TANGERANG KOTA, MediaTransparancy.com – Keterlambatan pengiriman material dan pembayaran gaji dikeluhkan puluhan pekerja pada Proyek Pembangunan Turap Kali Ciputat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
Menurut Opang, salah seorang pekerja dilokasi proyek mengatakan, dirinya beserta puluhan pekerja lain belum mendapatkan pembayaran gaji selama 18 hari kerja. Selain itu, kendalanya kata Opang, yaitu tidak adanya bahan material berupa semen.
“Kami sudah 18 hari kerja belum terima gaji. Mandor, pengawas, pengawas dari dinas juga tidak ada, apalagi yang bertanggungjawab (kontraktor). Janjinya, kami akan digaji Jum’at kemarin, tapi tidak ada. Kalau begini mending kerja di tempat lain,” keluh sejumlah pekerja dilokasi proyek, Sabtu (10/5/2025).
Berdasarkan pantauan media, Pembangunan Turap Kali Ciputat berusumber dari APBD tahun 2025 Pemkot Tangerang, Bidang Tata Air Dinas PUPR Kota Tangerang, dengan anggaran sebesar Rp. 1.460.708.000, yang dikerjakan oleh CV Arya Kamandanu Kontruksi.
Tidak Sesuai Spek
Sementara itu, pelaksanaan proyek diduga tidak sesuai spesifikasi kontruksi. Di lokasi proyek tidak ditemukan alat berat seperti excavator untuk membongkar bangunan lama atau untuk melakukan pangggilian proyek tersebut.
“Kolom praktis ditaro begitu saja, tidak digali. Bahkan batu belah (matrial batu) menumpang di bangunan lama,” kata Ompong, LSM setempat.
Menanggapi adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya berujar, bobroknya pelaksanaan pekerjaan tersebut akibat ketidakmampuan pengawasan.
“Dinas PUPR Kota Tangerang selaku pemilik anggaran dan kegiatan sama sekali tidak becus dalam melakukan pengawasan, sehingga kontraktor berbuat sesuka hatinya dalam bekerja,” ujarnya.
Dikatakannya, jika pengawasan dilakukan dengan baik dan benar, hasil yang didapat pasti akan baik.
“Logika sederhana, jika proyek tersebut diawasi dengan baik, hasilnya pasti baik. Sebaliknya, jika pengawasan amburadul, apalagi berorientasi korup, hasilnya pasti serampangan,” ungkapnya.
Hisar menekankan perlunya evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi Kota Tangerang agar uang rakyat tidak dipakai sia-sia.
“Walikota Tangerang harus melakukan evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan proyek tersebut agar uang rakyat yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan itu tidak terbuang sia-sia. Kalau perlu, copot Kadis PUPR maupun Kabid Tata Air-nya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Air Dinas PUPR Kota Tangerang, Teja, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya lebih memprtontonoan sikap cuek dan tidak mau tau.
Penulis: HI
