JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pemerintah Kota Jakarta Utara harus segera menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemacetan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Semua stackholder mulai perwakilan DPR RI, DPRD, Pelindo II, KSOP, Polres KP3 , Polres Jakarta Utara, Dinas Perhubungan, IPC, PT Hutama Karya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan pihak terkait lainnya.
Meraka harus bertanggungjawab terhadap kemacetan yang terjadi sepanjang jalan Yos Sudarso dan sekitarnya. Kemacetan di sekitar pelabuhan Tanjung Priok menjadi isu penting yang harus dibahas bersama.
Pasalnya kemacetan disebabkan keluar masuknya kendaraan logistik menuju pelabuhan. Selain itu sumber kemacetan dikarenakan sejumlah supir kendaraan logistik selalu parkir di pinggir jalan sekitar pelabuhan.
Sekertaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta Utara Mahdi Khalid, mengatakan, lalu lintas Jakarta Utara ini berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan seperti kontainer.
“Kita harus bisa mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Kita perlu adanya kajian untuk menyelesaikan kemacetan ini bersama dengan para stackholder, jangan sampai masyarakat Jakarta Utara selalu menjadi korban dalam masalah ini. Kalau sampai besok kemacetan terus berlangsung jangan salahkan kita akan aksi ke Pelabuhan Tanjung Priok” kata Mahdi.
Ia menambahkan, perkembangan pelabuhan merupakan salah satu faktor kemacetan juga. Pasalnya jumlah pelabuhan bertambah namun akses jalan masih belum di perluas. Oleh karena itu, Ia berharap kepada pihak – pihak terkait untuk segara berbenah dalam mengatasi kemacetan yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara.
” Biar bagaimanapun Walikota Jakarta Utara, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemacetan yang terjadi di wilayahnya. Kemacetan adalah masalah kompleks yang seringkali melibatkan berbagai faktor, namun peran walikota dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan transportasi publik, serta pengaturan lalu lintas, sangat penting,” Tegas Mahdi Khalid Warga Jakarta Utara kepada MediaTransparancy.com.
Disisi lain ketika wartawan mencoba meminta tanggapan dari bapak walikota Jakarta Utara justru lebih memilih diam tak memberi respon apapun. Masyarakat berharap, Wali Kota Jakarta Utara sebagai pemimpin wilayah dan Sudinhub sebagai ujung tombak pengaturan lalu lintas tidak hanya hadir dalam rapat-rapat seremonial, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat realita. Dibutuhkan kepemimpinan yang proaktif, responsif, dan tegas dalam menyusun serta menegakkan kebijakan transportasi yang efektif.
Tanpa perbaikan manajemen dan sinergi lintas sektor, kemacetan di Jakarta Utara hanya akan menjadi catatan kegagalan tata kelola wilayah yang tak kunjung terselesaikan.
