Home DAERAH Wagub : Masih Banyak Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

Wagub : Masih Banyak Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan

321
0

Muaro Jambi,Transparancy.com – Masih banyak terdapat
kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi Jambi, diantaranya belum optimalnya koordinasi lintas sektor, baik ditingkat
provinsi maupun kabupaten/kota, belum terpenuhinya kebutuhan penyuluhan baik
secara kualitas maupun kuantitas, terbatasnya serana dan prasarana serta belum memadainya dukungan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan penyuluhan. Demikian dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs.H.Fachrori Umar,M,Hum dalam sambutan dan arahannya pada acara pertemuan dengan Komisi Penyuluhan Provinsi Jambi (KPP) yang diselenggarakan di Aula Kantor Bapeltan Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (26/02/14).

Dikatakan Wagub, Pemerintah Provinsi Jambi sangat mengharapkan agar Komisi Penyuluhan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai peran dan fungsinya, agar dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada pemerintah dalam demi terwujudnya penyelenggaraan penyuluhan yang lebih baik sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 “Saya yakin dan percaya, dengan berbagai pengalaman yang saudara-saudara miliki dalam tugas masing-masing, saudara akan dapat mengemban tugas dengan baik sebagai anggota Komisi Penyuluhan di Provinsi Jambi sehingga dapat mendukung Program Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat khususnya para pelaku utama dan pelaku usaha dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Saya juga berharap Komisi Penyuluhan Provinsi Jambi untuk dapat memanfaatkan SP-3 SAMISAKE yang telah dibentuk beberapa waktu yang lalu,” jelas Wagub.

Ditambahkan Wagub, pembentukan kelembagaan penyuluhan pemerintah ini seyogyanya segera diikuti oleh Kabupaten/kota dengan membentuk Badan Pelaksanaan Penyuluhan atau lebih lengkapnya adalah Badan Pelaksana
Penyeluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/kota (BP4K) dan
ditingkat kecamatan dalam bentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kecamatan (BP3K). “Kondisi saat ini apabila mengacu kepada amanat
undang-undang nomor 16 tahun 2006, baru 6 Kabupaten dari 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi yang sudah membentuk kelembagaan penyuluhan yaitu
Kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo, Kerinci, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Bagi Kabupaten Batanghari, Tebo, Muaro Jambi dan Sungai Penuh yang belum membentuk BP4K kiranya dapat dibentuk segera,” Harap Wagub.

Pada kesempatan ini Wagub juga menjelaskan, berdasarkan pasal 12 Undang-undang nomor 16 tahun 2006, bahwa untuk menetapkan kebijakan dan strategis penyuluhan provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan yang bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategis penyuluhan ditingkat provinsi agar pelaksanaan program
dapat sinergi antara pusat provinsi dan kabupaten/kota. “Pembentukan Komisi Penyuluhan Provinsi Jambi telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur Jambi Nomor :455/SET.BAKORLUH-2-1/I/2012 Tanggal 19 Januari 2012 dan saya mengharapkan agar seluruh Kabupaten /kota juga segera membentuk Komisi Penyuluhan,” jelas wagub.
Sementara itu, Sekretaris Bakorluh (Badan Koordinasi Penyuluhan) Provinsi Jambi Drs. H. Dasra, M.TP mengatakan bahwa di Provinsi Jambi masih terdapat kekurangan tenaga penyuluh khususnya penyuluh dibidang pertanian. “Memang kita masih kekurangan tenaga penyuluh, dan kekurangan ini secara bertahap akan kita upayakan penambahannya, sehingga nanti jumlah penyuluh sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 16 tahun 2006 itu, yaitu satu desa satu
penyuluh,” ungkap Sekretaris Bakorluh.

Dijelaskan Sekretaris Bakorluh, adapun yang menjadi tantangan kedepan dan harus dihadapi adalah dimana pada tahun 2016 nanti sekitar 50 persen dari tenaga penyuluh yang ada sekarang ini akan pensiun, untuk itu Bakorluh juga telah mengupayakan penambahan tenaga peyuluh ini dengan sesegera mungkin. “Jadi kita akan menambah tenaga penyuluh ini, apakah itu dari pegawai negeri maupun dari tenaga harian lepas,” jelas Sekretaris Bakorluh.

Sekretaris Bakorluh juga menambakan bahwa setiap tenaga penyuluh ini nantinya juga akan dibekali keterampilan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, sehingga hasil dari pendidikan dan pelatihan yang didapat tenaga
penyuluh ini nantinya dapat sampai ke masyarakat. “Karena penyuluh ini kan
sebagai lampu penerang bagi petani dan masyarakat, kalau lampunya redup,
masyarakat juga redup. Maka lampunya harus terang, dan untuk menerangkan itu
perlu dikasih lampu pendidikan,” pungkas Sekretaris Bakorluh.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Komisi Penyuluhan Provinsi Jambi beserta jajarannya, Sekretaris Bakorluh Provinsi Jambi, Kepala Bapeltan Jambi, Ketua Komisi Penyuluhan kabupaten/kota se- Provinsi Jambi, para Kepala SKPD yang terkait di lingkup Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi serta para undangan lainnya. (Lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here