JAKARTA, MediaTransparancy.com – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melakukan penggeledahan di Kantor Suku Dinas (Sudin) UMKM Jaktim semakin membuka tabir betapa bobroknya pelaksanaan kegiatan pengadaan Sudin UMKM di lima wilayah DKI Jakarta tahun anggaran 2022, 2023 hingga 2024.
Kuat dugaan, pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya tahun anggaran 2022 sarat dengan penyimpangan yang luar biasa parah.
Tidak hanya di Sudin UMKM Jaktim, dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan UMKM juga terjadi di Sudin UMKM Jaksel.
Pada tahun anggaran 2022 dan 2023 Sudin UMKM Jaksel melaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran yang cukup fantastis yang diduga terindikasi korupsi, diantaranya:
1. Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Blender) dengan pagu sebesar Rp 917.928.000 dengan volume sebanyak 1.200 unit.
2. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Oven) dengan pagu Rp 877.536.000 sebanyak 1.200 unit
3. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Stan Mixer), Pagu anggaran Rp 931.542.000 sebanyak 1.200 unit.
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Vacum Sealer) dengan Pagu Anggaran Rp 1.716.000.000 sebanyak 1.200 unit.
5. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Mesin Jahit) dengan Pagu Anggaran Rp 3.329.920.000 sebanyak 800 unit.
Sementara untuk tahun anggaran 2023 antara lain:
1. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan wirausaha industri baru (Blender) dengan Pagu Rp 1.821.669.840 dengan volume 2.360 unit.
2. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Oven) dengan Pagu Rp 1.741.510.080 dengan volume 2.360 unit.
3. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Stand Mixer) dengan Pagu anggaran Rp 1.984.347.000 dengan volume 2.360 unit.
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Vacum Sealer) dengan Pagu Anggaran Rp 3.405.480.000 dengan volume 2.360 unit.
5. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru (Mesin Jahit) dengan Pagu anggaran Rp 3.360.192.000 dengan volume 800 unit.
Namun, data harga pasaran untuk barang-barang tersebut diatas terindikasi telah terjadi penggelembungan harga alias mark-up.
Selain itu, bahwa pada saat itu kondisi Jakarta sedang tidak baik-baik saja akibat pembatasan krn Covid, sehingga distribusi barang tersebut kepada masyarakat juga dipertanyakan.
Jika dilakukan perhitungan, untuk anggaran tahun 2022, adapun harga-harga barang tersebut adalah:
1. Pengadaan Blender dengan pagu anggaran Rp 917.928.000 dengan volume 1.200 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 676.971.
2. Pengadaan Oven dengan pagu anggaran Rp 877.536.000 dengan volume 1.200 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Oven adalah sebesar Rp 647.182.
3. Pengadaan Stan Mixer dengan pagu anggaran Rp 931.542 dengan volume 1.200 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Stan Mixer adalah sebesar Rp 687.012.
4. Pengadaan Vacum Sealer dengan pagu anggaran Rp 1.716.000.000 dengan volume 1.200 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 1.265.550.
5. Pengadaan Mesin Kahit dengan pagu anggaran Rp 3.329.920.000 dengan volume 800 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 3.683.724.
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2023, adapun harga barang-barang tersebut adalah:
1. Pengadaan Blender dengan pagu anggaran Rp 1.821.669.840 dengan volume 2.360 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 683. 126.
2. Pengadaan Oven dengan pagu anggaran Rp 1.741.510.080 dengan volume 2.360 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 653.066.
3. Pengadaan Blender dengan pagu anggaran Rp 1.984.347.000 dengan volume 2.360 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 744.130.
4. Pengadaan Vacum Sealer dengan pagu anggaran Rp 3.405.480.000 dengan volume 2.360 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 1.277.055.
5. Pengadaan Mesin Jahit dengan pagu anggaran Rp 3.360.192.000 dengan volume 800 unit. Setelah dikurangi keuntungan perusahaan serta pajak, harga per unit Blender adalah sebesar Rp 3.717.212.
Kuat dugaan, bahwa harga barang-barang tersebut tidak sesuai harga pasar alias terjadi mark-up, sehingga sampai saat ini, Kasudin UMKM Jaksel tidak pernah bersedia memberitahu merk barang yang didistribusikan kepada warga.
Selain itu, Kasudin UMKM Jaksel hingga saat ini tidak pernah mau memberitahukan kemana saja barang tersebut didistribusikan.
Menanggapi duhaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan di Sudin UMKM Jaksel tahun anggaran 2022-2023, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang kembali angkat suara.
Dikatakannya, bahwa kegiatan tersebut adalah proyek yang tidak jelas.
“Itu proyek abal-abal, terkhusus kegiatan tahun anggaran 2022, dimana saat itu ada pembatasan dimana-mana. Itu yang menyebabkan pejabat Sudin UMKM Jaksel selalu berupaya menyembunyikan keberadaan pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Hisar sangat mengapresiasi upaya proses hukum yang dilakukan Kejari Jaktim yang melakukan penggeledahan kantor Sudin UMKM Jaktim.
“Kita apresiasi Kejari Jaktim yang telah action, karena aroma korupsi dalam pelaksanaan kegiatan itu memang sangat nyata,” ungkapnya.
Hisar mempertanyakan keberanian Kejari Jaksel untuk mengusut proyek Sudin UMKM Jaksel tahun anggaran 2022 dan 2023.
“Saat ini kita menantang Kejari Jaksel untuk melakukan pengusutan terhadap kegiatan Sudin UMKM Jaksel tahun anggaran 2022 dan 2023. Jangan kelamaan tidur, nanti susah bangunnya,” katanya.
Atas terjadinya penggeledahan yang dilakukan Kejari Jaktim di kantor Sudin UMKM Jaktim, Hisar meminta agar Gubernur DKI melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini permasalahan telah kita kritisi jauh-jauh hari sebelumnya, namun hampir semua pejabat UMKM DKI lebih memilih cuek dan tidak mau tau. Namun Kejari Jaktim telah mmbuka tabir bobroknya pengelolaan anggaran di Sudin UMKM seluruh wilayah DKI karena semua melaksanakan kegiatan yang hampir sama. Untuk mengantisipasi agar kejadian yang serupa tidak terulang, kita meminta Gubernur DKI, Pramono Anung untuk mencopot semua Kasudin UMKM se DKI, berikut Kadis UMKM, Elisabeth Ratu Rante Allo.
Sementara itu, Kasudin UMKM Jaksel, Parulian Tampubolon maupun Kadis UMKM DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo yang dikonfirmasi kembali mempertontonkan sikap cueknya.
Penulis: Redaksi
