Home Berita Terbaru TAK MAU DI AJAK DIALOG, KEPALA UPPD TANJUNG PRIOK  ANGGAP PARA PENDEMO...

TAK MAU DI AJAK DIALOG, KEPALA UPPD TANJUNG PRIOK  ANGGAP PARA PENDEMO UTA’45 SALAH SASARAN.

141
2
foto: Aksi demo UTA'45 di depan kantor UPPD Tanjung Priok

Jakarta, mediatransparancy.com – Ratusan mahasiswa dan pimpinan dari akademik UTA’45 Jakarta melakukan aksi demo di depan kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Tanjung Priok  pri hal mempertanyakan bahwa pimpinan UPPD Tanjung Priok dianggap telah melakukan pengurangan luas lahan milik yayasan perguruan tinggi 17 Agustus 1945, dimana UPPD Tanjung Priok merubah surat Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) tanpa adanya komunikasi dan klarifikasi terlebih dahulu yang di lakukan pada Kamis (09/03/2017).

Menurut keterangan kuasa hukum dari yayasan perguruan tinggi 17 Agustus 1945 DR.Hotma Sibuea,S.H.M.H ketika di komfirmasi mediatransparancy.com dilokasi aksi tersebut mengatakan “pihak UPPD Tanjung Priok telah melanggar hukum, dimana pimpinan UPPD atas nama Simon Penjaitan telah merubah surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)dimana diketahui bahwa tanah milik yayasan perguruan tinggi UTA’45 seluas 47.275 M2 tetapi sejak tahun 2017 surat PBB telah berubah luasnya menjadi 16.171 M2”.

“Lahan tersebut rencananya akan di pergunakan memperluas fasilitas guna menunjang kegiatan pendidikan UTA’45, tapi sekarang harapan tersebut menjadi hancur karena kepemilikan lahan yang kurang, dan ternyata ada indikasi kuat adanya mekanisme yang tidak benar yang di lakukan oleh oknum tertentu yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara dan Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah DKI Jakarta. Selain itu juga adanya gratifikasi ijasah palsu kepada pejabat dan karyawan BPN,” atas pengakuan mantan Rektor periode 2005-2011 bapak Prof. Thomas Noah Pea.

Selain itu juga menurut keterangan wakil direktur Rajes ketika di komfirmasi mediatransparancy.com mengatakan “dalam aksi hari ini di depan kantor UPPD Tanjung Priok, kami minta kepada kepala UPPD Tanjung Priok Simon Panjaitan segera mengembalikan hak tanah kami menjadi semula, dan jika ada niat baik maka kami yang mewakili yayasan perguruan tinggi UTA’45 akan melakukan jalur hukum”.

Kemudian kepala UPPD Tanjung Priok Simon Panjaitan saat di komfirmasi di kantornya oleh mediatransparancy.com mengatakan “Yayasan Perguruan Tinggi UTA’45 yang melakukan aksi demo itu salah sasaran, seharusnya kalau mau demo itu ke BPN Jakut bukan ke kantor Pajak?”

“UPPD Tanjung Priok maupun Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta tidak ada hak untuk mengurangi luas tanah, karena kami tidak berhak untuk mengukur tanah yang berhak untuk mengukur tanah itu BPN bukan kami. Kami merubah PBB tersebut mempunyai dasar surat-surat sertifikat yang di terbitkan oleh BPN yang di ajukan oleh salah satu PT yang memiliki sertifikat tersebut dan Akta Jual Beli (AJB) dalam pemecahan PBB tersebut,” ujar Simon.

Oleh sebab itu kami pun sudah mengajak pihak yayasan perguruan tinggi UTA’45 tersebut untuk melakukan dialog, tetapi pihaknya menolak. Padahal dalam dialog tersebut akan kami jelaskan secara jelas dan kami akan undang pula PT tersebut, yang jelas kami baru bisa buat dan merubah luas diPBB atas dasar kepemilikan sertifikat bukan semena mena kami untuk merubahnya.

Penulis : Aloysius Tedi

2 COMMENTS

  1. MENGKLARIFIKASI TANGGAPAN SIMON PANJAITAN PADA WAWANCARA TERSEBUT DI ATAS.
    ADA BEBERAPA HAL YANG INGIN YAYASAN SAMPAIKAN.
    1. BAHWA YAYASAN PT UTA45 JAKARTA, TIDAK TERLIBAT DALAM AKSI DAMAI TERHADAP SIFAT KORUP KEPALA UPPRD TANJUNG PRIOK SIMON PANJAITAN.
    SEMUA MURNI GERAKAN MAHASISWA BESERTA KARYAWAN DAN PIMPINAN UNIVERSITAS.

    2. SAMPAI SURAT INI KAMI BUAT, TIDAK ADA SATUPUN SERTIFIKAT DAN LUASAN BANGUNAN KAMI YANG SESUAI DENGAN JUMLAH YG SAUDARA SIMON TAGIHKAN KEPADA YAYASAN.

    3.BEBERAPA KALI SIMON PANJAITAN BESERTA KOLEGANYA DATANG KE KAMPUS KAMI, YANG KATANYA UNTUK BERDIALOG, NAMUM KAMI TEGASKAN.
    “KEDATANGAN ITU SETELAH PEMBUATAN DAN PENAGIHAN ATAS TANAH SELUAS 16.171M2 TERHADAP KAMI SDH DIKELUARKAN*
    APA GUNA SEBUAH DIALOG UNTUK SEBUAH KEJADIAN YANG SUDAH TERJADI ????

  2. Pejabat negara yg korup Dan menyalagunakan kewenangannya dengan mengambil tanah masyarakat yg digunakan untk pendidikan secara melawan hukum harus dicopot dari jabanya dan diadili sesuai hukum yg berlaku. Negara hrus memperhatikan hal seperti ini karena tanah dunia pendidikan menjadi terancam dengan keberadaan pejabat seperti ini. Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan ada ya pejabat korup maka tujuan negara tidak tercapai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here