Home Berita Terbaru Sinergi Bersama dalam Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Pelabuhan Tanjung...

Sinergi Bersama dalam Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Pelabuhan Tanjung Priok

50
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM –Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok menggelar kegiatan Forum Kehumasan Ke-III Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2018 bertajuk “Sinergi Bersama Dalam Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Di Pelabuhan Tanjung Priok”, bersama KPK, Birokrasi, dan Stocholder untuk Mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi, di Hotel Ibis Sunter, Selasa (4/12). Pada seminar ini di hadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rommy Iman Sulaiman dan Kementerian Asisten Deputi Pengelolaan, Drs Agus Uji Hantara Ak.ME menjadi pembicara, dan Intansi terkait lainya.

Kegiatan Forum Kehumasan Ke- III Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2018 diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt. Hermanta, SH., MM., M.Mar yang sangat mendukung kegiatan Forum Kehumasan pada hari ini. “Untuk mewujudkan kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. Setiap Instansi Pemerintah dan stakeholders di Pelabuhan Tanjung priok perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif,” ujar Capt.Hermanta.

Reformasi Birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. Dengan reformasi birokrasi tersebut Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan transparan serta bersih dari praktik KKN.

“Sebagai salah satu upaya pencegahan melalui perbaikan sistem yang dilakukan oleh Pemerintah, adalah berdasarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara umum InPres ini mengintruksikan kepada seluruh Pejabat Pemerintah dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan (birokrasi),” ujarnya

“Dalam beberapa waktu ini, Kami (Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok) melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasi. Antara lain hal ini terlihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna jasa menunjukkan kualitas pelayanan yang baik, selain itu, membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan instansi, pimpinan unit kerja pelayanan, beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan bekelanjutan.” ungkap Hermanta

Pembangunan Zona integritas ini menunjukan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Instansi dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa serta masyarakat.

“Saya berharap forum ini dapat menggali lebih dalam cara membangun Zona Integritas untuk menuju WBK/WBBM, sehingga dapat diketahui pelayanan terbaik yang diinginkan dan diharapkan oleh pengguna jasa dan masyarakat, khususnya pelayanan yang akan diberikan dalam kegiatan operasional kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok, serta mendapatkan wawasan untuk meningkatkan kolaborasi serta sinergi antar humas di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka membangun reputasi sektor transportasi khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.

Sementara hadir sebagai keynote speaker dalam kegiatan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rommy Iman Sulaiman, dalam paparannya, skor Indeks Kondisi Pemberantasan Korupsi Indonesia mencapai sebesar 37 dengan peringkat CPI dikawasan asia tenggara peringkat 5 dan peringkat 98 secara global. Dengan upaya dan peran dalam mewujudkan Zona anti korupsi dan menaikan skor CPI, tegakan integritas yaitu disiplin dan taat kode etik, kinerja dan loyalitas serta layanan publik tanpa korupsi.

“Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya

Hal senada disampaikan Kementerian Asisten Deputi Pengelolaan, Drs Agus Uji antara Ak.ME yang juga menjadi pembicara tersebut mengatakan bahwa sinergitas antara pemerintah dengan pihak lain merupakan hal yang penting dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi.
pencegahan korupsi adalah melalui reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani pengguna jasa daan masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Kegiatan ini dihadiri dari
Kementerian yang diwakili oleh Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ,BKIP, Kepala Kantor Disnav Kelas I Tg Priok , KPPLP Kelas I Tg priok, BKKP, Kepala OP Sunda Kelapa, Kepulauan Seribu, Kalibaru, Marunda, Muara Angke, dan Muara Baru, KPU Bea dan Cukai Tg Priok, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, KBBK Tg Priok, KKKP Kelas I Tg Priok, Imigrasi Tg Priok,
Dishub Jakut, Kehumasan Kantor Walikota Jakut, Kepala Kantor Metereologi Maritim BMKG Kelas I Tg Priok,General Manager PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok, Para Ketua Asosiasi & Ketua Koperasi TKBM dan Seluruh Unit Kehumasan dan tamu undangan acara Forum Kehumasan ke-3 tahun 2018 Pelabuhan Tanjung Priok.

Reporter : Nico

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here