Home Berita Terbaru SETARA INSTITUTE DUKUNG PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL OLEH PRESIDEN JOKOWI

SETARA INSTITUTE DUKUNG PEMBENTUKAN PUSAT LEGISLASI NASIONAL OLEH PRESIDEN JOKOWI

45
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Setara Institute mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera membentuk Pusat Legislasi Nasional. Usulan tersebut di sampaikan karena banyaknya peraturan daerah dan produk hukum di daerah yang bernuansa intoleran.

Di dalam survei Setara Institute yang dilakukan pada bulan September 2018-Februari 2019, telah ditemukan banyaknya peraturan daerah yang bersifat intoleran diproduksi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Riset ini memperkuat bahwa keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan holistik,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani pada, Selasa 13 Agustus 2019 di Hotel Ashley, Wahid Hasyim, Jakarta

Setara Institute menilai, rencana pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional yang disampaikan oleh Jokowi adalah peluang terbaik untuk melakukan dua hal. Pertama, merespons produk hukum daerah diskriminatif yang sudah ada dan berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya. Sehingga hal ini tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.

Kedua, mendesain sekaligus menjalankan peran pengawasan terintegrasi dan berkelanjutan rancangan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya.

Adapun Pembentukan Badan ini, kata Ismail, membutuhkan rekonsiliasi kewenangan pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sekaligus memutus tarik menarik kewenangan dan ego sektoral dua kementerian ini dalam penanganan produk hukum daerah.

Di tempat yang sama, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji akan segera membahas temuan tersebut bersama sejumlah lembaga terkait.

“Nah, saya surprise dengan kajian-kajian itu dan tentunya saya sudah janji tadi, minggu depan kami akan rapat, kita akan undang Setara Institute, kita akan undang Ombudsman, kita juga akan undang Kemenkum HAM agar kita bisa menelaah secara lebih jeli terhadap hasil dari kajian ini,” ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, di sela diskusi yang mengambil tema “Kebijakan Toleran dan Anti Diskriminatif di Indonesia”, Selasa (13/8/2019).

Akmal menjelaskan Kemendagri sudah tidak lagi berwenang membatalkan perda dikarenakan adanya keputusan dari MK yang melarang Kemendagri membatalkan Perda.

“Tidak hanya itu saja, saya yakin juga teman-teman dari Setara, karena momennya sangat sempit, punya beberapa masukan yang sangat bagus untuk langkah ke depan. Kita katakan, kami dari Kemendagri tidak akan berputus asa walaupun MK mencabut kewenangan kami untuk membatalkan Perda,” ucap Akmal.

“Tetapi kami yakin, melalui pendekatan komunikasi yang baik dari hati ke hati dari teman-teman Pemda kita bisa menggugah hati nurani Pemda untuk merubah ketika ada produk hukumnya yang intoleran dan diskriminatif,” lanjutnya.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan Setara Institute di
Kota Bogor menyatakan bahwa Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 503/367-Huk tentang pembatalan surat izin pembangunan Gereja Yasmin, Bogor.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah kota Bogor telah memberikan perhatian penuh mengenai hal ini. Meskipun begitu, ia tidak menampik bahwa di daerahnya masih terdapat paham-paham intoleran dan diskriminasi.

“Masalah toleransi adalah pekerjaan rumah bersama, kami mengakui setiap daerah tak terkecuali Bogor ada gejala itu. Kita sudah cermati,” ujarnya di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (13/8).

Untuk itu, lanjutnya, perhatian mengenai hal ini harus terus dikuatkan pada tingkat stakeholder. Kemudian, diterjemahkan dalam bentuk kebijakan bagi masyarakat.

“Harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, dicantumkan secara tegas di Rencana Pembangunan, dokumen-dokumen pembangunan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kalau di Kota Bogor. Dan terus dikomunikasikan ke semua kalangan. Serta cicilan-cicilan permasalahan harus diselesaikan,” jelasnya.

Reporter :(Daniel. K)
alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here