banner 728x250

Sidang Perdana Gugatan Pmh, Dewan Pers Tak Hadir Tanpa Alasan?

  • Share

KOTA BEKASI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers yang dilayangkan persatuan awak media, Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Wartawan Indonesia (PPWI) yang digelar PN Jakarta Pusat resmi disidangkan pada pukul 14.00 WIB molor dari jadwal sebelumnya, yakni pukul 09.00 WIB, Rabu (9/5/2018) siang.

Sidang perdana PMH tersebut dipimpin majelis hakim Abdul K hanya berlangsung hanya sekitar 10 menit saja karena pihak perwakilan Dewan Pers selaku tergugat tidak hadir diduga tanpa alasan. Majelis hakim akhirnya memutuskan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, saat masuk bulan suci Ramadhan.

judul gambar

 

Kuasa hukum yang hadir mewakili penggugat Dolfie Rompas dan Asterina Datubara secera resmi menyerahkan bukti surat kuasa penggugat atas nama Ketua Umum DPP SPRI, Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke.

Usai persidangan, kepada sejumlah awak media, kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas menjelaskan maksud gugatan tersebut dilayangkan adalah untuk meminta agar aturan  Dewan Pers tentang Uji Kompetensi Wartawan atau UKW harus dicabut karena bertentangan dengan UU Nomoe 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan.

“Pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers  dengan menunjuk lembaga yang sangat teknis yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP hanya dengan Surat Keputusan Dewan Pers tanpa melalui mekanisme UU yang berlaku. Tindakan ini bertentangan dengan pasal 18 UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan. Lembaga yang berhak memberi lisensi terhadap LSP menurut UU adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ungkap Dolfie Rompas.

Rompas juga menegaskan, gugatan ini penting dilakukan agar pers Indonesia nantinya bebas dari upaya intervensi dan kriminalisasi.

Sementara itu, Ketum DPP SPRI, Heintje Mandagi mengatakan bahwa pihaknya melayangkan gugatan karena sekarang ini Dewan Pers diduga sudah menjelma menjadi Departemen Penerangan seperti jaman orde baru. Aturan kewajiban verifikasi terhadap perusahaan pers dan organisasi pers, menurut Mandagi, adalah tindakan yang tidak ubahnya seperti kewajiban Surat Ijin Usaha Penerbitan atau SIUP di era Departemen Penerangan sebagai syarat pendirian media. “Yang sekarang implementasinya berbentuk verifikasi media versi Dewan Pers,” tutur Heintje.

“Kedua kebijakan Dewan Pers tersebut berpotensi mengancam wartawan yang belum ikut UKW dan media yang belum diverfikasi dapat dikriminalisasi,” tegas Mandagi kepada awak media.

Terbukti Dewan Pers, lanjut Mandagi pernah membuat rekomendasi kepada pengadu agar meneruskan perkara pers ke aparat kepolisian karena pertimbangannya bahwa wartawan yang membuat berita belum ikut UKW dan medianya belum diverifikasi.

“Gugatan ini bertujuan untuk melindungi kebebasan pers agar wartawan tidak terkena jerat hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik,” pungkasnya.

DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Pasal 50 Dinyatakan Bahwa, Barang siapa melakukan Perbuatan untuk MELAKSANAKAN Ketentuan Undang Undang, Tidak dipidana. Wartawan (Menulis) Adalah melaksanakan berdasarkan ketentuan Undang Undang (Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI, Wilson Lalengke mengatakan, dirinya sudah menduga Dewan Pers tidak akan hadir pada sidang hari ini. “Saya yakin (oknum) Dewan Pers sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Seharusnya dia mengakui kesalahannya sehingga masalah ini selesai,” ujar jebolan Lemhanas ini kepada awak media.

Wilson juga menghimbau kepada pihak Dewan Pers agar tidak mangkir pada panggilan sidang berikutnya (ke 2). “Seharusnya Dewan Pers memberi contoh yang baik dan bersikap lebih patut dengan menghadiri sidang,” tandasnya.(red/dok-istimewa)

Reporter : Ach Zark
Editor : Hisar S

 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *