JAKARTA, MediaTransparancy.com | Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, baik luar maupun dalam provinsi pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Hasil survei menunjukan 42,01 persen penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, libur Nataru 2025/2026,” tutur Dudy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerjasama dengan BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan akademisi, telah melakukan survei Potensi Pergerakan Orang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hasilnya terdapat tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) sebesar 2,71 persen, dari 39,30 persen pada tahun lalu menjadi 42,01 persen.
Dudy menyebut meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan pada masa Nataru 2025/2026 disebabkan beberapa faktor, seperti waktu libur yang panjang di mana libur sekolah bersamaan dengan libur Nataru 2025/2026 serta kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik. Juga meningginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merayakan hari Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi.
Menhub menyampaikan penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78 persen atau 51,12 juta orang. Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41 persen atau 22,00 juta orang, bus sebesar 8,17 persen atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43 persen atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39 persen atau 7,64 juta orang.
Moda lain yakni pesawat sebesar 3,57 persen atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29 persen atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14 persen atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20 persen atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93 persen atau 2,30 juta orang.
Tingginya minat mayarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi.
Kemenhub memprediksi puncak arus mudik libur Nataru 2025/2026 akan terjadi Rabu, 24 Desember 2025 dengan jumlah perkiraan pergerakan sebanyak 17,18 juta orang. “Prediksi puncak arus mudik libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” tutur Dudy.
Untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026, Kemenhub akan menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Yang perlu diantisipasi yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. Kemenhub terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.
Mitigasi lain juga dilakukan pada semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, hingga kereta api. Di sektor darat, Kemenhub menyiapkan buffer zone, menerapkan delaying system, contraflow, hingga oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan. Di sektor laut, Kemenhub menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif.
Di sektor udara, Kemenhub melakukan ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru 2025/2026. Sebelumnya telah dilakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
Pada tahun ini juga Kemenhub menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.
Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang – Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.
Dudy menekankan empat faktor penting dalam pelaksanaan Angkutan Nataru 2025/2026, yakni keamanan dan keselamatan adalah yang utama; sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan; menaruh perhatian khusus pada hal sekecil apapun, baik dalam perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan; serta tidak boleh lengah terhadap kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin muncul. “Kita berupaya wujudkan Zero Accident dan Zero Fatality,” harapnya.
Menhub mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api.
Dalam kondisi cuaca buruk, kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menambahkan pihaknya memungkinkan penundaan keberangkatan kapal apabila diprediksi terjadi cuaca buruk. Hal itu sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menurut Aan, SKB yang ditandatangani Kemenhub bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum mengatur agar keberangkatan kapal dapat ditunda jika BMKG mengeluarkan peringatan resmi tentang potensi cuaca buruk.
“Penundaan akibat kondisi alam dilakukan untuk menjamin keselamatan penumpang, awak kapal, kapal, dan seluruh muatan,” kata Aan kemudian menambahkan, keputusan untuk menunda keberangkatan kapal dilakukan syahbandar atau pejabat terkait yang memiliki kewenangan resmi untuk mengambil keputusan tersebut.
“Setiap penundaan atau perubahan jadwal akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan calon penumpang melalui posko pengendalian,” tutur Aan.(WP)
