Home DAERAH Wagub Harap Peran Inspektorat Dalam Membangun Tata Pemerintahan Yang Bersih

Wagub Harap Peran Inspektorat Dalam Membangun Tata Pemerintahan Yang Bersih

258
0
Foto: Acara yang dihadiri WakilGubernur Yogyakarta, Gorontalo, Sulsel, Sulbar, Sulteng, NTB dan Maluku Utara juga dihadiri Para Bupati Se Provinsi Jambi serta  pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi


Jambi, Transparancy.com – Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar mengharapkan komitmen aparatur pengawas di daerah dalam membangun tata pemerintahan yang baik melalui pemerintah yang bersih.

“Pengawasan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan efisien, efektif, akuntabel, sesuai rencana dan peraturan,” ungkap Wagub.

Landasan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  memberi penekanan yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat, mendekatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah dengan terjaganya tata pemerintahan yang bersih.

“Pengawasan memiliki fungsi strategis menciptakan tata pemerintahan yang baik,” tegas Wagub, (26/8).

Bagi Wagub, penyelenggaraan pemerintahan  yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, harus diupayakan dengan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan dan kelalaian administrasi agar tercapai program pro rakyat atau berpihak bagi masyarakat.

“Semakin berperannya Inspektorat secara efektif dalam menjaga, mengawal dan mendorong kinerja pemerintahan maka semakin memadai capaian yang diraih,” tegas Wagub. 

Rapat Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis/Lembaga Regional III di Provinsi Jambi bertempat Abadi Convention Centre mengusung tema Dengan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk peningkatan Akuntabitas Pengelolaan Keuangan .  

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemdagri H. Budiman, SH, M.Si, menyampaikan hasil pemeriksaan bertujuan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya dilakukan 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

“Pengawasan yang baik haruscepat, tepat, berkualitas dan mengupayakan perbaikan,” ungkap Sekjen.

Acara yang dinilai sebagai momentummelakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan kedepan dapat menghasilkan
rumusan maupun rencana aksi yang akan dilakukan untuk pengawasan dalampenyelenggaraan tata pemerintahan.

Sedangkan laporan InspektoratProvinsi Jambi  Ridham Priskap menyampaikan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, memastikan tindaklanjut pemeriksaan, serta mengetahui kendala dan hambatan dalam penyelesaian hasil pengawasan.

Jumlah peserta yang mengikuti rapat sekitar 679 orang dari Provinsi Aceh, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Sulsel, Sulbar, Sulteng, NTB, Maluku Utara ditambah unsur pejabat pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, KementerianPendidikan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian..(lia/hms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here