banner 728x250

Segera Usut Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Oleh PT TPL 

  • Share

MEDIA TRANSPARANCY– Setelah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL) kepada Masyarakat Adat Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Dimana warga adat Natumingka tetap bertahan untuk terus menghentikan aktifitas PT TPL di wilayah adatnya. Bahwa Masyarakat Adat Natumingka sudah ratusan tahun menguasai dan mengelola wilayah adat titipan leluhurnya.

Akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Masyarakat Adat, wilayah adatnya diklaim sebagai hutan negara. kemudian dilanjutkan dengan klaim sepihak bahwa sebahagian besar wilayah adat Natumingka diklaim sebagai konsesi PT TPL. Oleh Masyarakat Adat Natumingka tidak terima wilayah adatnya diklaim sebagai hutan negara dan konsesi PT TPL.

judul gambar

Kemudian pihak PT TPL dengan pengawalan pihak Polres Toba dan aparat TNI memaksa untuk dilakukan penanaman bibit Eucalyptus di wilayah adat Natumingka. Oleh Masyarakat Adat Natumingka menolak aktifitas tersebut. Karyawan PT TPL yang berjumlah sekitar 400 orang tersebut dengan masing-masing memegang kayu dan batu memaksa menerobos blokade warga. Selasa,(18/5/2021).

Karyawan PT TPL kemudian melempari warga dengan kayu dan batu. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut hanya disaksikan oleh aparat kepolisian.

Akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT TPL tersebut, puluhan warga mengalami luka parah diantarnya; Tiurlan Sianipar ( 45 Thn), Hasiholan Hutapea ( 48 Thn), Wardi Simanjuntak (28 Thn), Hisar Simanjuntak ( 56 Thn), Jefri Tambunan ( 34 Thn) dan Tio Minar Simanjuntak ( 62 Thn).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak mendesak:

  1. Kepolisian Resort Toba untuk segera mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT TPL kepada Masyarakat Adat Natumingka.
  2. Hentikan seluruh aktifitas PT TPL di wilayah Adat Natumingka.
  3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merevisi konsesi PT TPL di wilayah adat Natumikka.
  4. Bupati Kabupaten Toba untuk segera menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Huta Demikian dikatakan, Hengky Manalu, selaku Biro organisasi ( AMAN).

Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Kapolres Toba, AKBP Akala Fikta Jaya melalui WhatsApp miliknya.”kita sesuaikan dengan aturan hukum”, Ujar Kapolres Toba. Selasa, (18/5/2021), tepat pukul 22:15 WIB.

Parulian S

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *