banner 728x250

Sedang Galak Buka Kasus Lama, Kejati DKI Ditantang Periksa Proyek Sarana, Prasarana dan Utulitas di Kel. Penjaringan Milik Sudin PRKP Jakut

  • Share

TRANSPARANCY – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belakangan ini menjadi pusat perhatian masyarakat akibat membongkar kasus dugaan korupsi tahun 2015 di Dinas Bina Marga DKI Jajarta dan juga kasus dugaan korupsi tahun 2014 di PT Jakarta Tourisindo.

Berbagai pihak mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejati DKI yang membongkar kembali kasus-kasus lama untuk kembali naik ke penyidikan.

judul gambar

Namun, sebahagian kalangan menilai, bahwa apa yang dilakukan Kejati DKI hanyalah “pencitraan” karena kasus-kasus yang diangkat adalah pada eranya Gubernur Basuki Tjahaya Purnama.

“Kasus yang sudah 6-7 tahun lalu kembali dikorek-korek. Selama ini kemana aja? Emang yang terbaru tidak ada kasus yang bisa ditanganin Kejati DKI,” kata Ketua Umum LSM KIPAS, Redol.

Disampaikan Redol, jika Kejati DKI memiliki integritas dan nyali, pihaknya mendesak untuk melakukan pemeriksaan  dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas Kelurahan di Jakarta Utara tahun anggaran 2019 oleh Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara, yang disinyalir tidak sesuai kontrak.

 

“Saya tantang Kejati DKI untuk melakukan pemerikasaan terhadap proyek di Sudin PRKP Jakut tahun anggaran 2019, jika memang konsekuen dalam pemberantasan korupai di DKI,” ujarnya.

Dikatakan Redol, sesuai kontrak kerja, pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh PT Karuniaguna Intisemesta tersebut dilaksanakan asal-asalan dan tidak profesional.

Terbukti, dilapangan, banyak masyarakat sekitar yang menyoroti kekurangprofesionalan kontraktor dalam melakukan pekerjaan.

“Berdasarkan KAK, pekerjaan tersebut meliputi peningkatan sarana prasarana dan utilitas di RW 01, 02, 04, 07, 08, 011, 012, 013, 014, 015, 016, dan 017,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam tahapan pelelangan, PPK menetapkan penawaran tidak boleh melebihi total nilai per kode rekening HPS dan total nilai HPS senilai Rp 97.885.422.159,17.

“Proyek tersebut dikerjakan PT KI berdasarkan Kontrak No. 574/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp 88.500.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 s.d. 24 November 2019,” jelasnya.

Adapun yang menjadi konsultan pengawas, kata Hisar, adalah PT AP. “Konsultan adalah PT AP berdasarkan kontrak No 576/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp1.197.625.000,” sebutnya.

Diterangkannya, dalam pelaksanaan, kontrak mengalalami satu kali adendum, yakni, Nomor 985/-1.796.2 tanggal 28 Oktober 2019.

“Dimana total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Perhitungan (BAHP) efisiensi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan adalah senilai Rp 70.301.260.000,” jelasnya.

Masa pelaksanaan kontrak semula, penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah selama 150 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 24 November 2019, menjadi selama 176 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 20 Desember 2019,” tuturnya.

Data yang diperoleh Media Transparancy, pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka sesuai dengan SP2D No. 014703/SP2D/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 senilai Rp13.275.000.000atau sebesar 15% dari total kontrak senilai Rp 88.500.000.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran, dokumen kontrak, dokumen adendum kontrak, dokumen terkait lainnya dan wawancara diketahui, bahwa dalam adendum kontrak terdapat penambahan jenis pekerjaan baru yang tidak terdapat dalam KAK, HPS dan DED senilai Rp 4.222.757.966.

Konfirmasi BPK kepada PPTK, bahwa penambahan jenis pekerjaan baru tersebut merupakan permohonan dari warga.

Namun menurut BPK, sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 tidak diperoleh data lengkap yang mendukung hasil konfirmasi PPTK dan data yang dapat menunjukkan bahwa harga satuan yang tertera dalam pekerjaan tambah kurang.

Dalam adendum kontrak tidak terdapat penjelasan atau dokumen justifikasi teknis yang mendukung alasan dilakukannya penambahan waktu dan penambahan jenis pekerjaan baru.

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan oleh BPK bersama konsultan pengawas pekerjaan, PPTK dan kontraktor pelaksana di tiga lokasi, yakni di

RW 4, 7, dan 17 pada tanggal 6 November 2019 untuk jenis pekerjaan direksi keet, pemasangan saluran U-Ditch dan tutup saluran U-Ditch (60x60cm, 30x40cm), pekerjaan pembuatan beton nutu K-250, dan pengadaan tong sampah, diketahui terdapat kelebihan volume senilai Rp 6.218.594,23 dan kekurangan volume senilai Rp1.072.684.548,99 atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan progres sementara pekerjaan pada tanggal 6 November 2019.

Ditambahkan Redol, bahwa potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut oleh PT KI senilai Rp 1.066.465.954,76

“Ada konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada oknum-oknum terkait, karena masalah ini diduga tidak hanya kelalaian semta, tapi ada unsur kesengajaan,” sebutnya.

Disampaikannya, jika BPK tidak menemukan adanya penyimpangan ini, maka upaya untuk memperkaya diri berjalan mulus.

“Kita apresiasi temuan BPK. Karena ini telah menghambat upaya para oknum-oknum yang ingin merampok uang negara ini tidak terlaksana,” tuturnya.

Redol secara pribadi mengapresiasi kinerja Kejati DKI yang membongkar kasus lama di DKI.

“Kita apresiasi Jejati DKI. Tapi lebih kita apresiasi lagi jika mampu melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengurai dugaan terjadinya KKN di Sudin PRKP Jakut tersebut.

Sementara itu, Kasudin PRKP Jakut, Lantip yang dikonfirmasi memilih bungkam.

Hal serupa juga dipertontonkan anak buahnya, Selvy Mandage. Ada informasi beredar, bahwa kedua pejabat ini mendapat “perlindungan” dari oknum pejabat Jejagung RI. Anggiat S

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *