banner 728x250

Rapimnas Ke-II dan Halal Bihalal LPKAN, dihadiri Para Purnawirawan Jenderal TNI/Polri

judul gambar

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) menyelenggarakan rapat pimpinan skala nasional di Jakarta. Rapimnas kali ini merupakan yang kedua pada tahun 2019. adapun agenda Rapimnas Ke-II ini, diantaranya merubah kepengurusan DPP dengan menetapkan Sekjen Baru dan Bendahara umum baru, serta pembahasan perluasan jaringan organisasi.

Ketua Dewan Penasehat DPP LPKAN, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdiyanto, SH ketika menyampaikan amanat sambutannya saat acara Rapimnas Ke-II tahun 2019 yang dirangkai dengan Halal Bihalal lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut yang diselenggarakan bertempat di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada, Selasa (25/6).dok-red

Demikian yang dikatakan ketua umum Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) kepada para awak media saat digelarnya acara Halal Bihalal lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut yang diselenggarakan bertempat di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada, Selasa (25/6/2019).

judul gambar

Dalam acara kegiatan tersebut, terpantau dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat DPP LPKAN, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdiyanto, SH, Ketua Dewan Pakar, Letjen TNI (Purn) Prof Syarifudin Tippe, dan anggota Dewan Penasehat Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat serta Pembina Wibisono,SH, MH. Dalam acara kegiatan tersebut juga hadiri oleh pengurus DPP dan beberapa DPD dari Jatim, Bali, DIY Jogya dan DKI Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri para pensiunan/purnawirawan jenderal TNI/Polri ini juga dilakukan penyerahan surat keputusan, SK kepengurusan LKHAI (Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia) sebagai organisasi sayap LKPAN dalam hal advokasi untuk membantu Advokasi hukum di masyarakat dan akan membantu bagi yang membutuhkan pendampingan dalam kasus hukum.

Dalam amanat sambutannya, Tedjo Edhi menyatakan bahwa LPKAN kedepan harus menjadi organisasi yang independen, profesional dan terpercaya yang terus mengawasi kinerja aparatur negara, “LPKAN harus menjadi lembaga yang disegani, mulailah dari diri sendiri untuk berbenah dan baru kita koreksi orang lain,” kata mantan Menko Polhukam ini.

Sementara Ketua Dewan Pakar, Syarifudin Tippe menceritakan pengalamannya saat membuat buku “Bangsa Indonesia Terjebak Perang Modern” bersama Wibisono di tahun 2004, ada cerita menarik untuk dijadikan bahan kajian tentang Proxy perang modern yang diduga sekarang tengah terjadi di bangsa ini, yaitu perang tanpa alutsista “proxy war” dan kewaspadaan untuk untuk generasi penerus supaya lebih berhati-hati dalam menghadapi situasi bangsa ini,” tutur Jenderal yang mempunyai gelar profesor dibidang Pertahanan itu.

Sementara itu, Wibisono, SH, MH selaku Dewan Pembina LPKAN menjelaskan bahwa lembaga swadaya masyarakat ini akan terus melakukan langkah-langkah konkrit melalui pembentukan DPD dan DPC, serta berkomitmen sinergitas dengan instansi/institusi maupun lembaga-lembaga tinggi negara.

“LPKAN kedepan akan terus berkiprah dan segera membentuk DPD dan DPC didaerah-daerah, saat ini sudah ada 8 mandat untuk pembentukan DPD-DPC baru. Meliputi wilayah Jabodetabek, serta beberapa DPC di daerah Jatim dan Jateng, nantinya selain Bali akan menyusul wilayah diluar pulau Jawa,” ungkap Wibisono.

“Kedepannya LPKAN segera akan melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga Tinggi negara seperti KPK, Mabes Polri, Jaksa Agung, BNN Menko Polhukam dan Menkumham serta Kementerian Dalam Negeri, sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik (Clean Goverment and Good Goverment,” tandasnya.[]

 

Reporter : Ach Zark
Editor   : Ahmad Z
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published.