Kota Jambi, Transparancy.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi berharap agar seluruh program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara maksimal, baik program yan g dirancang oleh Pemerintah Pusat maupun yang dirancang oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Wagub dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2014, bertempat di Ruang Mayang Mangurai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Rabu siang (11/6).
Rapat koordinasi yang dibuka Wagub ini diikuti oleh perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.Wagub menyatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berupa penyaluran bantuan dalam berbagai bentuk dan cara maupun penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan penghidupan masyarakatnya.
Wagub menjelaskan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) mengarahkan pendekatan penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif yang berbasis pada pengembangan penghidupan secara berkelanjutan. “Pendekatan tersebut
menempatkan pengurangan kerentanan dan peningkatan aset penghidupan kelompok miskin dan rentan secara berkelanjutan sebagai fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar wagub.
Lebih lanjut, Wagub menjelaskan bahwa Program Quick Wins MP3KI merupakan salah satu program dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kecamatan kantong kemiskinan.
Wagub mengatakan, pada tahun 2014, terdapat empat kabupaten di Provinsi Jambi yang mendapatkan program Quick Wins MP3KI, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan Sarolangun. Sedangkan tahun 2015, terdapat tambahan dua kabupaten yang mendapatkan program tersebut, Tebo dan Merangin.
Selain itu, Wagub menerangkan, program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya menjadi empat klaster, diantaranya klaster
pertama yaitu kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
Wagub mengungkapkan, pada tahun 2014, terdapat empat tambahan kabupaten yang menerima PKH di Provinsi Jambi, yang semula tujuh kabupaten, yakni Sarolangun, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Bungo. “Program ini, dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata ratai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
Selain itu, program ini juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals, MDGs). Lima tujuan MDGs yang akan terbantu melalui program ini adalah: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan,” jelas Wagub.
Selanjutnya, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, H.Ahmad Fauzi, M.TP, menyampaikan paparan tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala BPS Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (hms/lia)
