banner 728x250

Sungguh Memilukan Sudah Tertipu Beli Crawler Escavator Malah Dijadikan Pesakitan, Majelis Hakim PN Jaksel Diminta Bebaskan Terdakwa

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY -Sungguh memilukan bagi pencari keadilan di Negara hukum Republik Indonesia ini, seorang pelaku usaha yang nyatanya sudah tertipu dalam pembelian alat berat berupa Crawler Escavator merk Volvo satu unit dari PT.Indotruck Utama, namun aparat Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah menjadikannya sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penegakan hukum entah berpihak sama siapa, tapi nyatanya “sudah jatuh ditimpa tangga juga” seperti dialami terdakwa Arwan Koty, yang saat ini duduk di kursi persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pimpinan majelis hakim Arlandi Triogo, didampingi hakim anggota Toto dan Florensani.
Arwan Koty dijadikan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Sigit, dengan dakwaan melanggar pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP, atas laporan Eka Loviyan bertindak dan atas nama PT.Indotruck Utama.

judul gambar

Sebagaimana kronologis kejadian yang menimpa Arwan Koty, berawal dari perjanjian sekitar tahun 2017 lalu, antara Arwan Koty (sebagai pembeli) satu unit Crawler Escavator merk Volvo seharga 1 milliar 265 juta rupiah dibeli dari PT.Indotruck Utama (penjual). Pembeli telah melunasi harga barang yang diperjanjikan tersebut, namun barang pesanan pembeli hingga perkara ini disidangkan belum diterima terdakwa.

Karena barang sudah lunas tapi belum diterima pembeli, sehingga Arwan Koty merasa dirugikan sebagai korban peristiwa hukum, sehingga melaporkan kasus tersebut di Polda Metro Jaya pada tahun 2018 atas dugaan pidana penipuan dan Penggelapan sebagaimana pasal 378 dan pasal 372 KUHP terlapor pihak PT.Indotruck Utama

Namun Arwan Koty belum sempat mengajukan alat bukti pendukung atas laporannya tersebut, dan belum ada Sprint Penyelidikan dan Penyidikan, Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan Penghentian Penyelidikan. Setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan penghentian Penyelidiikan atas laporan Arwan Koty itu, tiba tiba pihak terlapor PT.Indotruck Utama melaporkan Arwan Koty ke Mabes Polri dengan sangkaan pasal 220 dan pasal 317 KUHP. Hal itu disampaikan penasehat hukum terdakwa dari kantor Advokad/Penasehat Hukum Aidi Johan dan Assoiaties.

Menurut Aidi Johan, SH MH, pihaknya sangat menyayangkan, bahwa terdakwa Arwan Koty yang sedang memperjuangkan haknya, sungguh sangat tidak pantas dan tidak patut menurut rasa keadilan rakyat, kepada dirinya duduk di persidangan dan akan dilakukan penuntutan oleh jaksa.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 108 KUHAP, menyebutkan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan atau tulisan. Namun dalam hal ini hukum telah diperlakukan secara terbalik, pelapor yang akan menuntut haknya menjadi terdakwa, ujar Aidi Johan usai persidangan pembacaan nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 16/12/2020.

Dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum dihadapan majelis hakim pimpinan Arlandi Triogo, disebutkan, dakwaan jaksa penuntut umum, cacat hukum tidak berdasarkan pasal 143 KUHAP. Dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak berhak dan berwewenang mengadili dan memeriksa berkas perkara Arwan Koty. Sebab tempat perbuatan hukum (Locus at Delicti) berada di wilayah Jakarta Utara, demikian juga pihak pelapor PT.Indotruck Utama, dan sejumlah saksi saksi berdomisili di Cilincing Jakarta Utara.

“Maka sepatutnya secara kompetensi relatif yang berwewenang mengadili perkara ini bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Utara”, ucapnya.

Penasehat hukum menyampaikan, bukan hanya kejanggalan dalam hal dakwaan jaksa saja, akan tetapi adanya klausul dalam perjanjian jual beli yang diduga telah diingkari pelapor PT.Indotruck Utama. Bahwa perkara Aquo ini merupakan kualifikasi dari pasal 81 KUHP mengenai “Prajudice Geschil yang merupakan question Prejudicielle Au Jugement” dimana suatu perkara pidananya maka atas perkara pidananya ditentukan oleh perkara perdatanya berkekuatan hukum tetap.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan Prayudisial , menunda daluarsa Maka, “sepatutnya perkara pidana atas nama Arwan Koty dihentikan atau ditangguhkan untuk memastikan secara perdata atau kebendaan, untuk kepastian hukum apakah barang yang dibeli sudah diterima Arwan Koty”,. kata Johan.

Ditambahkan, saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan Perdata, ingkar janji atau Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan no perkara 181/Pdt.G/2020/PN JKT Ut, sehingga majelis hakim dimohonkan supaya mengatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Merehabilitasi nama baik terdakwa Arwan Koty dalam keadaan semula, kata Aidi Johan. Usai persidangan, pihak pelapor tidak hadir dalam persidangan untuk diminta tanggapannya.

Penulis : P.Sianturi
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *