banner 728x250

Terkait Dugaan Korupsi Pajak,Kejari OKU Periksa Pejabat Dinas Pendapatan Daerah

  • Share

Jakarta,mediatranparancy.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) sedang memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Penyelidikan yang sudah ditingkat ke Penyidikan atas kasus dugaan korupsi pajak Bumi dan Bangunan, pajak Pertambangan, pajak Perkebunan, pajak Perhutanan dan pajak Retribusi Daerah lainnya, saat ini berkas perkaranya sedang memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan rindang pidana korupsi uang negara tersebut.

judul gambar

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kajari OKU), Bayu Pramesti SH MH, didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Johan Ciptady, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Variska Adriana Kodriyansah, pada wartawan 26/3/2021.

Menurut Kajari, tim penyidik Kejaksaan OKU, masih terus melengkapi bukti bukti dan pemeriksaan dengan memanggil saksi saksi, baik pihak Swasta dan pejabat Dinas Pemerintahan Kabupaten OKU.

Semua akan kita panggil untuk melengkapi berkas perkaranya sehingga nantinya dapat disimpulkan siapa saja yang akan dijadikan tersangka. “Sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka karena pemeriksaan saksi saksi belum rampung, kita tunggu saja hasil pemeriksaan dari tim penyidik”, ujar Bayu.

Kajari OKU, Bayu Pramesti, yang juga mantan jaksa sebagai Pra Penuntutan ( Pratut) Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara itu menambahkan, dugaan perbuatan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan biaya retribusi pajak daerah yang terjadi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU ini dilaksanakan pada tahun anggaran tahun 2015 lalu, yang diduga mengalami kerugian negara atau Pemerintah daerah Kabupaten OKU milliaran rupiah.

Bayu mengatakan pihaknya optimis akan segera menyelesaikan penyidikan berkas perkara korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah daerah Kabupaten OKU tersebut. “Kita akan tuntaskan dan percepat penanganan berkas perkaranya sehingga dapat ditetapkan siapa dan berapa orang tersangka yang akan di sidangkan di Pengadilan”, ucap Kajari Kelahiran Sumatera Selatan tersebut.

Dalam penanganan perkara ini, Kajari OKU mengeluarkan surat perintah (Sprindik) dugaan tindak pidana korupsi diterbitkan pada 18 Maret 2021. Tim penyidik telah memanggil bahkan sudah memeriksa sejumlah saksi untuk diminta keterangannya, dan kita akan pantau trus penanganan perkara yang dilakukan tim penyidik”, kata Bayu.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *