banner 728x250

Tidak Terbukti Palsukan KK, Majelis Hakim PN Jakut Bebaskan Muhammad Kalibi Dari Dakwaan & Tuntutan Hukum

  • Share

MEDIATRANSPARANCY -Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (PN Jakut), pimpinan Tumpanuli Marbun, didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Budiarto, membebaskan terdakwa Muhammad Kalibi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pemalsuan dokumen berupa Kartu Keluarga (KK), yang dituduhkan kepada Muhammad Kalibi, dinyatakan majelis tidak terbukti memasukkan atau menggunakan documen palsu dalam berkas permohonan penerbitan sertifikat tanah yang dibelinya.

judul gambar

Majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum Yueric Sinaga, yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 3 tahun dan enam bulan penjara. Sebagaimana pertimbangan majelis hakim, bahwa perkara yang dilaporkan Hadi Wijaya sekitar tahun 2012 tersebut, dari dakwaan pertama sampai dakwaan ke empat terkait pemalsuan document, atau memasukkan dan menggunakan data otentik tidak terbukti bersalah. Hal itu dikatakan majelis berdasarkan fakta dan alat bukti serta keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan.

Majelis hakim menyampaikan, bahwa alat bukti berupa KK Poto Copy atas nama Muhammad Kalibi dengan Sarovia, yang diduga palsu dan di temukan yang disita dalam berkas BPN, namun tidak ditemukan dalam warkah tanah.

Permohonan penerbitan Serifikat HGB yang dimohonkan Muhammad Kalibi atas tanah kurang lebih 7.168 m2, duatas SHGB 247 dan 248, berlokasi di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Koja Jakarta Utara, telah sesuai pengecekan petugas di loket BPN Jakarta Utara. Sementara proses penerbitan sertifikat tersebut sudah dicek petugas dan petugas tidak menemukan adanya KK palsu yang dimasukkan pemohon dalam berkas, sehingga poto copy KK tidak ditemukan dalam budelan warkah tanah melainkan dalam berkas lain yang tanpa sepengetahuan petugas loket BPN Jakarta Utara.

Mohamad Kalibi saat foto bersama tim penasihat hukumnya

Sesuai keterangan BPN dalam persidangan, bahwa berkas permohonan penerbitan SHGB di kantor BPN Jakarta Utara, yang masuk dalam bundelan warkah tanah adalah KTP, Surat permohonan dan berkas lainnya dan tidak termasuk KK, sementara menurut majelis KK tidak merupakan berkas utama, namun hanya data pendukung dalan penerbitan SHGB, ujar hakim anggota Tiares Sirait saat membacakan putusan.

Menimbang, terkait KK poto copy tersebut, sebelum penerbitan Sertifikat petugas loket BPN telah mengecek keabsahan document pemohon dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga KK yang ada dalam berkas perkara dan merupakan alat bukti, masih dipertanyakan keabsahannya sebab alat bukti KK hanya diperlihatkan poto copynya tidak ada aslinya. Sementara, poto copy KK yang didakwakan jaksa belum pernah diverifikasi untuk melakukan pencocokan sesuai dengan aslinya, yaitu potocopy KK muhammad Kalibi dengan Sarovia.

Menurut majelis, penerbitan SHGB yang dimohonkan atas nama Muhammad Kalibi dan Istrinya Siti Muthmainah, merupakan KK sendiri bersama anaknya Isyikana Elyanada, bukan dengan Sarovia. Dan Sertifikat yang diterbitkam BPN tidak bersumberkan berdasarkan KK. Namun permohonan hak atas tanah tersebut karena terdakwa merasa berhak memilikinya, sehingga BPN memberikan sertifikat HBG atas nama Muhammad Kalibi dan atas nama Siti Muthmainah selama 10 tahun. Sehingga dalam dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti memasukkan atau menggunakan poto copy KK atas nama Muhammad Kalibi dengan Sarovia.

Oleh karena itu, menimbang, memutuskan, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa tentang pasal pemalsuan, terdakwa harus lah dibebaskan dari tuntutan jaksa, dan dipulihkan nama baiknya seperti semula, kata majelis hakim.

Majelis hakim juga menyampaikan, apabila para pihak tidak menerima putusan majelis, maka dipersilahkan menempuh upaya hukum Kasasi, sebagaimana diatur dalam jam kerja. Kata Tumpanuli Marbun.

Usai persidangan, penasehat hukum terdakwa Advokat Yayat Surya Purnadi SH MH, Misrad SH MH, Nourwandiy SH, Muhammad Zulkarnain SH, mengapresiasi putusan majelis hakim, sebab mulai dari awal penyidikan hingga penuntutan berkara ini diduga adanya rekayasa, perkara yang dipaksakan. “Berkas perkara yang dilaporkan pelapor sudah pernah di SP3 Penyidik tapi anehnya beberapa bulan kemudian ada dugaan pemalsuan KK, yang sebelumnya tidak ada dalam laporan pelapor. Sehingga sudah sepantasnya terdakwa dibebaskan majelis hakim. Terdakwa tidak pernah melakukan pemalsuan atau memasukkan data palsu sebagaimana dakwaan jaksa”, kata tim penasehat hukum.

Sementara terdakwa Muhammad Kalibi menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim karena telah objektif dalam memutus perkara yang melibatkannya. “Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih kepada majelis hakim karena mengatakan tidak terbukti perkara ini, dimana saya pun tidak pernah memasukkan atau mebggunakan data palsu KK tersebut”, ucapnya.

Penulis : P. Siantury

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *