banner 728x250

Tersangka Kasus Kerumunan Massa Di Petamburan Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.comHabib Rizik Sihab (HRS) Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) dan lima orang lainnya di tetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, terkait kasus kerumunan massa di Petamburan Jakarta Pusat.

Para tersangka terancam enam tahun penjara sebagai pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang disangkakan penyidik Polda Metro Jaya.

judul gambar

Kerumunan massa saat pernikahan putri dari Habib Rizieq Shihab dan acara Maulid pada 14 November 2020, di Petamburan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat itu diduduga melanggar Protokol Kesehatan di saat Pandemi Corona Virus Desease Ninetine (Covid-19).

Sebagaimana hasil penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya menyimpulkan ada enam orang sebagai tersangka acara kerumunan massa di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat.

Ke enam tersangka tersebut termasuk MRS ditetapkan tersangka diduga melangar pasal 160 dan 216 (KUHP), kata  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, pada media Kamis 10/12/2020.

Menurut Yunus, selain HRS lima tersangka lainnya yaitu Ketua Panitia acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri HRS berinisial HU, Sekretaris Panitia berinisial A, dan penanggung jawab bidang keamanan, MS.Sementara dua lainnya yaitu sebagai penanggung jawab acara SL dan kepala seksi acara berinisial HI.

Yunus menjelaskan, sebelumnya atau pada 8/12/20, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana ke karantinaan sebagaimana undang undang Kesehatan dan juga pelanggaran pasal 160 KUHPidana yang terjadi pada acara akad pernikahan HU dengan Shafira Najwa Shihab.

Dalam Pasal yang diancamkan ke HRS yaitu Pasal 160 KUHP menyebutkan, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Demikian juga terkait Pasal 216 KUHP menyebutkan,

(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Sementara, Irjen Pol Fadil Imran Kapolda Metro Jaya, mengatakan, “Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan hukum yang tegas dan terukur bagi siapa saja yang melawan hukum. Aparat akan menangkap para tersangka kasus kerumunan massa, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mereka yang sudah tersangka sudah dilakukan pencekalan supaya menghindari bepergian ke luar negeri. “ujarnya.

Menyikapi penetapan tersangka HRS dan lima tersangka lainnya, Pihak HRS atau penasehat hukumnya belum dapat ditemui untuk diminta tanggapannya.

Penulis : P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *