Home NASIONAL Ratusan RT dan RW Kelurahan Penjaringan Lakukan Aksi Masalah Qlue

Ratusan RT dan RW Kelurahan Penjaringan Lakukan Aksi Masalah Qlue

244
0
Foto : RT/RW Demo Ahok di aksinya di gedung Proklamasi Jakarta Pusat, Jumat(11/06/2016).

Jakarta, Mediatransparancy.com – Aplikaasi qlue yang bermaksud sebagai bahan keluhan masyarakat terhadap pemerintah yang telah disesuaikan dengan keputusan Gubernur Provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 903 tahun 2016 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan juga merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai dan bertujuan dalam menata wilayah.

Namun justru banyak pengurus wilayah yang kurang memahami dalam penggunaan dan tata cara sehingga sangat miskin dengan sosialisasinya di tingkat kelurahan.

Seperti halnya yang terjadi diwilayah Penjaringan jakarta Utara, dimana para ratusan pengurus RT dan RW pada hari Jumat kemarin (10/06/2016), melakukan aksinya di gedung Proklamasi Jakarta Pusat yang terbagi menjadi 243 RT dan 17 RW yang notabene justru menolak dengan adanya program qlue.

Pasalnya karena banyak para RT yang sangat keberatan karena bukannya mengatasi masalah diwilayah malah menambah permasalahan sosial.

Seperti yang diungkapkan Tedy ketua RW 015 yang mengatakan “bahwa hal ini bisa menimbulkan permasalahan sosial diwilayah, karena banyak para RT banyak yang tidak memahami dan menginginkan kejujuran”.

Sementara itu juga ketua RW 02 Dimas juga mengatakan melalui via sellular “kami seluruh pengurus RT/RW menolak dikarenakan tidak efisien yang menggunakan qlue, karena apapun setiap permasalahan wilayah diselesaikan diwilayah juga, bukan dengan cara smartphone, dan yang terpenting adalah musyawarah, karena kami dipilih menjadi RW dari masyarakat.

Menurut Lurah Penjaringan Suranta kepada Mediatransparancy.com menjelaskan “minimal para RT dan RW akan bertambah ilmu tentang tekhnologi dan jangan langsung menolak kalau belum mempelajari, ini kan ada organisasi IKRW Jakarta Utara minimal bisa berkoordinasi dan kami pun telah mensosialisasi ke pengurus wilayah dan menerima pelatihan smartphone city, dalam juga menjalankan program pemprov Dki jakarta” ungkapnya.

Sementara Tritanto selaku formatur forum RT/RW se DKI Jakarta juga mengatakan “kami tidak mempersoalkan masalah qlue tetapi yang dipermasalahkan keputusan gubernur no.903 tahun 2016 namun kami mempunyai Tuntutan :

1. Cabut paket kebijakan Pemprov DKI TENTANG ATURAN RT DAN RW PERGUB NO.168 tahun 2014 jo. PERGUB No.1 tahun 2016 jo. SK Gub.No.903 No.2016. Karena banyak melanggar Peraturan Per UU an yang berlaku dan Per UU yang lebih tinggi.

2. Bahwa RT dan RW bukan menjadi bagian dari obyek kebijakan yang tidak berimbang namun komunitas rt dan rw adalah bagian dari subyek yang harus diakomodir aspirasinya.

3. Meminta Pemprov DKI untuk segera melaksanakan amanah Permendagri No.5 tahun 2007 agar payung hukum RT dan RW dibuatkan Perdanya yang mana sekarang ini draft Perdana sudah ada di Balanda.

4. Pemberian dana dan atau biaya operasional RT dan RW adalah kewajiban dari Pemerintah Provinsi untuk dikeluarkan karena sudah ketok palu anggaran untuk dikeluarkan nomenklaturnya tidak ada syarat qlue.

5. Protes Keras atas pernyataan Gubernur Ahok bahwa banyak ketua rt dan rw banyak tukang palak dan tukang minta jatah. Dan Kembalikan fungsi dan peran Pemprov DKI untuk melaksanakan kewajiban pembinaan bukan penekanan ungkapnya.

Penulis : Widodo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here