banner 728x250

Tindakan Pembongkaran Kampus STIKIM Tak Sesuai Izin Oleh Satpol PP Jaksel Tidak Sesuai Aturan

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) yang terletak di Jl Camat Gabon, RT 003/008, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jaksel, terus menuai polemik.

Pasalnya, pembangunan kampus tersebut secara jelas melanggar perizinan yang dikeluarkan Pemprov DKI, dalam hal ini PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan.

judul gambar

Semenjak pelaksanaan pembangunan sekitar tahun 2018 yang lalu, izin yang dimiliki bangunan tersebut adalah rumah tinggal dengan ketinggian tiga lantai.

Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pembangunan telah berubah menjadi sarana pendidikan, yaitu Kampus STIKIM dengan ketinggian 6 lantai.

Atas pelanggaran bangunan tersebut, Sudin Citata telah mengeluarkan SP pertengahan Agustus 2018 dan segel akhir Agustus 2018 hingga SPB awal September 2018, hingga rekomtek.

Walau sudah mendapat setumpuk sanksi dari Sudin Citata Jaksel, Satpol PP Jaksel tidak kunjung melakukan tindakan bongkar sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan, diduga hanya untuk ‘mengelabui’ warga, Satpol PP Jaksel melakukan penyegelan kedua kalinya terhadap bangunan tersebut.

Walau disegel untuk yang kedua kalinya, merasa mendapat angin segar dari Satpol PP Jaksel, pemilik terus melanjutkan pembangunan dan bahkan membuang segel dari Satpol PP Jaksel ke got.

Mendapat serangkaian serangan dari kalangan media dan LSM, Kasatpol PP Jaksel, Ujang Hermawan akhirnya melakukan tindakan bongkar.

Namun, dalam prisesi pelaksanaan tindakan bongkar, lagi-lagi Kasatpol PP Jaksel memberikan angin segar kepada pemilik bangunan.
Tanpa memperdulikan aturan, Ujang Hermawan hanya melakukan tindakan bongkar abal-abal terhadap bangunan tersebut.

Kepada media dilokasi pembongkaran, Ujang Hermawan berdalih kalau pemilik bangunan sedang mengurua izin bangunan sesuai keberadaan bangunan saat ini.

“Pemilik bangunan sedang mengurus perizinan sesuai kondisi bangunan yang sekarang,” ujarnya.

Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku dan sangat dipahami Ujang Hermawan selaku Kasatpol PP Jaksel, bahwa izin bangunan tersebut adalah rumah tinggal 3 lantai. Seharusnya pelaksanaan pembongkaran harus sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pelaksanaan tindakan bongkar abal-abal tersebut, menimbulkan berbagai spekulasi berbagai pihak. Bahkan tidak sedikit yang mencurigai adanya keterlibatan Kasatpol PP Jaksel main mata dengan pemilik bangunan.

Sekjen Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo), Anggiat yang dimintai komentarnya terkait pelaksanaan tindakan bongkar terhadap bangunan kampus tersebut menuding ada ‘kebohongan’ yang disampaikan Kasatpol PP Jaksel.

“Atas pelaksanaan pembongkaran bangunan kampus tersebut, Kasatpol PP Jaksel terkesan sekali ‘melindungi’ pemilik bangunan, sehingga harus menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa semenjak awal pelaksanaan pembangunan, bangunan tersebut sudah melanggar, tetapi dibiarkan.

“Izin bangunan itu rumah tinggal dengan ketinggian tiga lantai, tetapi dibangun kampus dengan ketinggian melebihi tiga lantai. Jelas melanggar,” tukasnya.

Disampaikannya, poin terakhir pada SPB disebutkan, bahwa apabila tidak membongkar sendiri dalam jangka waktu 14 hari akan dilakukan bongkar paksa. Tapi tidak dilakukan.

“Saya melihat tidak mungkin Satpol PP Jaksel kurang kerjaan hingga sampai dua kali menyegel itu bangunan untuk menghindari pembongkaran. Ini ada apa dengan Satpol PP Jaksel?” tanyanya.

Dikatakannya, pembongkaran yang dilakukan Satpol PP Jaksel terhadap bangunan tersebut beberapa hari lalu sarat dengan intrik.

“Dalam pelaksanaan pembongkaran itu, Kasatpol PP Jaksel menyebutkan bahwa pemilik sedang mengurus izin agar sesuai dengan bangunan yang ada sekarang. Saya mau sampaikan, bahwa pemilik telah mengurus izin perubahan zonasi gedung tersebut jauh-jauh hari sebelumnya dan itu sudah ditolak oleh Sudin Citata Jaksel. Jadi salah besar jika Ujang Hermawan bilang sedang diurus izinnya,” tukasnya.

Tidak hanya itu, jelasnya, izin lingkungan hidup bangunan tersebut juga penuh rekayasa dan kebohongan.

“Boleh di cek di Dinas LH DKI, bahwa pengurusan izin Lingkungan Hidup kampus tersebut juga diduga tidak jelas. Karena pada saat pengurusan, perusahaan yang mengurus mencantumkan ketinggian bangunan adalah lima lantai. Padahal, salah satu syarat mengurus izin tersebut adalah KRK, dimana pada KRK ketinggian bangunan adalah tiga lapis,” sebutnya.

Atas tindakan dan informasi yang diduga keliru yang disampaikan Kasatpol PP Jaksel tersebut, Anggiat meminta agar adanya tindakan tegas.

“Kita sudah sampaikan masalah ini secara lisan ke Wagub DKI. Beliau minta kita untuk memberikan bukti-bukti pelanggaran. Dalam waktu dekat kita akan tindaklanjuti masalah ini ke Wagub,” paparnya.

Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin yang dikonfirmasi mengungkapkan, jika masalah bangunan tersebut sudah dirapatkan ditingkat kota.

“Sudah dirapatkan ditingkat kota. Silahkan ditanya lebih lanjut kesana tentang hasil rapatnya,” ujarnya.

Kasatpol PP Jaksel, Ujang Hermawan yang dikonfirmasi lebih memilih bungkam.

Sikap yang sama juga dipertontonkan Walikota Jakarta Selatan, Marullah Matali, Lc, M.Ag maupun Kepala Irbanko Jaksel, Junjung Hapoltahan. @s/red

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *