SIBOLGA, MediaTransparancy.com – Tragedi kemanusiaan yang merenggut 55 nyawa akibat banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu rupanya belum cukup menjadi pelajaran bagi penguasa di Kota Sibolga. Malam ini, Rabu (11/02/2026), warga Kelurahan Angin Nauli kembali mencekam setelah banjir lumpur pekat menerjang pemukiman mereka, yang diduga kuat bersumber dari aktivitas tambang ilegal di Jalan Sibuni-Buni.
Bukti Visual: Jalanan Berubah Menjadi Sungai Lumpur
Hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh DPP LSM GRACIA menunjukkan eskalasi bencana yang mengerikan:
- Pukul 19:27 WIB:Arus liar sungai di Angin Nauli terpantau membawa material lumpur pekat dengan debit yang sangat tinggi.
- Pukul 19:30 WIB:Luapan air yang membawa sedimen tanah mulai menenggelamkan akses jalan utama, memutus mobilitas warga.
- Pukul 19:45 WIB:Di Jalan Maraden Panggabean, ketinggian lumpur sudah mencapai lutut orang dewasa, memaksa warga berjibaku menyelamatkan harta benda di tengah kegelapan malam.
Arogansi Kekuasaan dan Pembiaran Terstruktur
Ironisnya, saat lumpur mulai merendam jalanan, salah seorang warga bernama Maruli Siregar berinisiatif mendatangi dan melaporkan langsung kondisi darurat tersebut kepada Wakil Walikota Sibolga. Lokasi kediaman Wakil Walikota yang berada tidak jauh dari Jalan Sibuni-Buni seharusnya memberikan kemudahan bagi pejabat tersebut untuk melihat langsung penderitaan warganya.
Tonton Vidionya !!
Namun, laporan Maruli Siregar justru tidak mendapatkan respons yang menghargai keselamatan publik. Sikap kurang respek dari orang nomor dua di Sibolga ini memicu kemarahan warga yang saat ini masih berjuang menyelamatkan harta benda dari terjangan lumpur setinggi lutut.
Sekjen LSM GRACIA, Hisar Sihotang, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali melayangkan peringatan dan himbauan melalui pemberitaan di media kepada pemerintak kota Sibolga, baik melalui Camat Sibolga Utara, hingga Lurah Angin Nauli terkait bahaya tambang ilegal ini.
“Kami sudah ingatkan berkali-kali, tapi seolah semua pejabat dari tingkat bawah sampai atas sudah ‘masuk angin’. Ada pembiaran bertahun-tahun yang sistematis,” tegas Hisar dengan nada geram.
Sosok di Balik Tambang “Kebal Hukum”
Sorotan tajam kini tertuju pada Parsaoran Lumbantobing alias Caong, pengelola tambang ilegal di Jalan Sibuni-Buni yang seolah tidak tersentuh hukum. Meski telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang masif dan diduga berkontribusi pada jatuhnya puluhan korban jiwa di akhir tahun 2025, kegiatan “pengerukan maut” ini tetap berjalan lancar tanpa izin resmi.
LSM GRACIA mendesak agar pemerintah tidak hanya melihat ini sebagai bencana alam biasa, harus berkaca atas peristiwa pilu dimana Kota Sibolga adalah juga mengalami dampak yang parah atas peristiwa banjir bandang Desember 2025 lalu. “Ini adalah kejahatan lingkungan yang difasilitasi oleh pembiaran pejabat. Jika Walikota tidak mampu bertindak, maka Gubernur Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian harus segera turun tangan mencopot pejabat yang bermental pelindung pengusaha ilegal,” pungkas Hisar.
Walikota Bungkam, Tanggung Jawab Pemkot Dipertanyakan
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh redaksi MediaTransparancy.com kepada Walikota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, pada Rabu malam (11/02/2026). Dalam pesan konfirmasi tersebut, redaksi mempertanyakan alasan Pemkot Sibolga seolah membiarkan tambang ilegal milik Parsaoran Lumbantobing (Caong) beroperasi bertahun-tahun hingga kembali memicu banjir lumpur yang merendam pemukiman warga di Angin Nauli.
Namun, hingga berita ini diturunkan, orang nomor satu di Kota Sibolga tersebut tidak memberikan jawaban sepatah kata pun. Sikap diam Walikota ini seolah mengamini tudingan LSM GRACIA bahwa ada kekuatan besar yang melindungi aktivitas ilegal di Jalan Sibuni-Buni tersebut.
“Bungkamnya Walikota adalah jawaban nyata bahwa keselamatan warga Angin Nauli bukan merupakan prioritas pemerintah saat ini,” ujar Hisar Sihotang, Sekjen LSM GRACIA menanggapi bungkamnya sang Walikota.
Penulis: Redaksi MediaTransparancy.com
