banner 728x250

Surat Penghentian Penyelidikan Jadi Bukti Perkara Laporan Palsu Presdir PT.IU Kriminalisasi Arwan Koty

  • Share

MEDIA TRANSPATANCY – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) diminta membebaskan terdakwa Arwan Koty dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Arwan Koty didakwa membuat laporan palsu yang dilaporkan Presiden Direktur (Presdir) PT. Indotruck Utama (IU) dan kini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda pemeriksaan saksi saksi. Laporan yang dinilai bernuansa rekayasa dan tanpa bukti tersebut, seharusnya tidak layak disidangkan sebab pelapor membuat laporan hanya berdasarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan.

judul gambar

Dimana surat penghentian tersebut, berawal dari laporan Arwan Koty di Polda Metro Jaya tahun 2018 lalu, karena membeli alat berat satu Excavator seharga 1.265 milliar rupiah dengan lunas dari PT.IU selaku penjual. Namun alat berat tersebut tidak diserahkan PT.IU sehingga melaporkan penjual Presdir PT. IU Bambang Prijono Susanto Putro, dengan No.LP/3082/V/2019/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya, yang laporannya dianggap palsu, namun dihentikan penyidik saat penyelidikan.

Atas surat Penghentian Penyelidikan itu Arwan Koty dianggap membuat laporan palsu dan Dia dilaporkan balik oleh pihak PT.IU dengan tuduhan laporan palsu, sesuai No.LP/B/0023/1/2020/Bareskrim tanggal 13 Januari 2020. Aneh bin ajaib, dalam dakwaan jaksa Abdul Rauf yang dibacakan jaksa pengganti Sigit, tertulis bahwa surat penghentian tersebut sudah tahap penyidikan. Jaksa dengan beraninya mempertaruhkan baju dan jabatannya untuk merekayasa dakwaannya dengan mencantumkan bahwa surat ketetapan penghentian laporan Arwan Koty tahap penyidikan, pada hal sebenarnya sesuai surat penetapan S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019 berkas laporan Arwan Koty dihentikan dalam tahap penyelidikan bukan penyidikan.

Hal itu dikatakan penasehat hukum Arwan Koty, Aristoteles Siahaan SH, menanggapi isi berita acara penyidikan (BAP), isi surat dakwaan jaksa penuntut umum serta menyikapi kejanggalan kejanggalan kode etik majelis hakim saat memimpin jalannya persidangan pemeriksaan saksi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Kami menilai, Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tidak obyektif dan tidak netral, dan perkara ini merupakan perkara pesanan satu paket untuk mengkriminalisasi Arwan Koty.

Arwan Koty selaku pembeli alat berat Excavator dengan lunas, sementara barang yang dibelinya belum diterima, malah pembeli yang sudah membayar pajak dan asuransi pembelian dizolimi dan dikriminalisasi. “Sangat terlihat jelas hukum tumpul ke atas tajam kebawah, pencari keadilan seperti Arwan Koty harus mengadu kemana lagi jika majelis hakim selalu berpihak kepada penguasa atau orang kuat”, kata Aristoteles

Aristoteles mengungkapkan, jika mendengar keterangan saksi saksi, seperti saksi Susilo, Priyonggo, Bayu, Soleh Nurtjahyo, Tommy Tuasian, dan Rahman Ali, yang diperiksa majelis hakim pimpinan Arlandi Triyogo didampingi hakim Anggota Ahmad Sayuti dan Toto Ridarto, tidak ada keterangan yang bersesuaian. Keterangan antara saksi dari PT. IU, Susilo, Priyonggo tidak sinkron. Keterangan Susilo dalam persidangan mengatakan bahwa surat ketetapan penghentian perkara yang dilaporkan Arwan Koty di Polda Metro Jaya pada tahap Penyelidikan, sesuai surat S.Tap/2447/XII/2019/Dit.Reskrimum tertanggal 31 Desember 2019 dihentikan dalam tahap penyelidikan. Susilo juga mengatakan Excavator yang dibeli Arwan Koty sudah diterima di Nabire, pada hal menurut Rahman Ali itu hanya berupa asumsi dia sendiri.

Sementara keterangan dalam BAP Priyonggo dan Bambang Prijono dibawah sumpah surat ketetapan penghentian adalah pada tahap Penyidikan namun mengakui tidak ada tersangka, setelah di tanyakan oleh PH Terdakwa dan alat berat Excavator sudah diterima Arwan Koty. Pada hal yang laporan Arwan Koty dihentikan penyidik pada Tahap Penyelidikan, dan PT IU beserta rekanan ekspedisinya PT TUS pun tidak dapat membuktikan dokumen2 asli seperti BAST yang telah di tandatangani oleh Arwan Koty dan dokumen terkait Pelayaran Manifest Cargo, BOD yang menurut PT IU telah di serahkan dan dikirim melalui Forwarder ke Nabire. Dalam PJB No. 157/PJB/JKT/ITU/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tidak diperjanjikan adanya pihak ketiga sebagai jasa pengangkutan. PT IU mengedepankan SOP internal perusahaan daripada PJB yang merupakan kesepakatan bersama dimana ada Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dan sah secara undang undang. “Maka dalam perkara ini antara kedua saksi yang juga merupakan kuasa pelapor dari Presdir PT. IU Bambang Prijono Susanto Putro, banyak kebohongan dan tidak bersesuaian, sehingga perkara ini merupakan perkara rekayasa untuk mengkriminalisasi Arwan Koty”, kata Aristoteles 10/4/2021.

Aristoteles menambahkan, sejumlah saksi saksi dalam perkara ini belum diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan. Jaksa baru memeriksa saksi kurang lebih 6 saksi, namun jaksa Sigit menyampaikan ke majelis hakim sudah cukup membuktikan dakwaannya walau belum memeriksa saksi korban atau pelapor Bambang Prijono Susanto Putro.

Supaya perkara ini terang benderang dan semua pihak harus puas dan sebagai pencari keadilan meminta majelis Hakim supaya tegas dan tidak plin plan memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan, saksi pelapor Bambang Prijono. Bukan hanya saksi itu saja, pihak terdakwa juga meminta jaksa agar menghadirkan saksi Asun, saksi M.Sofiaansyah, Anthony Wijaya, Henry Joedo Manurung ke persidangan, karena mereka lah yang diajukan oleh PT IU sebagai orang yang telah menerima alat excavator tersebut di Nabire, berdasarkan surat pernyataan dan surat penitipan barang. Agar dapat membuat perkara pidana No.1114/Pid. atas nama Arwan Koty ini menjadi terang benderang dan akan membuka tabir kebenaran, Jaksa Sigit Hendradi patut menghadirkan saksi-saksi tersebut.

“Saya meyakini bahwa perkara pidana ini pihak pelapor memiliki motif lain untuk menghilangkan tanggung jawabnya sebagai penjual Excavator. Penjual tidak mau menyerahkan alat berat yang dibeli Arwan Koty, sehingga mengkriminalisasi Arwan Koty dengan berbagai macam cara. Namun walau demikian, kebenaran akan terjadi”, kata Aristoteles.

Penulis : P. Siabturi


BACA JUGA!!

https://www.mediatransparancy.com/dit-reskrimum-polda-metro-jaya-diminta-membuka-kembali-laporan-arwan-koty-terkait-kasus-penipuan-penggelapan/

https://www.mediatransparancy.com/ketua-majelis-hakim-fahzal-hendrigugatan-wanprestasi-arwan-koty-akan-diputus-sesuai-fakta-persidangan/

https://www.mediatransparancy.com/dakwaan-jaksa-cacat-hukum-tak-sesuai-pasal-143-kuhap-pn-jaksel-diminta-bebaskan-arwan-koty/

 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *