Home HUKUM Teriindikasi Ilegal, GMBI Desak Kominfo Blokir Website Codapay dan Codashop

Teriindikasi Ilegal, GMBI Desak Kominfo Blokir Website Codapay dan Codashop

383
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) atau teknologi finansial yang diduga melakukan transaksi pembayaran online namun merugikan masyarakat Indonesia.

Salah satunya adalah website Codashop yang memberikan layanan pembelian voucher game dari Codapay yang merupakan startup penyedia solusi pembayaran terkemuka di Asia Tenggara.

Layanan Codashop dan Codapay bertujuan untuk mempermudah pembayaran voucher game bagi para gamer yang tidak memiliki kartu kredit atau tidak mau menggunakan kartu kredit untuk pembelian voucher game.

“Kami menduga adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Codashop dan Codapay sebagai penumpang gelap yang memanfaatkan potensi konsumsi game di Indonesia. Codapay juga hanya memiliki kantor representatif di Jakarta dan tidak punya Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia,” ungkap Ketua LSM GMBI Distrik Jakarta Timur, Tomy Arianto Leleulija SH, MH kepada mediatransparancy.com, Kamis (11/6/2020) di Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Tomy, potensi pajak yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah hilang dan berpotensi mengganggu stabilitas moneter karena mendorong peningkatan capital out flow dari Indonesia ke negara asal Coda.

Dijelaskannya, sampai dengan saat ini Coda telah memiliki banyak saluran pembelian voucher game online yang sudah bekerjasama dengan Coda. Mulai dari perbankan, perusahaan ritel hingga perusahaan pembayaran digital yang melayani pembelian mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

“Sudah banyak pemain game yang mengeluhkan layanan dari Codashop. Mulai dari pembayaran yang sudah dilakukan oleh pemain game tapi pembelian yang tidak terealisasi, keluhan pembeli tidak direspons, hingga uang tidak kembali meski pembelian tidak tereksekusi,” tuturnya.

Tomy berharap, fenomena tersebut sudah semestinya mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah. Jangan sampai kebermanfaatan yang harus bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia justru melayang ke negara lain dan korban dari pemain game semakin banyak.

GMBI pun telah melayangkan surat permohonan pemblokiran website Codashop dan Codapay kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada 29 April 2020. Namun, belum ada respons positif dari Menteri Kominfo sampai saat ini.

Menindaklanjuti surat tersebut, GMBI menyalurkan aspirasi langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat masalah ini sudah sangat mendesak. Semakin cepat tindakan pemblokiran, semakin menekan potensi pembekakan kerugian bagi Indonesia.

Menurut GMBI, ada beberapa peraturan yang telah dilanggar, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU PPN, PMK tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN, serta Surat Edaran tentang Perlakuan PPN Jasa Perdagangan.

Penertiban ini tentunya sejalan dengan komitmen pemerintah yang berencana mengenai pungutan kepada perusahaan-perusahaan digital yang berkantor di luar Indonesia tapi memperoleh pendapatannya dari Indonesia.

Harus diketahui, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sangat menjanjikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pertumbuhan internet di Indonesia semakin tinggi ditandai dengan peningkatan penggunaan smartphone dan internet data.

Pertumbuhan tersebut membuka banyak peluang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan kodok (leap frog) mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Sekarang semakin banyak potensi ekonomi yang bisa dibuat dengan perkembangan teknologi internet.

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi berbasis internet pun berpotensi membuka peluang kejahatan yang kebanyakan adalah manipulasi perdagangan elektronik (e-commerce).

Oleh sebab itu, momentum pertumbuhan yang sangat menjanjikan dari ekonomi digital di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Baik oleh pemerintah, perusahaan swasta, BUMN maupun organisasi/lembaga di Indonesia.

“Apabila ada pihak yang memanfaatkan momentum baik tersebut tanpa memberikan kemanfaatan yang besar bagi Indonesia maka pemerintah harus mengambil langkah cepat,” tegas Tomy mengakhiri.

 

 

Penulis: MT1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here