Home NASIONAL PT. Nusa Surya Cipta Dana Tahan Ijazah Karyawan

PT. Nusa Surya Cipta Dana Tahan Ijazah Karyawan

370
0

Jakarta, Mediatransparancy.com – Kesewenang – wenangan pengusaha terhadap pekerja terus terjadi di Jakata yang notabene merupakan ibu kota Negara Indonesia, sejatinya apabila  para pengawas perusahaan di Sudin Tenaga kerja bekerja dengan baik, hal ini tak akan terjadi.

Setelah Kurniawan (30 th) ijazah SMA nya digelapkan (dihilangkan) oleh PT. Triduta Mitra Sejahtera yang beralamat di Kawasan Sunter Jakarta utara, kini Nurkholid Musaffa ijazahnya ditahan oleh PT. Nusa Surya Cipta Dana di Jl. Tomang Raya Jakarta Barat.
Tentu saja penahanan ijazah yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini sangat berdampak buruk terhadap pemilik ijazah tersebut, Kurniawan kehilangan pluang menjadi pengusaha dibidang bahan peledak akibat tidak dapat menunjukan ijazah asli kepada bosnya, sedangkan Nurkholid saat ini juga nasibnya diujung tanduk akibat ijazah yang sejak 2011 hingga sekarang ditahan oleh PT. NSC.
Terkait penahanan ijazah oleh PT. NSC, tim media  ini berhasil menemui Anggi Anggara staf HRD NSC Ritel di Kantornya gedung victoria lt. 5 Jl.Tomang Raya Jakarta Barat, Anggi mengatakan, “memang sudah standar oprasional prosedur (sop) disini setiap pekerja ijazahnya ditahan selama ia bekerja” katanya.
Eko Kepala HRD kepada widodo (orang kepercayaan Nurkholid dalam mengurus ijazahnya) menegaskan, “kalau bapak bukan kuasa hukumnya, saya tidak bisa menjelaskan apapun kepada bapak, silakan Nurkholid atau kuasa hukumnya datang kesini, nanti saya jelaskan.” katanya dengan sangat arogan.
Padahal Menurut  Nurkholid Mussafa (mantan karyawan yang ditahan ijazahnya), dirinya sudah bolak – balik ke perusahaan untuk mengambil ijazah tersebut, alhasil sampai sekarang ijazah saya belum juga dikembalikan, katanya.
Kronologis penahanan ijazah bermula dari Nurkholid bekerja di NSC selama satu tahun, (2011-2012) karena alasan satu dua hal, “saya resign dari pekerjaan tersebut, namun saat saya meminta ijazah saya kembali, pihak perusahaan tidak mau memberikan ijazah saya kecuali saya membayar sejumlah uang pinalti yang berjumlah Rp.17 juta, tentu saja saya syok, darimana saya dapatkan uang sejumlah itu.” terangnya kepada awak media dirumahnya Rabu (10/02) “sudah 4 tahun ijazah saya ditahan oleh SNC, saya mohon instansi terkait, Gubernur, Kasudin Tenaga Kerja Jakarta Barat memanggil Kepala HRD atau Dirut NSC.
Menurut Jefrry Luanmasse, SH. Departemen Investigasi, Advokasi Hukum dan HAM DPC PWRI Jak-Ut menyebutkan, “Dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dan pada pasal 1 angka 6 dijelaskan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan melakukan praktek penahanan ijazah, maka hak asasi yang dilanggar dalam UU HAM ini adalah pertama, hak untuk meningkatkan taraf hidup, yang diatur pada pasal 9 ayat (1). Wujud konkrit dari hak ini dapat berupa memilih pekerjaan lain dengan upah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan buruh itu sendiri. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh untuk mengajukan lamaran bekerja pada perusahaan lain yang menurutnya lebih baik.

Kedua, hak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur pada pasal 12 dalam UU HAM. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya, misalnya ke universitas.

Ketiga, hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya, sebagaimana diatur pada pasal 38 dalam UU HAM. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi buruh untuk berpindah pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat untuk mengajukan lamaran bekerja di perusahaan maupun untuk melanjutkan pendidikan adalah adanya ijazah asli. Sehingga ketiga hak tersebut tidak lagi mungkin didapatkan oleh buruh sebagai manusia, akibat praktek penahanan ijazah.

Di luar pelanggaran HAM seperti disebutkan di atas, terdapat resiko lain dari praktek penahanan ijazah, yaitu resiko kehilangan, baik akibat kelalaian manusia maupun faktor lain, seperti kebakaran dan bencana alam. Praktek penahanan ijazah ini kerap tidak diatur dalam perjanjian kerja, sehingga jika terjadi resiko seperti disebutkan di atas, maka buruh terancam kehilangan ijazahnya.

Jika mengalami praktek penahanan ijazah ini, buruh dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke Bidang Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja maupun Komisi Ketenagakerjaan pada DPRD setempat. (pwrijakut-Samsuri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here