Home DAERAH Walikota Jambi Sebagai Narasumber Pada Rakornas Kemensos RI

Walikota Jambi Sebagai Narasumber Pada Rakornas Kemensos RI

211
0
KOTA JAMBI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Walikota Jambi H. Syarif Fasha, ME. Jum’at (24/4) kembali menjadi nara sumber pada forum resmi nasional, kali ini beliau disandingkan bersama Walikota Surabaya Dr.(HC) Ir. Tri Risma Harini, MT untuk memberikan ceramah dihadapan para pejabat teras Kemensos RI dan perwakilan kepala daerah se-Indonesia yang memiliki persoalan lokalisasi dan penangananannya (eks PSK.red). Pemberian materi dalam rangka Rapat Kordinasi Nasional Penanganan Eks Wanita Tuna Susila dan Penutupan Lokalisasi berlangsung di Best Western HOTEL JAKARTA.
 
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr. Sonny W Manalu, MM selaku ketua panitia, dalam laporannya mengatakan Rakornas dengan tema “Mencari Solusi dan Komitmen Bersama Untuk Membangun Model Rehabilitasi Sosial Dalam Rangka Penutupan Lokalisasi dan Menghapus Prostitusi” ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang sama dalam penanganan wanita tuna susila dan penutupan lokalisasi di daerah.
 
Lebih lanjut Sonny mengatakan, nara sumber dalam Rakornas ini adalah Menteri Sosial Ibu Hj. Khofifah Indar Parawansa, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos, Dirjen Pemdes Kemendagri, dan dua nara sumber dari daerah sebagai percontohan tingkat nasional, yaitu Walikota Surabaya Dr.(HC) Ir. Tri Risma Harini, MT dan Walikota Jambi H. Syarif Fasha, ME, satu-satunya daerah diluar Surabaya yang berhasil melakukan secara total menutup lokalisasi. Walikota Jambi H. Syarif Fasha bersama Walikota Surabaya Tri Risma Harini, dipilih untuk menjadi nara sumber karena keberhasilan kedua daerah tersebut dalam penutupan lokalisasi dan penanganan terhadap eks PSK. “Kedua tokoh ini kita harapkan dapat menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia yang memiliki persoalan yang sama dalam penanganan lokalisasi dan rehabiliatasi wanita tuna susila”. Ujar Sonny dalam laporannya.
 
Mengakhiri laporannya dihadapan peserta Rakornas, Sonny kembali mengapresiasi kedua kepala daerah tersebut, “Beliau berdua ini ibarat the rising stars (pemimpin masa depan.red), karena dalam waktu singkat dengan begitu banyak ancaman dan resikonya berhasil menutup lokalisasi yang telah puluhan tahun beroperasi”, ujar Sonny disambut aplaus peserta Rakornas.
 
Menteri Sosial RI diwakili Sekjen Kemensos RI Drs. Toto Utomo Budi Santosa, M.Si, ketika membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional dalam sambutannya mengatakan, dari166 lokalisasi yang terdata di Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial selama 3 Tahun terakhir, dengan jumlah penghuni (WTS) sebanyak 60.850 orang, Kementerian Sosial RI telah berhasil memberikan dukungan penuh dalam penutupan di 33 lokalisasi (30 di Provinsi Jawa Timur, 2 di Kota Jambi dan 1 di Kabupaten Sukamara). Disampaikan Toto, Kemensos RI akan terus membantu daerah-daerah dalam penanganan masalah tuna susila ini, seperti bantuan motivasi, bantuan ekonomi produktif, bantuan biaya hidup dan bantuan pemulangan. Toto juga mengatakan Kementerian Sosial menargetkan pada tahun 2019 nanti persoalan lokalisasi dan penanganan eks PSK harus sudah selesai. “Kami berharap agar Rakornas dapat melahirkan kebijakan-kebijakan konstruktif dan rekomendasi strategis dalam mencari solusi dan komitmen bersama untuk membangun model rehabilitasi sosial dalam rangka penutupan lokalisasi dan menghapus prostitusi”, harap Toto.
Pada sesi panel bersama Walikota Surabaya, Walikota Jambi yang disambut antusias peserta dengan materi “Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanganan eks Wanita Tuna Susila dan Penutupan Lokalisasi di Kota Jambi”, mengawali materinya Walikota Jambi lebih dahulu menjelaskan gambaran umum lokalisasi di Kota Jambi yang telah ada sejak tahun1969. Selanjutnya Walikota lebih banyak berbagi tips dan strategi terkait dengan penutupan lokalisasi. Beliau mengatakan untuk melakukan aksi penutupan lokalisasi pemerintah daerah harus lebih dahulu mengutamakan landasan hukumnya. Beliau mencontohkan selain merujuk Undang-undang nomor 11 tahun 2009, Pemerintah Kota Jambi juga menerbitkan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, Peraturan Walikota Jambi nomor 9 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 2 tahun 2014. Tidak hanya sampai disitu Fasha juga mengingatkan penutupan lokalisasi harus menjadi kerja bersama baik dari unsur masyarakat maupun pemerintah secara terpadu, beliau mencontohkan bahwa untuk mencapai kesamaan visi dan misi dalam aksi tersebut, Pemkot bersama jajaran Forkompimda menyatakan kesepakatan bersama (MOU.red) antara Pemda, DPRD, TNI, POLRI, dan unsur Forkompimda lainnya. Untuk pelaksanaan tugas dilapangan Walikota juga menerbitkan Keputusan Walikota Jambi nomor 648 tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penutupan Lokalisasi.
 
Dirinya mengatakan dengan pendekatan persuasif dan terpadu segenap komponen masyarakat baik dari unsur Pemerintah, DPRD, TNI, Polri, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, akhirnya terhitung sejak 13 Oktober 2014 dua lokalisasi di Kota Jambi resmi ditutup setelah sebelumnya sempat berdiri selama 46 tahun.
 
Menyadari akan keterbatasan daerah dan perlunya dukungan kolektif secara nasional, Walikota Jambi juga tidak menyiakan kesempatan sebagai pembicara di forum nasional tersebut, diakhir ceramahnya Fasha menghimbau, agar ada gerakan kolektif nasional untuk memberantas prostitusi dan perbuatan asusila. Fasha mencontohkan bahwa Presiden Jokowi telah membuat gerakan pemberantasan narkoba secara nasional, “Harusnya penutupan lokalisasi dan penanganan PSK juga ada gerakan secara nasional”, pungkasnya.
 
Fasha juga menyampaikan progres terkait pasca penutupan lokalisasi di Kota Jambi yang saat ini sudah mulai masuk tahap pembebasan lahan. “Pemerintah Kota Jambi telah menganggarkan untuk pembebasan lahan eks lokalisasi dan kedepan lahan dimaksud akan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, sosial dan ekonomi produktif”, ujarnya. Mengakhiri materinya Fasha sempat mengapresiasi Kemensos RI yang ikut memuluskan penutupan lokalisasi di Kota Jambi khususnya penanganan eks PSK pasca penutupan. Apresiasi juga disampaikan kepada koleganya Walikota Surabaya Tri Risma Harini yang juga telah menginspirasi dirinya.
 
 Rapat Kordinasi Nasional yang berlangsung di Jakarta ini selain dihadiri pejabat teras Kemensos dan Kemendagri juga diikuti 136 orang peserta dari daerah yang mewakili 22 Provinsi dan 126 Kabupaten/Kota, termasuk utusan dari Kota Jambi Kepala Dinas Sosnaker Kota Jambi Kaspul dan Kabid Rehsos Dinas Sosnaker Kota Jambi H. Muhardiman serta Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Jambi Abu Bakar. (lia/hms/adv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here