Home BERITA TERBARU Soleh Nurtjahyo Saksi Fakta PT.Indotruck Utama Tidak Hadir Lagi Ke Persidangan

Soleh Nurtjahyo Saksi Fakta PT.Indotruck Utama Tidak Hadir Lagi Ke Persidangan

73
0

Jakarta, Mediatransparancy.com Sidang lanjutan pemeriksaan saksi gugatan wanprestasi yang dimohonkan penggugat Arwan Koty, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tertunda tunda lantaran tergugat belum mampu menghadirkan saksi fakta ke persidangan.

PT.Indotruck Utama, yang diduga melakukan pengingkaran perjanjian pengikatan pembelian alat berat berupa Excavator yang dipesan penggugat, sudah dua kali meminta penundaan persidangan pemeriksaan  saksi fakta Soleh Nurtjahyo, hingga majelis menegur tergugat, dan diberi peringatan terakhir supaya menghadirkan saksi pihak tergugat.

Gugatan perkara no 181/Pdt.G/2020 yang dimohonkan Arwan Koty melalui kuasa hukumnya dari kantor Hukum AGD & Partners, tentang wanprestasi yang ditengarai dilakukan tergugat PT.Indotruck Utama. Majelis telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli dalam persidangan untuk mengungkap materi dan pokok perkara yang telah merugikan penggugat tersebut.

Persidangan yang sudah memakan waktu berbulan bulan itu, majelis mengingatkan tergugat agar saksi fakta, Sdr. Soleh dapat segera hadir. Persidangan yang seharusnya memeriksa saksi dari tergugat Kamis 19/11/2020 itu, terpaksa ditunda kembali karena saksi dari tergugat tidak hadir.  Majelis memberikan waktu satu Minggu lagi kedepan untuk menunda persidangan. ” Ini penundaan sidang yang terakhir dalam pemeriksaan saksi, tidak boleh ditunda lagi kata Ketua Hakim Fahzal.

“Hasil bermusyawarah majelis hakim, kita  memberikan waktu satu pekan kepada tergugat untuk menghadirkan saksi fakta, Tergugat tidak boleh lagi menunda persidangan kedepannya sebab Minggu lalu tergugat sudah diberikan waktu penundaan terakhir supaya menghadirkan saksinya, namun hari ini belum ada pula saksinya”, kata hakim Fahzal.

Walau ada interupsi dari kuasa hukum penggugat, namun majelis membatasi interupsi penggugat tersebut. ” Saya tau apa yang kamu mau sampaikan, sudahlah kita berikan kesempatan yang terakhir satu Minggu lagi pada tergugat”, kata majelis.
Sementara menjawab teguran majelis hakim, kuasa hukum tergugat mengatakan, “mohon majelis karena saat ini saksi yang akan kami hadirkan sedang tugas luar, untuk itu ijin satu Minggu lagi”, ujarnya.

Dalam persidangan tersebut, bukan hanya tergugat yang ditegur majelis hakim, penggugat juga diingatkan karena datang terlambat tidak sesuai jadwal persidangan yang ditentukan majrlis. Sidang yang seharusnya digelar dibawah jam 12.00 Wib , namun karena penggugat terlambat sehingga sidang diundur hingga hampir jam 14.00 wib.

“Kami masih banyak sidang, majelis tidak mau tau bahwa antara penggugat dan tergugat sudah koordinasi, Itu bukan urusan majelis. “Jadwal sidang harus ditepati, tadi dipanggil panggil penggugat tidak ada, Ini ranahnya penggugat tapi terlambat, kami harapkan jangan begitu lagi, kami masih banyak sidang lain”, kata Fahzal 19/11/22020.

Untuk diketahui, dalam pokok perkara a quo gugatan penggugat adalah tergugat mengingkari isi perjanjian yang dibuat penggugat dan tergugat terkait pembelian alat berat  Excavator Volvo EC 210D,
untuk keperluan tambang di Nabire. Menurut penggugat Excavator tersebut telah dibayar lunas oleh penggugat ke tergugat melalui rekening PT.Indotruck Utama.

Kejadian terjadi pada tahun 2017 lalu , namun hingga saat ini Excavator yang dipesan penggugat tidak kunjung diserah terimakan tergugat ke penggugat, (barang tidak pernah diterima penggugat), hingga proses persidangan dilajutkan, sehingga penggugat Arwan Koty mengalami kerugian kurang lebih 10 milliar rupiah.

Sejumlah saksi dalam perkara ini telah diminta keterangan oleh majelis hakim, termasuk keterangan ahli. Penggugat menghadirkan ahli mantan Hakim Agung Prof. Dr. Atja Sonjaya S.H., M.H.
Dalam keterangan ahli Prof.Dr. Atja Sonjaya, menyampaikan, sebagaimana dituangkan Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Perjanjian Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang  dijanjikan.

Artinya, kewajiban pembeli adalah melunasi harga barang yang disepakati sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang yang telah dilunasi sesuai kesepakatan penjual dan pembeli yang dalam hal ini adalah Perjanjian jual beli”, kata Ahli dihadapan majelis hakim pimpinan Fahzal.

Selain ahli, majelis juga telah memeriksa saksi dari tergugat, yakni saksi fakta, Bayu Triwidodo dan Tommy Tuasihan. Kedua saksi tersebut merupakan rekanan ekspedisi PT Indotruck Utama, yang mengaku alat telah diangkut dari gudang penyimpanan Excavator PT. Kaypi Transmalindo, hingga pengangkutan melalui kapal laut Excavator sampai di Nabire. Namun kesaksian Tommy Tuasihan dalam persidangan dihadapan majelis hakim, katanya barang Excavator sudah sampai di Nabire namun tidak ada tanda terima penyerahan barang dari Arwan Koty dan tidak ada documen barang terkait pelayaran, tidak ada tanda bukti penyerahan Excavator

Sehingga dalam gugatan wanprestasi yang disampaikan kuasa hukum penggugat, Jan Untung Situmorang SH, mengatakan. “Gugatan wanprestasi yang kami mohonkan karna tidak ada etikat baik dari PT Indotruck Utama. Barang berupa Excavator yang sudah dibayar lunas sesuai perjanjian penggugat dan tergugat, hingga saat ini belum diterima penggugat.

Perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat sangat terang benderang dan jelas merupakan kualifikasi ranah wanprestasi. Sebab sesuai isi perjanjian, penggugat membeli barang namun barangnya tidak sampai ke tangan pembeli. Sehingga dalam permasalahan yang dialami penggugat, kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara aquo ini, menghukum tergugat dan mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat.

“Penggugat yang sudah rugi milliaran rupiah membayar lunas barang pesanannya”, kata Jan Untung kuasa hukum penggugat

Menurut Jan Untung, bukti-bukti Penggugat dalam perkara ini telah disampaikan ke majelis hakim saat sidang pembuktian digelar. Pembuktian penggugat di dasari dengan bukti yang otentik seperti bukti pembayaran Excavator yang sudah lunas.

Untuk itu, Majelis Hakim di mohon agar menyatakan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding dan Kasasi atau putusan  Verzet (Uit Voor Bar Bij Voor Raad)”, ucapnya.

Sementara kuasa hukum tergugat usai persidangan langsung bergegas keluar pengadilan belum dapat diminta tanggapannya.

Penulis : P. Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here