Wagub: Mulailah Beralih Dari Sawit ke Tanaman Pangan
JAMBI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, MHum menekankan supaya pertanian tanaman pangan diprioritaskan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Demikian ditegaskan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar saat memberikan sambutan pada acara pelatihan Penyusunaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Hotel Novita, Jambi, Selasa (26/9/2017).
Hadir pada kesempatan tersebut Asep Herdiana, SP, MSc mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Luhut Silaban, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, dan Kepala Bulog Divisi Regional Jambi, Muhammad Yusuf Salahudin.
“Saya mengimbau masyarakat untuk mulai beralih dari Kelapa Sawit ke tanaman pangan, sejalan dengan prioritas terhadap tanaman pangan dalam pertanian,” kata Wagub.
Wagub mengatakan, bahwa sesuai dengan Nawacita atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. “Hal ini diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri mengatur kebijakan pangan secara mandiri serta melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan,” ungkap Wagub.
Menurut Wagub, permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. “Permintaan yang meningkat cepat tersebut disebabkan dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera,” ujar Wagub.
Wagub menyampaikan, Indonesia ini adalah negara yang kaya tetapi masih mengimpor beras dari negara lain, terjadi akibat kapasitas produksi pangan pertumbuhannya lambat bahkan stagnan akibat dari kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya lahan dan pengurangan luas lahan atau alih fungsi lahan.
“Kita bisa membeli beras apakah kita wajib menanam padi. Presiden kita menekankan untuk tetap menamam padi, karena seharusnya kita tidak meninggalkan menanam padi, seperti zaman dahulu orang tua kita menanam padi,” katanya.
Sekarang ini, kata dia, lahan pertanian banyak digunakan untuk menanam sawit, yang sangat menguras kesuburan tanah terutama air, bahkan negara tetangga sudah berhenti menanam sawit di negaranya, lebih baik menanam karet yang jika diolah akan menghasilkan produk jadi yang tinggi nilai jualnya, dan kita juga harus menentukan lahan yang memang diperuntukkan untuk lahan pertanian, baik padi, sayur, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Wagub mengemukakan, bahwa sistem kewaspadaan pangan dan gizi merupakan proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi di suatu daerah melalui analisis ketersediaan pangan dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
“Indikator yang digunakan untuk pelayanan penanganan daerah rawan pangan adalah seberapa banyaknya desa rawan pangan yang dapat ditangani dibanding jumlah desa yang mengalami kerawanan pangan,” katanya
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi menyatakan, pelatihan dilaksanakan pada tangal 25 – 27 September 2017 dan mengumpulkan seluruh petugas yang akan menganalisis dan menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Jambi maupun di tingkat wilayah kabupaten atau kota.
“Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tahun 2016 terdapat 212 Desa Rawan Pangan, dari jumlah tersebut sampai saat ini baru 97 desa yang dapat ditangani atau diberdayakan, yakni dalam bentuk kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan,” jelas Amir.
“Sistem pengumpulan data analisa mengacu pada sistem yang dirancang oleh pusat, dan beberapa analisa yang dilakukan adalah melihat potensi yang ada di desa tersebut, luas lahan, jumlah penduduk, komoditi yang dihasilkan, dari data tersebut akan dilihat desa mana yang memiliki kerawanan pangan atau desa yang telah mapan secara pangan,” jelas Amir.
Amir menambahkan, bahwa kegiatan ini juga bersinergi dengan beberapa dinas dan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan bidang ekonomi, dengan Badan Pusat Statistik, dan juga bidang perekonomian, data tersebut diharapkan dapat selesai pada akhir 2017. (Lia/Hms)
