Muara Bungo, Mediatranparancy.com – Ditengah devisit anggaran yang dialami Kabupaten Bungo saat ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengatur keuangan, sehingga pemerintah Daerah berwacana untuk merasionalisasi tenaga kontrak di kabupaten Bungo, apalagi diketahui keberadaan tenaga kontrak sebanyak 5700 orang tersebut menghabiskan anggaran Apbd sebesar 76 milyar rupiah pertahun.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Bungo Syarkoni syam kepada sejumlah awak media menuturkan pemangkasan tenaga kontrak harus dikaji sebaik-baik mungkin , karna para honorer tersebut sudah bekerja hingga bertahun-tahun .
“ Namun apabila keberadaan tenaga kontrak menjadi beban bagi pemerintah daerah ,dan pada perinsipnya untuk memperbaiki dan kelancaran keuangan daerah ,maka kami (DPRD) sangat mendukung dan mempersilahkan pemangkasan itu dilakukan “ tutur waka DPRD Bungo dua priode ini, Jumat (14/10/2016).
Ia juga menegaskan bahwa rasionalisasi honor kontrak ada dua pilihan , dimana merasionalisasi tenaganya atau honornya “ jika rasionalisasi adalah honornya kan sudah dilakukan pada Apbd perubahan kemarin , tetapi apabila mengurangi tenaga kontrak menjadi solusi terakhir , pada perinsipnya kami mempersilahkan itu” tetapi SKPD harus memilih serta menyesuaikan kemampuan kerja para honorer tersebut, tegas politisi partai golkar tersebut.
Syarkoni juga mengingatkan kepada pemerintah jika pengurangan tenaga kontrak tersebut benar-benar dilakukan , maka jangan ada penambahan atau pergantian honor lagi, tutup Syarkoni.
Penulis : Riana Kamesya / Almen.M
Editor : Dian Kristina
