banner 728x250

Sebanyak 97 Hakim Dapat Sanksi Ribuan Pengaduan Masih Proses Penanganan

  • Share

Jakarta, mediatransparancy.com – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Muhammad Syarifudin, tidak seperti ketua lembaga lembaga pemerintahan lainnya yang memberikan informasi ke publik tentang internalnya.

Tanpa menuduh lembaga mana saja yang tertutup untuk umum memberikan informasi kebobrokan internal terkait sanksi terhadap para jajarannya. Namun ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Muhammad Syarifudin, dengan keterbukaannya telah mempublikasikan puluhan pegawai peradilan yang bermasalah dan diberikan sanksi. Baik sanksi berat dan saksi ringan yang jelas sudah diberikan setelah pengawasan menyatakan bersalah melanggar peraturan dan kode etik hakim.

judul gambar

Selama tahun 2020, sebanyak 97 hakim seluruh peradilan di Indonesia mendapat sanksi sesuai kesalahan masing masing. Terhadap hakim karier dan hakim adhoc (hakim Tipikor) mendapat sanksi, diantaranya 9 hakim dikenakan sanksi berat, 20 sanksi sedang serta 68 hakim dikenakan sanksi ringan, kata ketua MA RI, Muhammad Syarifuddin, dalam acara Refleksi akhir tahun 2020, di Jakarta yang disiarkan melalui YouTube MA.

Menurut Syarifuddin, sebanyak 161 hukuman disiplin terhadap aparatur peradilan dan hakim, dimana  pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sanksi tersebut dilakukan secara transparan. Sementara pejabat teknis seperti Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru sita dan Juru sita pengganti sebanyak 43 kena sanksi. Keseluruhan terbagi atas 10 sanksi. Demikian juga terhadap staf dan pegawai pemerintahan non pegawai negeri sebanyak 13 pegawai kena sanksi,

Dalam rincian data yang disampaikan Ketua MA, menyebutkan, telah menerima 3.512 pengaduan di seluruh peradilan. Ribuan laporan tersebut telah ditangani  Badan Pengawasan (Bawas) MA. Walau telah menyelesaikan proses pengaduan sebanyak 1.684, namun masih ada sisa aduan sebanyak 1.828 aduan dan masih berproses penanganan.

Ditambahkan, “modernisasi peradilan merupakan simbol belaka kalau tidak mendapat dukungan dari aparatur Peradilan yang berintegritas tinggi. Sehingga kedepannya MA akan selalu menjalankan pengawasan dan penegakan kode etik dan perilaku hakim dan aparatur peradilan”, ujarnya 30/12/2020.

Ketua MARI Bantah Bisa Kurangi Putusan Pidana Korupsi Tingkat PK

Sementara Ketua MARI, membantah lembaganya memberikan pengurangan hukuman pidana di tingkat kasasi pada terpidana Korupsi. Namun sejumlah putusan bukan Kasasi yang mungkin meringankan hukuman terpidana korupsi dan itu merupakan independensi majelis hakim yang menyidangkan dan memutus perkara tersebut merupakan kewenangan hakim untuk memenuhi perasaan keadilan yang mengadili perkara tersebut.

Tidak benar MA menjadi tukang diskon hukuman pidana korupsi, bahkan MA sering menolak permohonan perkara peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi. Demikian juga terhadap upaya hukum PK, majelis tidak boleh menambah atau memperberat hukumannya,tetapi putusan adalah menolak atau menerima PK tersebut. Hal itu berbeda dengan upaya hukum Kasasi memungkinkan majelis bisa memperberat hukuman tapi bukan di putusan PK, ujanrnya.

Penulis. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *