banner 728x250

Ungkap Tabir Kasus Bansos di Samosir

  • Share
Ket foto: Bupati Samosit bersama Plt Kadis Perhubungan Sardo Rumapea saat di rumah dinas kantor bupati Samosir

SAMOSIR, MEDIA TRANSPARANCY – Akhir-akhir ini mencuat dugaan KKN terkait Kasus Bansos di daerah Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana APBD dari “Biaya Tak Terduga”, akhirnya menjadi pertanyaan publik.

Melihat ini Ketua Garda Bela Negara Nasional DPC Kabupaten Samosir Hatoguan Sitanggang Kepada Awak media Jumat (19/2) di Pangururan buka bicara.

judul gambar

Yang ini unik untuk diulas, apalagi kasus ini dikuatkan penetapan tersangka oleh Kajari setempat baru-baru ini dari 2 Pejabat Teras daerah itu yaitu: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Saudara Jabiat Sagala dan Plt Kadis Perhubungan Kabupaten Samosir Sardo Rumapea dari bagian dari Tim Tugas gugus Covid 19 waktu itu yang ditetapkan bupati Samosir.

Padahal bila kita runut dari surat yang ditanda-tangani ketua pelaksana Tim Gugus Jabiat Sagala, pada tanggal 26 Maret 2020 barang tentu sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Samosir, yang melibatkan beberapa Dinas yang dimulai dari Sekretaris Daerah, Tanggap Bencana, Perhubungan, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo sebagai perpanjangan tangan Bupati Samosir dalam penyaluran bantuan sosial dari Biaya tak terduga Sumber Dana APBD 2020 Sebesar Rp.1.8 lebih.

Dasar ini tanpa ada intervensi atas penegakan Hukum diwilayah NKRI khususnya wilayah Hukum Samosir kita harapkan Pihak Penegak hukum ikut memeriksa Mantan Bupati Samosir Saudara Rapidin Simbolon selaku Bupati Saat itu.

Sehingga Penetapan tersangka dari kedua pejabat teras di Samosir itu dapat diterima warganet dengan dasar regulasi hukum dengan menghargai “azas praduga tak bersalah”. ujarnya Hatoguan.

Dan sesuai data yang kita dapat Adapun biaya tak terduga yang disalurkan Tim Tugas Gugus Covid 19 Tahun Anggaran 2020 Yaitu : Sekretariat Sebesar Rp.809.215.175.00,- Dinas Sosial Sebesar Rp.450.000.000.00,- Kominfo sebesar Rp.111.206.250.00,- Rumah sakit Hadrianus Sinaga Rp.70.000.000.00,- Dinas Kesehatan Rp.448.200.000.00,- dan Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Rp.450.000.000.00,- dengan perhitungan Global sebesar Rp.1.880.621.425,00,-.

Lebih lanjut secara pribadi saya sangat ancung jempol kenerja Penegak Hukum diwilayah hukum Samosir dalam menyingkapi tabir, apalagi terkait bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid 19 dimana diduga ada indikasi Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) didalamnya, ini bisa jadi pelajaran yang sangat bagus buat daerah lain, dalam pembrantasan KKN dinegara yang kita cintai ini.

Harapan kita sebagai warga negara yang baik perlu kita tegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, pungkasnya mengakhiri.

Baca Juga: https://www.mediatransparancy.com/sardo-rumapea-bantah-ada-dugaan-korupsi-terkait-penyaluran-bansos-kabupaten-samosir/

Sementara itu Perlu diketahui diberita sebelumnya Sardo Rumapea jelas membantah bahwa Dana “Bansos” tidak ada korupsi, karena semua masyarakat 6.000 KK yang terdata sudah mendapat sesuai dengan petunjuk teknis dengan acuan data Dinas Sosial Kabupaten Samosir yang dapat dipertanggung-jawabkan dinas perhubungan dari Dana Rp. 450 Juta yang terserap Rp.Rp.410 Juta. (Red).

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *