banner 728x250

Terkait Mafia Peradilan Tanah KPK Diminta Segera Tangkap Oknum Polri Kejaksaan dan Hakim

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Terkait perkara tanah yang mengorbankan masyarakat lemah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera melakukan penangkapan terhadap para oknum penegak hukum, aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang terlibat dalam suatu penanganan perkara atau permainan mafia tanah.

KPK sebagai penegak hukum diharapkan sudah selayaknya dan fokus melakukan tindakan supervisi terhadap perbuatan para oknum penegak hukum yang terlibat mempermainkan hukum dalam kasus tanah. Penegak hukum anti rasua itu, kiranya bisa memberantas korupsi yang dilakukan para penegak hukum yang bertopeng kan dan berlindung dalam lembaga negara.

judul gambar

Sebagaimana dikatakan Praktisi Hukum Lukman Hakim, KPK harus melakukan tindakan supervisi terhadap indikasi perbuatan penegak hukum yang terlibat dalam sebuah permainan perkara mafia tanah. Permainan kotor atau indikasi permainan permainan yang memutar balikkan fakta hukum sehingga merugikan pihak yang lemah.

KPK sudah selayaknya dan fokus melakukan tindakan tegas dengan menangkap pelaku atau para oknum penegak hukum yang terlibat mempermainkan hukum dalam kasus tanah.

Hukum itu harus linier dan clear, sehingga masyarakat meminta penegak hukum melakukan pemeriksaan yang objektif, berimbang, transparan dan berkeadilan terhadap yang lemah bukan mengedepankan kepentingan dari mafia tanah. “Sebagai amanah undang undang KPK berkewajiban untuk memberantas praktik mafia tanah yang ditengarai bermain uang dengan oknum penegak hukum khususnya aparat Kepolisian”, ucap Lukman.

Lukman mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permainan mafia hukum terkait perkara tanah yang mengorbankan masyarakat lemah dan akan diserahkan langsung ke KPK, supaya dilakukan supervisi terhadap oknum tersebut.

Sebagaimana dialami pencari keadilan yang ditengarai menjadi korban mafia peradilan, Yumianto dan Roosjany. Mereka berhadapan dengan PT Putra Mandiri Sentosa Jaya/PT Badra. Seketika perusahaan tersebut mengeluarkan somasi dan mematok serta memasang plang di tanah warga. Padahal, berdasarkan surat Nomor:133.IV.2019 Camat Parung Panjang Icang Aliudin, SPd MM disebutkan bahwa PT Putra Mandiri Sentosa Jaya/PT Badra tak memiliki alas hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya itu.

Dugaan mafia tanah yang terjadi di Polda Jawa Barat, ditengarai terjadi pada penanganan perkara Nomor:B/741/IX/2019/Dit Reskrimum, melibatkan tersangka Bony dari PT Putra Mandiri Sentosa Jaya (PMSJ)/PT Badra. Sesuai surat Kompolnas Nomor: B1583B/Kompolnas/I/2021 menyebutkan bahwa tersangka tidak pernah menghadiri sidang. Ironisnya kasus tersebut dihentikan sebagaimana surat nomor B/592/VIII/2020/Dit.Reskrimum kasusnya dihentikan.

Dalam proses penanganan perkara itu, sebagai pelapor sangat dirugikan dan tidak memberikan rasa keadilan terhadap pelapor dan pemilik tanah yang telah dikuasai perusahaan. “Sebagai pencari keadilan kami tidak temukan keadilan itu, dan kami merasa telah menjadi korban mafia peradilan sebab keadilan yang kami cari kandas ditangan penegak hukum,” ujar Rosjany, korban mafia tanah, 6/6/2021.

Menurut Rosjany, proses hukum di Polda Jawa Barat berat sebelah, pelaku lepas dan bebas dari pertanggung jawaban hukum hanya dengan tidak hadir dalam persidangan. Kejanggalan proses hukum dialami pencari keadilan Yumianto dan Roosjany berhadapan dengan PT Putra Mandiri Sentosa Jaya/PT Badra. Perusahaan mengeluarkan somasi dan mematok serta memasang plang di tanah warga. Padahal, berdasarkan surat Nomor:133.IV.2019 Camat Parung Panjang Icang Aliudin, SPd MM disebutkan bahwa PT Putra Mandiri Sentosa Jaya/PT Badra tak memiliki alas hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya itu.

Namun ketika korban mencari tahu, Direskrimum Polda Jabar Kombes Pol CH Patoppoi menyebutkan kasusnya dihentikan karena Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dia juga menyatakan karena Tipiring maka seharusnya kasus penyerobotan tanah tersebut dilaporkan ke Sabhara.

Sesuai arahan Kombes Pol CH Patoppoi. Pihak korban pun melapor ke Sabhara. Justu sindiran dan tertawaan yang didapatkan. Ada ketidakpercayaan terhadap pelapor bahwa Sabhara berwenang tangani kasus tanah sebagaimana pernyataan dari Direskrimum Polda Jawa Barat. “Tidak mungkin Direskrimum bilang begitu,” ujarnya.

Sangat disayangkan bahwa untuk mempertahankan hak dan keadilan ternyata masih sungguh sulit di era supremasi hukum saat ini. Mafia tanah ditengarai dapat mengintervensi penegakan hukum. Sementara peran pengawas baik dari Polda Jabar (Irwasda), Kompolnas nyaris tidak memberi arti apa-apa. Mereka hanya sepakat menyatakan bahwa terdakwa tidak hadir dalam sidang sehingga kasus dihentikan dengan mengirim SP2HP. Maka, dalam kondisi sangat memprihatinkan seperti itu diharapkan Kapolri turun tangan bersama KPK memberantas mafia tanah, ujarnya, 7/6/2011.

Berkaitan dengan penanganan perkara tersebut, pihak PT Badra/PT Putra Mandiri Sentosa Jaya, dan penyidik Polda Jawa Barat belum dapat diminta tanggapannya.

Penulus : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *