banner 728x250

Terkait Pembebasan Lahan  Pembangunan Jembatan Tano Ponggol, Warga Melapor Ke Ombudsman

  • Share
Foto: Sangkot Manurung SH,. MH.

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol di Sumatera Utara (Sumut) tepatnya di Kabupaten Samosir tentu berdampak baik bagi masyarakat Samosir.

Jembatan sepanjang total 294 meter ini sudah dimulai dikerjakan sebagai jembatan penghubung Pulau Samosir dan daratan Sumatera untuk mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan “Bali Baru” yang jadi program Presiden Jokowi.

judul gambar

Gencarnya pembangunan di Samosir disambut antutias oleh masyarakat pada umumnya, tapi kendati demikian, masih ada juga terdapat beberapa kendala dilapangan, salah satunya persoalan pembebasan lahan.

Kendala tersebut salah satunya masalah ganti rugi lahan yang akan dibangun yang tidak sesuai menurut para pemilik lahan yang tanahnya terkena dampak pelebaran jembatan tersebut, sehingga membuat pemilik lahan merasa dirugikan dan  melakukan beberapa upaya sampai membuat laporan ke Lembaga Ombudsman di Jakarta.

Sangkot Manurung SH., MH. dalam hal ini terpaksa melayangkan surat keberatan atas nilai ganti rugi tanah miliknya dan milik masyarakat atas pelebaran jalan Tano Ponggol yang terletak di Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.  Sangkot Manurung membuat surat Laporan Ke Ombudsman  Pada (28/12/2020). Hal itu dilakukan Setelah suratnya tidak ditanggapi Bupati samosir dan Kepala Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional Sumatera Utara di Medan.

Sangkot manurung sebagai pemilik dan atau kuasa dari masyarakat atas nama Renta Naibaho, Topen Sihaloho dan Lereminta Naibaho langsung menindak lanjuti respons Ombudsman RI, yang sebelum nya direspons oleh hanya sebagai surat tembusan disampaikan Sangkot Manurung, selanjutnya pimpinan Lembaga Ombudsman RI, merespons dan menyampaikan surat pemberitahuan dan informasi  dengan surat Nomor :B/1302/LM.36/1279.2020/XII/2020, tgl 28 Desember 2020, perihal : Pemberitahuan atas surat tembusan kepada Ombudsman RI.

Hal itu disampaikanya kepada Wartawan pada Jumat (22/1/2021). “Sebenarnya, ada beberapa orang mau bergabung dari kelurahan Siogung-ogung, tetapi mereka jadi ragu karena ada info akan dititipkannya uang ganti rugi di pengadilan, ditambah pengaruh kata-kata atau issu seseorang yang menyatakan “ tidak mungkin harga bisa berobah karena itu ketentuan pemerintah pusat”. Maka kata-kata tersebut akan mengganggu mental masyarakat yang minim pendidikan,” ujar Sangkot Manurung.

Namun saya menyampaikan kepada seseorang yang secara kebetulan kami bincang-bincang di kantor Lurah Siogung-ogung dihadapan staf Kelurahan tersebut. Sekalipun pemerintah pusat tentu ada hak usul dari Pemda agar masyarakat tidak dirugikan  dan  masyarakat akan sulit mendapatkan tanah pengganti dengan fasilitas yang sama, “tuturnya.

Menurut Sangkot akan lebih baik jika pemerintah merelokasi lahan masyarakat tersebut. ” Sebab bahwa sisa tanah dari yang telah diganti rugi milik masyarakat tersebut akan sulit dipergunakan sesuai kebutuhan, sementara nilai tanah pada tempat sekitar akan bertambah tinggi oleh dan atas kemajuan pembangunan. Sebaiknya pemerintah lebih tepat jika merelokasikan tanah ke tempat yang bisa lebih mensejahterakan,” tuturnya.

Secara khusus Sangkot mengutarakan kekecewaanya kepada pemerintah kabupaten Samosir beserta jajarannya hingga ke kelurahan, bahwa Sangkot Manurung beserta masyarakat lainya (para pemberi kuasa) tidak pernah diundang untuk pertemuan terkait ganti rugi yang akan dilakukan pemerintah Pusat maupun Daerah. Tetapi setelah terjadi klaim dari dirinya kepada salah satu pejabat Balai dan Pemerintah Daerah Samosir, baru kita diundang secara mendadak dan undangan itu juga hanya melalui komunikasi selular (WhatsApp)  oleh kelurahan Pasar Pangururan pada tgl. 09 November 2020  tepatnya pukul 15:05 WIB, untuk Hadir tgl 11 November 2021.

Sangkot Manurung menduga bahwa “Perbuatan ini terjadi setelah kami mengklaim dokumen nilai ganti rugi kepada pemerintah pusat maka untuk menutupi kelalaian pemerintah daerah sebelumnya, karena tenggang waktu undangan dikirim dengan hari / waktu acara pertemuan ( 11/11/2020) tidak memungkinkan untuk kami tempuh, berhubung karena kami berdomisili di Sumatera Barat, serta  situasi saat ini kita sama-sama ketahui ada kendala perjalanan akibat Pandemi Covid-19,”  tandas Sangkot Manurung.

Penulis : Jepri Sitanggang
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *