Home BERITA TERBARU Tuntutan Jaksa Kasus Pemalsuan Tidak Sesuai Fakta Persidangan Hakim Diminta Bebaskan Peter...

Tuntutan Jaksa Kasus Pemalsuan Tidak Sesuai Fakta Persidangan Hakim Diminta Bebaskan Peter Sidharta

47
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam kasus dugaan pemalsuan surat yang didakwakan terhadap terdakwa Peter Sidharta, warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat dinyatakan tidak sesuai fakta persidangan sehingga terbukti memalsukan surat.

Tuntutan jaksa selama dua tahun dinyatakan tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tanpa pertimbangan keterangan ahli Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein yang terungkap dalam persidangan.

Perbuatan terdakwa dalam tuntutan jaksa disebutkan, Peter dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar hukum sebagaimana dakwaan pemalsuan surat keterangan tidak sengketa diatas tanah seluas 670 m2, berlokasi di jalan Bandengan Utara, Penjaringan Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Peter Sidharta, melalui Penasihat hukumnya Yayat Surya Purnadi SH MH, dalam nota tanggapannya atas bantahan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 28/07/20.

Menurut Yayat, perkara yang didakwakan jaksa sangat tidak tepat sebab kasus ini murni Keperdataan terkait sewa menyewa lahan tahun 1951, berikut gudang berada di jalan Bandengan Utara No 52/A5 yang di klaim ahli waris Ali Soegiarto.

Pada hal, surat sewa menyewa terkait lahan itu bukan dari orang tua Ali Soegiarto, Sio Tjo Kho, namun dalam perjanjian tersebut penyewa bernama Lou Tak Siang. Sementara, terdakwa menempati lahan itu sudah sejak tahun 1983, dimana saat itu di berikan ijinnya dari Bonaficus Sibarani selaku karyawan Ali Soegiarto, di CV.Permata Sari Agung, sehingga tidak benar bahwa terdakwa memasuki perkarangan orang tanpa ijin. ujarnya.

Ditambahkan, lahan yang di sewa tersebut belum atas nama Ahli waris (pelapor) namun masih atas nama orang lain sehingga sejak tahun 2015 terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada ahli waris Ali Soegiarto karena nama pemiliknya buka Ali Soegiarto.
Berdasarkan bukti dan keterangan saksi saksi dalam persidangan, perkara tersebut murni perdata bukan pidana atau tanpa ada perbuatan pidana.

Terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan gugatan terkait Instruksi Gubernur (Ingub) no 95 tahun 2006, tergugatnya Pemprov DKI Jakarta tentang pengosongan lahan. Gugatan PTUN tersebut bukan terkait kepemilikan lahan atau gudang yang di klaim Ali Soegiarto.

Oleh karena itu, pembuktian jaksa tidaklah merupakan pidana namun perdata, sehingga Majelis Hakim pimpinan Tumpanuli Marbun didampingi hakim anggota Tiares Sirait dan Budiarto, yang mengadili dan memeriksa berkas perkara tersebut diminta, supaya membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan jaksa.

Majelis diminta menyatakan, “perbuatan terdakwa bukanlah pidana memalsukan surat tidak sengketa yang ditandatangani Lurah Penjaringan Suratman, sebab surat tidak sengketa tersebut sah menurut hukum sebagaimana keterangan ahli dalm persidangan”, ucapnya.

Dalam kesimpulannya, Peter mengatakan, “kepemilikan lahan yang di klaim Ali Sugiarto dengan bukti Egendom Verponding sudah gugur sejak tahun 1980 karena lahan bukan atas nama ahli waris, sementara tidak mengkonfersi Eigendom ke Sertifikat sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

Sehingga “lahan itu dengan sendiri nya menjadi tanah negara dan siapa yang menguasai fisik lahan berhak mengajukan permohonan perubahan peningkatan kepemilikan tanah menjadi Hak Guna Bangunan”, ujarnya.

Penulis : P.Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here