banner 728x250

Tanah M.Kalibi Di Jalan Kramat Jaya Koja Jak Ut Tidak Layak Di Sengketakan

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com,- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pimpinan Riyanto Adam Pontoh didampingi hakim anggota Dodong Iman dan Sarwono, yang memeriksa dan mengadili berkas perkara gugatan Intervensi Muhammad Kalibi diharapkan mengabulkan permohonan gugatan penggugat.

Gugatan nomor perkara 78/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr yang di sampaikan M.Kalibi melalui kuasa hukumnya Yayat Surya Purnadi SH MH, YSP dan Partners, berkaitan kepemilikan hak atas tanah seluas 7.168 M2, terletak di Jalan Kramat Jaya Rt 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kepemilikan hak atas tanah a quo tersebut jadi persengketaan sejumlah pihak hingga menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

judul gambar

Menurut Yayat, sebenarnya kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak layak di persengketaan dan diperdebatkan, sebab sesuai bukti yang sah tanah itu atas nama Muhammad Kalibi, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP)  yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Administrasi Jakarta Utara. Penerbitan suatu SHP pasti melalui proses panjang dan penelitian serta telaah dari pejabat BPN, sehingga menurut hukum pemiliknya sudah sah sebagaimana tertulis dalam sertifikat dan tidak perlu dipermasalahkan lagi, ujarnya.

Dalam gugatan intervensi terhadap delapan tergugat intervensi, penggugat menyampaikan, pihaknya melakukan gugatan Intervensi karena adanya kegiatan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan (Discente) yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di lahan milik penggugat. Pemeriksaan tersebut atas gugatan perlawanan melawan hukum yang disampaikan M.Rawi terhadap tujuh tergugat diantaranya Hadi Wijaya (tergugat VIII intervensi), sehingga selaku pemilik yang mempunyai bukti Sertifikat melakukan perlawanan hukum atas sidang lapangan yang dimohonkan pihak lain.

Bahwa penggugat Intervensi, mendapatkan dan menguasai tanah tersebut berdasarkan surat jual beli rumah dan pengoperan hak dari Mahfudi ke Muhammad Kalibi pada Januari 2012. Dimana Mahfudi membeli tanah itu dari Ny.Purnami diatas Akta pengikatan jual beli dihadapan Notaris By.Rose Takarima SH. Pengoperan hak atas tanah a quo itu diketahui Camat Koja dan Lurah Tugu Utara selaku pejabat Pemerintah  pemegang kendali di pemerintahan setempat.

Berdasarkan alas kepemilikan hak jual beli itulah M.Kalibi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Administrasi Jakarta Utara menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) no 248 dengan surat ukur no.00066 Tugu Utara 2012, seluas 2.998 M2 atas nama Muhammad Kalibi, dan SHP no.247 surat ukur no.00067 Tugu Utara seluas 2.402 M2 atas nama Ny.Siti Muthmainah (penggugat II Intervensi).

Penggugat Intervensi merupakan wajib pajak yang ber-itikat baik dibuktikan dengan membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah aquo tersebut ke negara. Oleh karena itu, wajib pajak yang demikian perlu mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dan majelis hakim, kata Yayat, usai persidangan penyerahan tanggapan dari para tergugat 22/12/2020.

Sementara Hadi Wijaya tergugat VIII intervensi mengatakan, pihaknya memiliki surat jual beli dari Mahfudi dihadapan Notaris, yang lebih awal terbit daripada surat penggugat. Hadi Wijaya mengakui belum memiliki Sertifikat atas tanah tersebut namun menurutnya surat yang Dia miliki sah menurut hukum. “Dalam perkara ini saya serahkan saja kepada majelis hakim untuk menilai siapa pemilik sebenarnya ujarnya.

Agus selaku ahli waris dari almarhum Mahfudi, dalam perkara ini yang menjual tanah kepada M.Rawi mengatakan, pihaknya mengetahui hubungan ayahnya dengan tergugat Intervensi Hadi Wijaya bagaikan anak dan ayah. Hadi Wijaya menjanjikan ingin membeli tanah tersebut dari almarhum Mahfudi, namun uangnya tidak dibayar. Sehingga surat tanah yang saat itu dipegang Hadi Wijaya merupakan jaminan uang operasional untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, tapi sertifikat tidak jadi, sehingga uang operasional yang digunakan almarhum dijadikan sebagai pembayaran pembelian tanah.

Pada hal nilai uang operasional dengan harga tanah tidak sesuai sehingga almarhum minta tolong kepada Muhammad Rawi yang saat ini selaku penggugat Hadi Wijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam hal ini Agus berharap majelis hakim mengabulkan gugatan Intervensi M.Kalibi tersebut, ucapnya, 22/12/2020.

Penulis : P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *