Jakarta, Mediatransparancy.com – Untuk memenuhi amanat Undang-Undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6) siang.
Menurut Harry Azhar, LHP ini sebelumnya telah disampaikan melalui surat kepada DPR, DPD, dan Presiden RI pada 27 Mei 2016. “LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBNP oleh pemerintah pusat,” kata Harry dalam sambutannya pada penyerahan LHP LKPP itu.
Ketua BPK menjelaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum menjadi undang-undang harus diperiksa oleh BPK. Memenuhi amanat tersebut, Pemerintah telah menyampaikan LKPP tahun 2015 kepada BPK RI pada tanggal 30 Maret 2016. Selanjutnya, BPK memeriksa LKPP tersebut dalam waktu dua bulan sejak menerima dari Pemerintah.
“Tahun 2015 merupakan tahun pertama kali penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah,” jelas Harry.
Pemerintah dan BPK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, jelas Harry, telah berupaya untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Ia menyebutkan, pemerintah telah menerbitkan tujuh laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual, yang meliputi: Laporan Realisasi APBN; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan.
“Laporan tersebut bertambah sebanyak 3 laporan jika dibandingkan dengan laporan keuangan sesuai SAP berbasis Kas Menuju Akrual, yaitu LPSAL, LO, dan LPE,” jelas Harry Azhar.
Dengan penerapan SAP berbasis akrual ini, Ketua BPK berharap laporan keuangan pemerintah lebih akuntabel dan transparan, menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN guna mendukung pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Penulis : Chris Muryat/rel
