP Jaktim, Agus Nugroho yang dikonfirmasi MediaTransparancy.com lebih memilih cuek.
Penulis: Redaksi
