banner 728x250

Proyek Sudin PRKP Jakut Tahun 2019 Semua Bermasalah, LSM: Duri Dalam Pemerintahan Anis

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Adanya temuan dugaan kerugian negara atas pelaksanaan proyek sarana prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,  tahun anggaran 2019 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah tamparan keras untuk Gubernur DKI, Anis Baswedan.

Sebab, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pwmprov DKI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ternoda oleh tercederai oleh dugaan adanya kerugian negara dalam proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan uang dikerjakan oleh PT Karuniaguna  berdasarkan Kontrak No. 574/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp 88.500.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 s.d. 24 November 2019.

judul gambar

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LSM Investigasi Fakta Hukum (Infakum), Jenri Stg, kepda Media Transparancy nelum lama ini.

“Dugaan adanya kerugian negara oleh BPK dalam proyek sarana prasarana dan utulitas dari Sudin PRKP Jakut oleh BPK, adalah noda hitam buat predikat WTP kepada Anis,” ujarnya.

Dikatakannya, hampir semua proyek Sudin PRKP Jakut tahun 2019 bermasalah.

“Hampir semua proyek Sudin PRKP Jakut tahun anggaran 2019 bermasalah di lapangan,” cetusnya.

Dikatakannya, pihak kejaksaan hingga kini masih terus melakukan monitoring terhadap proyek-proyek bermasalah Sudin PRKP Jakut.

“Tapi mungkin masih ada yang yang bisa ‘mengamankan’ mereka dari gedung bundar, sehingga masih bisa aman dan terkendali,” sebutnya.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Tidak hanya itu, BPK menemukan adanya kerugian negara yang bersumber hasil pemeriksaan dokumen pembayaran, dokumen kontrak, dokumen adendum kontrak, dokumen terkait lainnya dan wawancara diketahui, bahwa dalam adendum kontrak terdapat penambahan jenis pekerjaan baru yang tidak terdapat dalam KAK, HPS dan DED senilai Rp 4.222.757.966.

Konfirmasi BPK kepada PPTK, bahwa penambahan jenis pekerjaan baru tersebut merupakan permohonan dari warga.

Namun menurut BPK, sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 tidak diperoleh data lengkap yang mendukung hasil konfirmasi PPTK dan data yang dapat menunjukkan bahwa harga satuan yang tertera dalam pekerjaan tambah kurang.

Dalam adendum kontrak tidak terdapat penjelasan atau dokumen justifikasi teknis yang mendukung alasan dilakukannya penambahan waktu dan penambahan jenis pekerjaan baru.

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan oleh BPK bersama konsultan pengawas pekerjaan, PPTK dan kontraktor pelaksana di tiga lokasi, yakni di RW 4, 7, dan 17 pada tanggal 6 November 2019 untuk jenis pekerjaan direksi keet, pemasangan saluran U-Ditch dan tutup saluran U-Ditch (60x60cm, 30x40cm), pekerjaan pembuatan beton nutu K-250, dan pengadaan tong sampah, diketahui terdapat kelebihan volume senilai Rp 6.218.594,23 dan kekurangan volume senilai Rp1.072.684.548,99 atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan progres sementara pekerjaan pada tanggal 6 November 2019.

Sementara itu, Ketua Umum LSM KIPAS, Redol meminta KPK atau Kejagung RI harus melakukan pemeriksaan terhadap temuan BPK tersebut.

“Terlepas persoalan tersebut berakhir di BPK, tapi temuan BPK tersebut adalah bukti bahwa unit kerja tersebut ditemukan adanya upaya koruptif yang berujung ditemukannya kerugian negara. Ini yang harus diusut hingga tuntas,” ungkapnya.

Plt Kadis PRKP DKI Pilih Bungkam

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Sarjoko yang dikinfirmasi lagi-lagi memilih bungkam, seakan tidak perduli dengan apa yang terjadi dilingkungan kerja yang dipimpinnya.

Seakan meniru pimpinannya, Kasudin PRKP Jakarta Utara, Khairul Latif bersama-sama anak buahnya, Selvy Mandage juga memilih untuk bungkam.

Berdasarkan data-data yang diperoleh Media Transparancy, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk beberapa RW di Kelurahan Penjaringan, antara lain, RW 01, 02, 04, 07, 08, 011, 012, 013, 014, 015, 016, dan 017.

Dalam tahapan pelelangan, PPK menetapkan penawaran tidak boleh melebihi total nilai per kode rekening HPS dan total nilai HPS senilai Rp 97.885.422.159,17.

Adapun yang menjadi konsultan pengawas, adalah PT AP berdasarkan kontrak No 576/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp1.197.625.000.

Dalam pelaksanaan, kontrak mengalalami satu kali adendum, yakni, Nomor 985/-1.796.2 tanggal 28 Oktober 2019. Dimana total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Perhitungan (BAHP) efisiensi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan adalah senilai Rp 70.301.260.000.

Masa pelaksanaan kontrak semula, penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah selama 150 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 24 November 2019, menjadi selama 176 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 20 Desember 2019.

Potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut oleh PT KI senilai Rp 1.066.465.954,76

Disampaikannya, jika BPK tidak menemukan adanya penyimpangan ini, maka upaya untuk memperkaya diri berjalan mulus. (Anggiat S)

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *