banner 728x250

Sekda dan Kominfo Pemkab Samosir Klarifikasi Pemberitaan Terkait Hiruk Pikuk Pungli Wisata Patung Tuhan Yesus

  • Share
Foto/Hatoguan: Rohani Bakara S.Pd, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir

MEDIA TRANSPARANCY – Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten, Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sampaikan KLARIFIKASI terkait pemberitaan Pungutan Liar (Pungli) di areal Wisata Patung Tuhan Yesus yang berlokasi di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian Samosir.

Pemberitaan yang berjudul ” Pemkab Samosir  Jadikan Kerangka Patung Tuhan Yesus Ajang Bisnis” dan berita yang berjudul ” Sekda Pemkab Samosir Diduga Terlibat Pungli Retribusi Wisata Patung Tuhan Yesus ” yang ditayangkan mediatransparancy.com.

judul gambar
Foto/Hatoguan: Drs. Jabiat Sagala, M. Hum Sekda Kabupaten Samosir

Menyikapi pemberitaan tersebut baik Sekda dan Kominfo menyampaikan surat klarifikasi dan membantah adanya keterlibatan Pemkab Samosir dalam penagihan pungutan retribusi yang dilakukan di pintu masuk Wisata Patung Tuhan Yesus di Bukit Sibea-bea Kecamatan Harian.

Keberatan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Samosir tersebut tertanggal 7 Mei 2021, sebagai berikut, “Tanggapan atas Polemik Pemungutan Karcis di Objek Wisata Bukit Sibea-bea”

Objek wisata Bukit Sibea-bea adalah milik swasta atas nama Yayasan Jadilah Terang Danau Toba, dan tidak ada hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir. Kehadiran Pemeritah Kabupaten Samosir adalah pembinaan melalui Dinas Pariwisata dan Pemungutan Pajak melalui Badan Pendapatan Daerah.

Kominfo Pemkab Samosir, menyampaikan, karena status kepemilikan/pengelola Yayasan Jadilah Terang Danau Toba (swasta), maka tidak ada pemungutan retribusi di objek tersebut. Pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah atas fasilitas atau pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun pungutan yang dilakukan oleh Yayasan tersebut adalah tiket masuk yang merupakan kebijakan Yayasan yang bersangkutan. Atas pungutan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 harus dibayarkan Pajak Hiburan sebesar 20 % dari nilai tiket masuk tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Samosir.

Maka untuk menjawab pertanyaan masyarakat, diminta kepada Yayasan Jadilah Terang Danau Toba untuk segera memberikan penjelasan tentang mekanisme pemungutan tersebut, peruntukan dan juga pelayanan yang diberikan, termasuk penjelasan tentang tidak adanya hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir. Hal ini perlu agar tidak menimbulkan polemik dan informasi yang simpang siur di masyarakat, kata Kominfo.

Ditambahkan Pemkab Samosir pada prinsipnya menyambut baik semua pihak yang telah berpartisipasi terhadap kemajuan pariwisata di Kabupaten Samosir, tetapi harus tetap mematuhi semua kewajiban dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Sementara, sehubungan dengan pemberitaan mediatransparancy.com, Drs. Jabiat Sagala, M. Hum Sekda Kabupaten Samosir, memberikan tanggapan sebagai berikut;

  1. Bahwa obyek Wisata, (wisata patung Tuhan Yesus maksutnya) di Sibea-bea di Kecamatan Harian dikelola oleh Masyarakat/Swasta. Kehadiran Pemkab/Negara di sana menjalankan fungsi penegakan peraturan (terkait pajak) dan fungsi pembinaan. Maka, narasi dugaan yang paling bertanggungjawab atas kegiatan di obyek tersebut adalah Sekda itu sangat keliru. Sepenuhnya yang bertanggungjawab tentu saja pihak pengelola. Narasi bahwa Sekda yang paling bertanggungjawab, disarankan agar perlu memahami Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan sehingga paham siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab dalam konteks tersebut sekalipun dalam masa transisi pemerintahan.
  1. Sekda menyebutkan, dugaan saya/sekda menerima upeti dari dugaan pungli dari pengelola, tidak benar adanya. Tuduhan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak ada logikanya.
  2. Bahwa berita yang disajikan kepada publik tidak pernah dikonfirmasi saya/sekda, dan cenderung tendensius dan tidak berimbang yang tentu saja bertentangan dengan prinsip/amanah UU Pers Nomor 40 Thn 1990. Demikian tanggapan ini disampaikan utk maklum, kata Jabiat Sagala. Sabtu 8 Mei 2021.Ttd. Drs. Jabiat Sagala, M.Hum.

Akan tetapi terkait pernyataan Sekda bahwa Pemberitaan tidak dikonfirmasi, hal itu kami bantah sebab kami telah mempertanyakan adanya Pungli tanpa Perda ke Sekda melalui WhasApp nya, namun Sekda menyarankan menanyakan hal itu ke Dinas Kominfo Pemkab Samosir.

Demikian konfirmasi kami kepada Sekda melalui WhasApp nya tanggal 6/5, Pkl. 18.03, dari Sianturi Muara: Sore pa J. Sagala, ijin klarifikasi kaitan penerimaan retribusi wisata kerangka Patung Tuhan Yesus, yang belum mempunyai dasar hukum Perda, pa.ijin info Sianturi wartawan Media Transparancy.com dari Jakarta. Sementara Sekda menjawab, tanggal 6/5 19.41, menjawab Tlg, dg Kds Kominfo iyaa pak. Mungkin beliau sdh pernah rilis berita ttg objek Wisata Si bea”, sehingga kami minta kepada Sekda tidak membuat polemik terkait pemberitaan tersebut.

Penulis : P. Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *