Home BERITA TERBARU SEBELUM NATAL, EMPAT MENTERI TANDATANGANI SKB TENTANG PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA

SEBELUM NATAL, EMPAT MENTERI TANDATANGANI SKB TENTANG PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA

285
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PPKT) Desa akan ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2017.

“Terkait SKB 4 Menteri  rencananya akan ditandatangani pada 15 Desember setelah Rakor Tingkat Menteri tentang Pelaksanaan Padat Karya Desa dan Kampanye Penurunan Stunting,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Nyoman Shuida di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Nyoman menegaskan bahwa SKB merupakan bentuk sinergi, sehingga tidak menghalangi pelaksanaan padat karya tunai di desa yang telah berjalan di K/L. SKB juga tidak bertentangan dengan Permendagri, Permenkeu, Pemendes PDTT.  “Kemenko PMK akan mengelaborasi masukan dari K/L yang sudah ada. Kemudian akan dikirimkan kembali sehingga draft SKB 4 Menteri bisa difinalisasi,” tambah Nyoman.

Finalisasi SKB Empat Menteri untuk pelaksanaan PPKT merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dilaksanakanpada tanggal 8 Desember 2017.

Pada rapat ini, Menko PMK Puan Maharani menegaskan pentingnya SKB Empat Menteri sebagai landasan hukum dari PPKT yang berbasis dana desa. “SKB empat menteri ini adalahpayung hukum mengawal dana desa,” kata Puan.

Terdapat empat kementerian yang terlibat nantinya dalam penandatangan SKB ini yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah  Tertinggal danTransmigrasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya, PPKT ini akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di 10 kabupaten dan diprioritaskan bagi daerah yang belum atau tidak melaksanakan pilkada serentak tahun 2018. Jadwal persiapan pelaksanaan, penyusunan pedoman, dan hal teknis lainnya akan ditetapkan olehKemenko PMK. Ditargetkan, penyusunan pedoman pelaksanaan PPKT diselesaikan paling lambat akhir Desember 2017.

Selain itu, menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, dari PPKT ini Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) menyarankan ada empat prioritas pembangunan yaitu Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), BUMDes, Gedung Olahraga, dan Embung. (ES265)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here