BANTEN, MediaTransparancy.com – Pada tahun anggaran 2024 yang lalu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43 miliar untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Flat Interaktif Panel Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp 43 miliar.
Proyek ini dikerjakan PT. Bhumi Sinar Muara (BSM) dengan nilai kontrak Rp 43 miliar dengan metode pemilihan E-Purchasing,
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, besaran anggaran sebesar Rp 43 miliar tersebut dialokasikan untuk Pengadaan Flat Interaktif Panel Sekolah 86 Inci untuk 196 sekolah.
Berdasarkan data yang didapat MediaTransparancy.com, penunjukan PT. BMS sebagai pelaksana pengadaan barang tersebut terindikasi dipaksakan. Sebab, PT. BMS merupakan perusahaan dengan kualifikasi kecil.
Artinya, dalam pengadaan barang, untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil, nilai kegiatan yang bisa dikerjakan paling tinggi Rp 15 miliar, sehingga anggaran sebesar Rp 43 miliar lebih harus menggunakan perusahaan dwngan kualifikasi sedang.
Informasi yang diterima MediaTransparancy.com, Pengadaan Flat Interaktif Panel Sekolah dengan jenis Interaktive Flat Panel 86 Inch (4Y)” bernilai Rp 43 miliar tersebut merupakan proyek yang tidak melalui perencanaan yang matang dan hanya mementingkan keuntungan semata.
Dilihat dari segi kemanfaatan, keberadaan Interactive Flat Panel 86 Inch (4Y)” di sekolah penerima tak ubahnya hanya sebagai pajangan yang kurang bermanfaat untuk kegiatan belajar mengejar.
Selain itu, proyek pengadaan barang ini juga terindikasi kuat terjadi mark-up atau penggelembungan harga yang yang cukup besar.
Jika dilakukan perhitungan secara matimatis, anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Rp 43 miliar rupiah untuk membeli 196 sekolah. Artinya, harga barang tersebut setelah dipotong pajak dan keuntungan perusahaan adalah Rp 194.158.163 (Rp 43.000.000.000 x 11,5 : 196 = Rp 194.158.163).
Sementara harga pasar Interaktif Flat Panel 86 Inch (4Y) dengan merk populer rata-rata Rp 75.000.000 atau terdapat selisih sebesar Rp 119.158.163.
Jika barang tersebut ditetapkan dengan harga sebesar Rp 100.000.000 per unitnya, jumlah anggaran untuk membeli 196 unit adalah sebesar Rp 19.600.000.000.
Sementara itu, harga barang tersebut sesuai besaran anggaran adalah Rp 194.158.163, atau ada selisih sebesar Rp 94.158.163 x 196 = Rp 18.454.999.948.
Menanggapi dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang di Dinas Pendidikan Kota Tangerang tahun anggaran 2024, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang menyebutkan, bahwa proyek tersebut telah diatur dan disetting sedemikian rupa.
“Itu proyek pesanan, sehingga sudah diatur dan disetting sedemikian rupa. Semua proses pengadaan hanya formalitas belaka,” ujarnya.
Dikatakannya, bahwa pengadaan proyek tersebut tidak memiliki dampak yang positif kepada peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang.
“Tujuan pokoknya hanya untuk mencari keuntungan banyak lewat proyek pengadaan tersebut, bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Faktanya, barang itu banyak yang hanya jadi pajangan,” ungkapnya.
Pihaknya mendorong agar aparat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Untuk menjaga agar uang rakyat tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, kita minta KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut,” sebutnya.
Selain itu, Hisar juga meminta agar Gubernur Banten, Andra Sony melakukan evaluasi terhadap pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Dr. H. Jamaludin, M.Pd, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang dikonfirmasi lebih memilih bungkam.
Penulis: Redaksi
