banner 728x250

Terpidana Robianto Idup Masih Bebas Berkeliaran, Masyarakat Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, (Kajari Jaksel) sebagai pelaksana Undang Undang dipertanyakan masyarakat.

Sebagaimana perintah undang undang dalam putusan perkara di pengadilan, Kejaksaan selaku eksekutor harus mengeksekusi putusan hakim, apalagi perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Walau pun ada upaya hukum lain, seperti Peninjauan Kembali (PK), tidak lah menghambat pihak eksekutor untuk mengeksekusi terpidana.

judul gambar

Namun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terkesan mengistimewakan terpidana dengan mengulur ulur waktu tanpa melakukan eksekusi. Seperti halnya terhadap terpidana perkara penipuan melibatkan Robianto Idup, yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran menghirup udara segar diluar terali besi. Tidak seperti terpidana lainnya yang di eksekusi Kejaksaan untuk pertanggung jawaban hukum sebagaimana putusan pengadilan, ditengarai adanya perlakuan istimewa terhadap Robianto Idup.

Perkara penipuan atas laporan saksi korban Herman Tandrin yang dirugikan sebesar 72 miliar rupiah lebih dalam usaha pertambangan itu, sebagaimana persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Robianto Idup sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Marly Sihombing dari Kejati DKI Jakarta dan jaksa Boby Mokoginta dari Kejari Jakarta Selatan dengan tuntutan 3,5 tahun penjara. Namun tuntutan jaksa tersebut kandas ditangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat itu di pimpin Florensia Kendengan, yang memvonis terdakwa dengan putusan Onzlagh.

Robianto Idup selaku Komisaris PT Dian Bara Genoyang (DBG) menjadi terpidana setelah Kasasi  jaksa dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Putusan Kasasi MA menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan menyatakan terdakwa Robianto Idup, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum, melakukan penipuan. Oleh karena itu Robianto Idup di hukum selama 1,5 tahun (satu tahun lima bulan atau 18 bulan penjara).

Putusan MA tersebut seharusnya langsung di eksekusi pihak Kejaksaan selaku eksekutor setelah salinan putusan dikirimkan kepaniteraan, namun hingga kini tanpa alasan hukum, pihak eksekutor belum melaksanakan eksekusi sebagaimana perintah undang undang, sehingga masyarakat mempertanyakan kinerja penegak hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dinilai masih buruk.

Terpidana pengusaha Robianto Idup sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan di-red notice-kan, lalu Robianto Idup menyerah di Denhaag, Belanda, tempat pelariannya lalu dibawa ke Indonesia guna menjalani proses hukum hingga divonis MA selama 1,5 tahun penjara.

Sebelum divonis pengadilan, kasus penipuan yang dilakukan Robianto Idup selaku Komisaris PT DBG itu bergerak di bidang usaha pertambangan batubara yang bekerja sama dengan korban Herman Tandrin Dirut PT GPE, dimana kejadian kasus hukum itu terjadi pada pertengahan tahun 2011.

Perusahaan korban PT GPE memiliki peralatan lengkap untuk usaha pertambangan, lalu oleh terpidana diperjanjikanlah  mengerjakan penambangan batubara di wilayah izin pertambangan PT DBG di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. PT GPE pun melakukan mobilisasi unit, land clearing dan pekerjaan overburden sesuai yang diperjanjikan sampai Agustus 2011. Namun pembayaran sesuai perjanjian tidak dibayarkan Robianto Idup, hingga pemilik alat alias korban mengalami kerugian besar.

Dalam pembicaraan antara saksi korban dengan Robianto Idup, terpidana meminta diteruskan pekerjaan selanjutnya karena akan dibayar sekaligus dengan bayaran yang telah dilaksanakan maupun yang dikerjakan selanjutnya, PT GPE pun melakukan eksplorasi penambangan batubara hingga menghasilkan sebanyak 223.613 MT atau senilai Rp 71.061.686.405 untuk PT DBG.

Namun, pihak PT DBG yang diwakili Robianto Idup tak kunjung membayar PT GPE yang ditaksir mencapai 72 miliar rupiah lebih. Berbagai upaya dilakukan korban tapi tak dihiraukan sehingga Robianto Idup dan Iman Setiabudi  dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Akan tetapi hanya Iman Setiabudi yang menjabat Dirut PT DBG, yang dieksekusi menjalani diproses hukum. Sementara Robianto Idup sempat kabur dan masuk DPO hingga di rednotice kan sampai akhirnya menyerah di Denhaag, Belanda.

Anehnya, pihak eksekutor saat ini ada kesan memperlambat eksekusi terpidana Robianto Idup, agar pihak tereksekusi memanfaaatkan situasi jangka waktu eksekusi dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang akan dilakukan. Jika hal itu benar, maka akan menambah penilaian yang makin buruk dari kancah masyarakat terhadap kinerja lembaga berlambang timbangan itu, khususnya kinerja aparat Kejari Jakarta Selatan.

Menyikapi belum dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Supardi SH MH, berjanji akan menanyakan progres pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan.

“Saya akan tanyakan dulu ke pak Kajari Jakarta Selatan bagaimana perkembangan pelaksanaan eksekusinya tersebut” kata Supardi pada media 21/5/2021.

Untuk diketahui, sebagaimana proses persidangan berkas perkara terpidana Robianto Idup yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sebagaimana putusan Kasasi MA.  MA sudah memutuskan perkara tersebut tahun lalu, bahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengirimkan salinan putusan ke Kejari Jakarta Selatan dan pihak terkait lainnya, sehingga  status hukumnya sudah pasti. Akan tetaapi saat ini Robianto Idup masih melenggang kesana kemari karena belum dieksekusi.

Menurut informasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terkait eksekusi yang akan dilakukan, pihak Kejaksaan telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap terpidana Robianto Idup sebagaimana tercatat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Jakarta Selatan. “Sudah ada tercatat di sini Surat Perintah pemanggilan untuk terpidana Robianto Idup,” kata petugas di PTSP Kejari Jaksel.

Berkaitan dengan pemanggilan dan eksekusi yang akan dilakukan, Kepala Kejaksaan belum bisa memberikan keterangan dengan alasan lagi ke Kejaksaan Agung. Sementara Kepala Seksi Intrlijen, Sri Odit Megodono, mengatakan akan mengecek dulu data-data terkait  pelaksanaan eksekusi terpidana Robianto Idup tersebut.
Namun pernyataan Kasi Intel, ditunggu sampai beberapa hari, tetap saja masih menjanjikan mengecek data-datanya, tanpa kepastian kapan dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana Robianto Idup.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *