SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Berbagai kebijakan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Samosir, seperti menyewa Hotel Vantas untuk rumah dinas bupati, serta keberadaan Staf Khusus Bupati Samosir yang kini telah berganti baju menjadi Tim Bupati Percepatan Pembangunan (TBPP) yang dinilai tidak pro rakyat, terus menuai kritik.
Pasalnya, ditengah himpitan kesulitan ekonomi masyarakat Samosir akibat hantaman pandemi-19, Bupati Samosir menyewa Hotel Vantas untuk rumah dinas Bupati Samosir yang merupakan milik keluarganya yang nota bene sedang dibangun.
“Ditengah himpitan kesusahan yang dialami rakyar Samosir, tetapi Bupati Vandiko justru menyewa Hotel Vantas untuk rumah dinas sementara sebelum rumah dinas bupati direnovasi,” ujar Hatoguan Sitanggang, Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Samosir kepada Media Transparancy, Selasa (15/2) di Pangururan.
Dikatakannya, selain sewa rumah dinas Bupati Samosir, BPK yang sedang berada di Kabupaten Samosir saat ini perlu mengkaji berbagai pendapat masyarakat terkait keberadaan TBPP yang menuai masalah berkepanjangan.
“Selain masalah TBPP, item lainnya yang harus menjadi atensi BPK adalah anggaran sewa rumah dinas Bupati Samosir di Hotel Vantas,” tegas Hatoguan.
Menurut dia, sampai sekarang pembangunan hotel itu belum rampung. “Jangan-jangan ini menjadi abuse of power, karena banyak hotel yang siap disewa di pusat kota,” ungkapnya.
Lebih lanjut dibeberkan, payung hukum penggunaan uang rakyat untuk rumah dinas di hotel dan penggajian TBPP harus jelas.
“Sehingga masyarakat Samosir tidak merasa dibohongi dengan program pemerintah,” kata Hatoguan.
Ditambahkannya, pihaknya akan tetap mengawal jalannya pemerintahan untuk kebaikan bersama.
“Kita juga siap melakukan aksi damai, demi kepentingan masyarakat Samosir,” tukasnya.
Untuk diketahui, keberadaan Staf Khusus Bupati Samosir yang telah berganti nama menjadi TBPP terus mendapat sorotan. Bahkan legislatif pernah mengagendakan untuk RDP.
Kemudian, kebijakan menyewa Hotel Vantas untuk rumah dinas Bupati Samosir juga menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Sehingga rumah dinas bupati di Jalan Danau Toba yang merupakan aset Provinsi Sumatera Utara terbengkalai.
Dengan fakta fakta inilah, Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Kabupaten Samosir mengharapkan BPK segera melakukan audit terhadap dua kebijakan itu.
Data yang diperoleh Media Transparancy, anggaran untuk sewa rumah dinas Bupati Samosir per bulannya sebesar Rp 40 juta. Robin Nainggolan
