Home DAERAH Sekda Harapkan Dirjen PUM Bantu Realisasi Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Timur

Sekda Harapkan Dirjen PUM Bantu Realisasi Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Timur

275
0

JAMBI TRANSPARANCY.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir.H.Syahrasaddin, M.Si
mengharapkan Dirjen Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri Ir.Agung Mulya S,MSC untuk dapat membantu realisasi pembangunan pelabuhan Ujung Jabung Timur sebagai pelabuhan Samudera. Pernyataan ini disampaikan Sekda saat menerima kunjungan kerja Dirjen PUM Kemendagri Ir. Agung Mulya S, MSC di
rumah dinasnya, Jum’at (14/02/2014).
Turut hadir dalam acara ini Direktur Kawasan dan Pertanahan Dr. Rizari, Perwakilan Pengusaha , Asisten I Tanjab Timur, serta para Kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
Dikatakan Sekda, rencana pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bakal berdampak luas.
Menurut Sekda, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Timur sebagai pelabuhan Samudera di Provinsi Jambi menjadi program prioritas nasional. Pembangunan pelabuhan itu guna menunjang transportasi laut di Segitiga Emas Perekonomian Indonesia (Singapura-Malaysia-Jambi-Indonesia). “Pelabuhan Ujung Jabung ini memang harus segera direalisasikan karena dengan adanya pelabuhan ini maka akan menggerakkan ekonomi Provinsi Jambi, seperti yang dikatakan oleh Menteri BUMN, bahwa Provinsi Jambi terletak diantara dua Provinsi besar yang memiliki PAD u besar yaitu Riau dan Sumatera Selatan maka Provinsi Jambi akan terjepit, untuk itu diperlukan penggerak ekonomi yaitu pelabuhan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana transportasi yang efisien,” ungkap Sekda.

1912206_452520911541706_210268407_n

1779788_452520948208369_447093202_nDalam pertemuan ini disampaikan Sekda bahwa dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2013, pelabuhan Samudera di Ujung Jabung, sesuai dengan hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan program prioritas nasional. “Pelabuhan Samudera Ujung Jabung merupakan cita-cita untuk untuk memajukan Provinsi Jambi. Pelabuhan Samudera Ujung Jabung ini menjadi cita-cita rakyat Jambi, cita-cita kita, cita-cita kami para pemimpin, baik Gubernur Jambi, Bupati Tanjabtim, dan seluruh bupati se Provinsi Jambi,” katanya.

Dijelaskan Sekda bahwa arah kebijakan Pembangunan Nasional dan pembangunan daerah disusun berdasarkan isu strategis daerah yaitu masalah kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, itu yang akan didorong kedalam APBD Provinsi dan Kab/kota dan APBN. “Saat ini telah dikucurkan dana pada APBD
2013 sebesar Rp 30 Miliar. Dana itu Rp 10 miliar untuk pembebasan areal pelabuhan dan Rp 30 Miliar untuk pembangunan akses jalan dari Desa Simpang Kabupaten Muarojambi ke Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 138 kilo meter, dan tahun ini juga akan dilakukan hal yang sama, dan kita mendapatkan dana dari APBN Rp. 30 milyar,” jelasnya.

Ditambahkan Sekda, pembangunan Ujung Jabung merupakan proyek berkesinambungan yang dimulai sejak 2012 hingga 2020. Pelabuhan ini menjadi tiga pelabuhan, pertama pelabuhan CPO, batubara dan cargo. Skala prioritas adalah Pelabuhan CPO karena sangat mendesak. “Untuk pelabuhan CPO pemerintah mendapat dari APBN sebesar Rp.80 milyar dan dalam waktu dekat sekitar bulan April akan dimulai, sedangkan lahan 4200 ha akan dibantu oleh pemerintah Tanjab Timur,” terangnya.

Dalam pertemuan ini Dirjen PUM Ir. Agung Mulya S, MSC memberikan rekomendasi bahwa pemerintah daerah untuk tidak terburu-buru menetapkan Ujung Jabung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. ”Pemerintah harus memiliki tehknik menjual, kita menjual strategi pengembangan Provinsi Jambi, dimana pemerintah menawarkan 3 atau 4 kawasan sebagai pusat pertumbuhan di Jambi dan tentukan mana yang menjadi prioritas. Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana kawasan ini dijadikan kawasan terpadu Ujung
Jabung dimana di dalamnya ada pusat pendidikan, kesehatan, sehingga dengan adanya model seperti ini kami dari Kementrian Dalam Negeri dapat meminta kepada Kementerian terkait untuk mengalokasikan dananya untuk mengisi kawasan tersebut, sehingga beban pemerintah daerah berkurang dan juga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya,” ujar Dirjen PUM.

Disampaikan Dirjen PUM bahwa untuk membentuk kawasan ini dan menarik investor maka pemerintah daerah harus mempersiapkan fasilitas dimulai dengan infrastruktur, air bersih, listrik dan telekomunikasi. “Untuk itu pemerintah daerah harus membuat strategi yang mendetail dalam membangun kawasan ini, dan jika sudah jelas maka akan mudah mendapatkan investor,” jelasnya.(lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here