Jakarta, Mediatransparancy.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Ditjen Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Workshop Tunas Integritas dan Komite Integritas di Kampus PUPR, Senin (11/4). Acara yang diikuti oleh Pejabat Eselon I dan II Kementerian PUPR tersebut bertujuan untuk membangun zona integritas dan pembinaan terhadap Tunas Integritas di masing-masing unit organisasi di Kementerian PUPR.
Tujuan lain dari workshop tersebut adalah agar para pejabat eselon I dapat berkomitmen sekaligus memberikan contoh kepada eselon II dan eselon III yang ada di Kementerian PUPR.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Rildo Ananda Anwar mengatakan, Workshop Tunas Integrasi diselenggarakan selama tiga hari untuk membangun komitmen integritas demi pencegahan korupsi. Pada kegiatan tersebut, lanjutnya, program serta metodenya disiapkan oleh KPK.
“Kegiatan ini tidak terkait dengan kasus yang sedang ditangani KPK, penyelenggaraan workshop ini sudah direncanakan sejak lama namun jadwal dari KPK, (Kementerian PUPR) baru dapat giliran hari ini,” katanya.
Sebelumnya KPK telah melakukan kegiatan sejenis dalam rangka pencegahan korupsi di beberapa kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Ia pun berharap, dengan adanya workshop tersebut, para eselon I dan II mampu membuat komitmen integritas untuk pencegahan korupsi. “Kegiatan ini merupakan program dari KPK dan tidak hanya diselenggarakan di Kementerian PUPR saja, akan tetapi juga untuk seluruh kementerian,” ujarnya.
Pengisi acara workshop tersebut adalah Tim Fasilitator Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan KPK. Pada acara tersebut, peserta melakukan simulasi senam otak, simulasi team work dan melakukan beberapa kegiatan dengan metodologi interaktif yang melibatkan seluruh peserta dalam kelompok-kelompok diskusi untuk pemecahan-pemecahan kasus pada kegiatan sehari-hari di lingkungan kerja. Selain itu juga dilakukan tanya jawab hal-hal yang terkait dengan pemahaman serta peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan KKN.
Penulis : HMS /PUPERA
