Home BERITA TERBARU TERUSIR oleh PREMAN di CIANJUR, Petani Perjuangkan KEADILAN gelar Aksi Damai di...

TERUSIR oleh PREMAN di CIANJUR, Petani Perjuangkan KEADILAN gelar Aksi Damai di Kementerian ATR/BPN 

89
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Demi memperjuangkan nasib untuk dapat bertahan hidup dan mencari keadilannya di bawah cuaca dingin akibat hujan yang menguyur Jakarta, para petani penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) menggelar aksi demonstrasi damai bertempat di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada, Senin (26/10/2020).

KLiK - LIKE & Subscribe Video 
Lengkap-nya :

Mereka adalah puluhan dari ribuan keluarga petani penggarap lahan di Cianjur, Jawa Barat, yang telah empat hari terlunta-lunta akibat terusir dari lahan garapan sekaligus kampung tempat mereka tinggal. Aksi yang seharusnya digelar sejak pagi diurungkan, karena ada demonstrasi tandingan dilokasi yang juga sama mengatas-namakan warga dengan meninggalkan tumpukan sampah usai aksinya.

Ribuan petani penggarap di tiga Kecamatan, berasal dari tiga desa yakni Desa Batulawang (Kecamatan Cipanas), Desa Sukanagalih (Kecamatan Pacet), Desa Cibadak (Kecamatan Sukaresmi), wilayah Kabupaten Cianjur. Intimidasi itu, menurut keterangan para petani diduga adalah atas perintah oknum di PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM).

Di bawah cuaca dingin akibat hujan yang menguyur Jakarta, para petani penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) menggelar aksi demonstrasi damai demi memperjuangkan keadilan dan hak untuk hidup, bertempat di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada, Senin (26/10).dok-red

Dan mereka terusir dari tanah garapan diduga oleh ratusan preman bayaran PT MPM diduga dengan intimidasi dan ancaman senjata, wanita dan anak-anak TRAUMA, terancam putus sekolah karena tak terurus. Wajah-wajah wanita dan anak-anak petani Cianjur tampak menunjukkan kesedihan dan trauma mendalam, ketika berada di Komnas HAM Jalan Latuharhary Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2020 lalu. Para petani itu mengadu ke Komnas HAM dengan didampingi kuasa hukum H. Muhammad Sirot, SH, SIP.

Seperti diketahui, sekitar lebih dari 2.000 petani penggarap lahan diusir dari lahan dan tempat tinggalnya setelah diintimidasi oleh sekelompok orang (preman-red) berjumlah ratusan, bahkan saksi mata dan para korban pengusiran juga mengatakan ada juga oknum aparat bersenjata. Sehingga selain kehilangan mata pencaharian karena lahan garapan dibuldozer dan tempat tinggalnya dirobohkan dengan alat berat, anak-anak juga terganggu dan tak terurus proses belajarnya.

Proses pengosongan lahan dan permukiman para petani, awalnya dengan dijaga aparat keamanan, dan para petani dikeluarkan dari lahan tersebut, setelah selesai pengosongan, jalan akses satu-satunya ditembok dan aliran listrik serta air diputus. Setelah itu, ketika para petani masih berada di luar lahan garapan dan permukiman mereka, didatangkanlah ratusan preman yang kemudian menduduki lahan dengan bersenjata, sambil mengawal melanjutkan penghancuran lahan pertanian hortikultura serta merobohkan tempat tinggal para petani.

Sebagaimana diketahui, pengambangan tanaman pertanian hortikultura di lahan ini diinisiasi Bupati Cianjur usai mendapat kepastian hukum mengenai status lahan tersebut yang oleh BPN dinyatakan telah ditelantarkan oleh pemegang HGU.

Disisi lain, Pengacara/ kuasa hukum para petani, H.Muhammad Sirot, SH, SIP mengatakan dengan telah ditelantarkannya dan tidak digarapnya lahan HGU Nomor 12 sampai dengan Nomor 26 milik PT MPM, maka pihak Kanwil BPN Jawa Barat telah memberikan tiga kali Surat Peringatan kepada PT MPM. “Namun peringatan tersebut tidak diindahkan,” ungkap Muhammad Sirot.

Tumpukan sampah yang ditinggalkan aksi para demonstran pertama sebelum aksi damai para petani (Pendemo pertama mengaku warga yang diduga pendukung PT MPM), sang oratornya pun ketika diwawancarai justru meninggalkan wartawan didepan gedung kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia pada, Senin siang (26/10).dok-istimewa

Dengan telah diberikannya tiga kali Surat Peringatan kepada PT. MPM sebagai pemegang/pemilik HGU Nomor 12 sampai dengan Nomor 26 yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Kanwil BPN Jawa Barat telah diusulkan kepada Menteri ATR/ BPN RI sebagai tanah terlantar.

“Tanah HGU PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) tersebut pada tanggal 5 Desember 2018 oleh Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sudah dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan yaitu 10 April 2012,” ungkap Sirot.

Muhammad Sirot selaku tim kuasa hukum/pendamping para petani didampingi H Mardini dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU, mengungkapkan, permasalahan para petani dengan PT MPM telah dimediasi oleh kementerian ATR/BPN dan diputuskan apabila PT. MPM akan memperpanjang HGU-nya maka harus memberikan sebagian lahan HGU-nya kepada para petani. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PT MPM.

“Akan tetapi yang dilakukan oleh MPM justru malah mengambil alih lahan milik para petani,” papar Sirot.

Ditambahkan Sirot, upaya paksa mengusir para petani selain dengan pengrusakan rumah tinggal, jalan akses ke rumah mereka ditutup dengan dinding beton dan kawat berduri, serta saluran air bersih diputus. “Jadi praktis para petani penggarap tidak bisa kembali lagi ke rumahnya,” ulasnya.

Kekerasan dan intimidasi tak hanya dialami para petani, sebelumnya sejumlah wartawan yang akan melakukan verifikasi faktual berupa pengambilan gambar situasi guna pemberitaan juga diusir paksa dengan ancaman senjata dan dilarang melakukan kegiatan jurnalistik. Dan saat hendak melapor ke Polres setempat malah mendapati sikap kurang simpatik.

Begitu juga rombongan mantan anggota DPR RI yang bersama karyawan di kantornya sedang tour ke kawasan puncak dan tak sengaja memasuki lahan di kawasan perbukitan tersebut, mendapat perlakuan tidak semestinya dengan dirusak mobilnya, serta dilakukan perampasan HP terhadap sopir dibawah todongan senjata tajam oleh sekawanan orang berjumlah puluhan orang.

Kabarnya, justru korban dilaporkan ke kepolisian oleh PT MPM. Dalam keterangan tertulisnya kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang juga dikirimkan ke Wapres KH Ma’ruf Amin, Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mendesak agar lahan yang digarap warga NU dan masyarakat setempat dikembalikan lagi ke warga penggarap.

Mengingat penelantaran yang telah dilakukan PT MPM yang awalnya oleh BPN Jawa Barat dikuasakan lahan HGU seluas 1.020 Ha, namun sesuai data mapping BPN Cianjur dan BPN Pusat, luas lahan yang dikuasai PT MPM hanya 62,5 Ha, dan selebihnya merupakan memang lahan garapan warga.[]red

 

Penulis : Zark

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here