banner 728x250

Tidak Tegas Perintahkan Jaksa Panggil Saksi Korban Hakim Dinilai Melanggar Hak Asasi dan Mengkriminalisasi Terdakwa

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pimpinan Arlandi Triyogo, bersama dua hakim anggota Toto dan Ahmad Sayuti, dinilai melanggar hak asasi dan mengkriminalisasi terdakwa dalam perkara laporan palsu.

Majelis juga dinilai tidak tegas memerintahkan jaksa supaya memanggil dan menghadirkan saksi korban sekaligus pemberi kuasa pelapor untuk hadir memberikan keterangan dalam persidangan. Bambang Prijono Susanto Putro, Presdir PT Indotruck Utama, selaku korban dalam perkara dugaan laporan palsu yang menyeret Arwan Koty duduk di kursi persidangan itu sudah ketiga kalinya mangkir dalam persidangan.

judul gambar

Sudah tiga kali mangkir dari panggilan sidang untuk memberikan keterangan dalam membuktikan kerugiannya. atas laporan palsu yang ditengarai telah mengkriminalisasi terdakwa Arwan Koty, saksi korban sudah tiga kali mangkir dengan alasan saksi sedang sakit, kata penasehat hukum terdakwa  Law Office Aristoteles MJ Siahaan SH dan Advokat Yayat Surya Purnadi SH MH ,diwakili Nourwandi SH.

Menurut penasehat hukum terdakwa, ada dugaan dalam BAP Bambang Prijono telah terjadi rekayasa fakta, dimana laporan pengaduan Arwan Koty yang dicabut itu disebutkan sudah dalam tahap penyidikan. Kenyataannya belum ada tersangka dan masih tahap penyelidikan, sehingga dengan kehadiran saksi korban ke persidangan memberikan keterangan seharusnya akan membuat perkara Arwan Koty menjadi terang benderang dan terlihat siapa yang salah dan siapa yang merekayasa Bambang Prijono sebagai korban.

“Kami mengkhawatirkan, bahwa saksi korban sesungguhnya tidak merasa dicemarkan nama baiknya sehingga tidak hadir dalam panggilan jaksa. Kalau memang merasa dicemarkan, di mana, bagaimana pencemaran  terjadi dan kenapa tidak hadir memberikan kesaksiannya sebagai korban”, ucap Aristoteles.

Anehnya kata Aristoteles, dalam perkara ini majelis hakim terkesan tidak berniat untuk mengungkap kebenaran dalam perkara dugaan laporan palsu yang menjerat Arwan Koty. Hal itu diperlihatkan hakim Alandri Triyogo, dengan mengatakan, jaksa sudah merasa cukup dengan saksi-saksi dalam pembuktiannya, kalau terdakwa dan penasehat hukumnya masih perlu menghadirkan saksi, silakan saja. Saksi korban Bambang Prijono sedang sakit, dan sudah tiga kali mengirim surat keterangan sakit dari dokter, nanti  kami malah dituding melanggar hak asasinya kalau terus memerintahkan untuk menghadiri sidang,” ujar Arlandi.

Menurut Arlandri, waktu menghadirkan saksi yang di BAP untuk JPU tidak ada lagi, dan  kalau korban Bambang Prijono ditunggu sampai sehat  dan perkaranya belum putus kami bisa dapat teguran dari pimpinan karena batas waktu tangani perkara laporan palsu terlalu lama. Majelis mengatakan, ketidakhadiran saksi korban justru menguntungkan terdakwa. “Ketidak hadiran saksi-saksi disusun saja dalam nota pledoi guna membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa,” ucap majelis.

Anehnya majelis mengiyakan kalau korban diperiksa melalui sidang teleconfren, kalau memang korban bisa sidang melalui elektronik, kenapa tidak dihadirkan saja dalam persidangan.

Menanggapi pernyataan pimpinan sidang, Arwan Koty menyebutkan, walaupun sebagai terdakwa saya punya hak asasi juga pak Hakim, apakah tidak perlu diperhatikan. Gara-gara laporan saksi korban saya dijadikan terdakwa, sementara korban tidak mau hadir dalam persidangan. Saya terancam dipenjara, dikriminalisasi, dibuat bingung, dibuat susah dan menderita karena laporan yang dialamatkan ke saya. “Betulkah Bambang merasa difitnah, dicemarkan dan dirugikan, bukannya dalam kasus saya yang di kriminalisasi pelapor”, Arwan Koty, 30/4/2021.

Bukti laporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI

Penasehat hukum menambahkan, dua laporan polisi Arwan Koty dihentikan pada Tahap Penyelidikan dengan STap/66/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 17 Mei 2019 dan STap/2447/XII/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Desember 2019. Tapi dilaporkan Bambang Prijono Susanto Putro dan R. Priyonggo Setyiadi Prabowo dengan keterangannya dibawah sumpah bahwa, laporan polisi Arwan Koty dihentikan dalam tahap penyidikan.

Sedangkan dua bukti surat STap tersebut fakta otantiknya di hentikan dalam tahap Penyelidikan sesuai keterangan saksi Susilo Hadiwibowo dibawah sumpah mengatakan, laporan Arwan Koty dihentikan dalam Tahap Penyelidikan. Dikarenakan pengaduan Bambang Prijono Susanto Putro bahwa laporan Arwan Koty dihentikan dalam Tahap Penyidikan, maka penyidik Bareskrim mentersangkakan Arwan Koty.

Sementara Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf, SH., M.H juga mendalilkan bahwa dua laporan polisi Arwan Koty dihentikan pada tahap penyidikan hingga Arwan Koty menjadi terdakwa dan disidangkan saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dalam berkas perkara ini telah nyata nyata adanya kekeliruan atau nyata nyata terjadi rekayasa untuk mengkriminalisasi Arwan Koty”, kata Aristoteles menegaskan.

Penulis : P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *