Home DAERAH Sekda Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sekda Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

247
0

Jambi, Transparancy.com – Plt.Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Kailani,SH, M.Hum menekankan pentingnya sinkronisasi dan perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pernyataan ini disampaikan pada kunjungan komisi IX DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Direktur RSUD Raden Mattaher, Kepala Kanwil BPJS dan instansi terkait lainnya, Senin (2/6) bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Dalam pertemuan ini terungkap masih banyaknya kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kunjungan ini sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap berbagai permasalahan yang diadapi dan persiapan beroperasinya BPJSKetenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015. Pengawasan tersebut terkait kebijakan di bidang ketenaga kerjaan ermasukkesiapan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalampelaksanaan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan.Tim Kunjungan Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP),yang beranggotakan Dhiana Anwar(F-PD), Riyani Soedirman(F PG), Rudianto Tjen (F-PDIP), Nursuhud (FPDIP), Yahdil Abdi Harahap (F-PAN), dan Mardiana Indraswati (F-PAN).

Berbagai masalah yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini antara lain pelayanan kepersertaan pasca transformasi tanggal 1 Januari 2014 dariPT.Jamsostek(Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, telah berimplikasi pada perubahan sistem prosedur dan mekanisme operasional keuangandan pengawasan yang sebelumnya berbadan hukum perseroan menjadi BPJS Ketenagakerjaan berbadan hukum publik. (as)

Plt.Sekda menyatakan kesiapan pemerintah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan sinkronisasi dan perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, salah satu langkah yang dilakukan
pemerintah adalah dengan melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengeluaran ijin dan perpanjangan ijin perusahaan yang harus menyertakan keanggotaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional

“Pemerintah sejak awal telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan baik di daerah ini. Namun diakui bahwa sosialisasi BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional harus terus dilaksanakan baik oleh pemerintah dan pihak BPJS sendiri, dan untuk internal sendiri pemerintah dan semua pihak terkait harus duduk bersama dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk maping (pemetaan) kepesertaan BPJS Kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan regulasinya. Dengan persiapan tersebut Pemprov berharap pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat”ujar Kailani.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) menyatakan bahwa dalam
penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada umumnya sama dengan permasalahan yang ada di daerah-daerah lainnya. Seperti belum cairnya dana BPJS JKN, pendataan peserta JKN, katalog obat-obatan dan yang lainnya. Permasalahan tersebut muncul karena kurang tersosialisasikannya lebih awal tentang BPJS ini. Untuk itu anggota Komisi IX meminta kepada Sekda, BPJS dan instansi terkait untuk melakukan pendataan dan pemetaan kembali peserta JKN serta duduk bersama dalam melaksanakan penyelenggaraan BPJS.

“Penyelengaraan BPJS ini jika benar-benar dilaksanakan akan berdampak sangat baik bagi masyarakat, dengan adanya jaminan ini semua masyarakat diharapkan mendapatkan fasilitas kesehatan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana implementasinya di lapangan dan
memperbaiki sistem ini agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat”katanya.(lia/hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here