Kota Jambi, Medatransparancy.com – Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP,MA meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jambi untuk meninggalkan ego sektoral, melainkan harus bersinergi, bersatu padu dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Hal tersebut ditegaskan oleh Zumi Zola kepada para wartawan yang mewawancarainya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di Ratu Convention Center, Kota Jambi, Selasa (19/4).
Perwakilan dari 5 kementerian dan perwakilan dari Polri menjadi narasumber Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017 ini, yakni
1.Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian, Edy Putra Irawady,
2.Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Ir.Slamet Soedarsono,MPP,QIA,CRMP.
3.Direntur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Ir.Diah Indrajati, M.Sc,
4.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo,
5.Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan RI, Dwi Budi Sutrisno, dan
6.Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan anggaran Kepolisian RI, Irjen Pol. Arif Wachyunandi.
Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, para bupati/walikota se Provinsi Jambi atau yang mewakili, anggota DPR dan DPD RI dapil Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, H.Ridham Priskap,SH,MH,MM, para pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Jambi, dan perwakilan dari instansi vertikal ikut serta dalam Musrenbang RKPD tersebut.
“Kita hari ini melaksanakan Musrenbang Provinsi Jambi. Alhamdulillah, tadi sudah dapat arahan dari perwakilan kementerian-kementerian, dari Polri juga sudah ada. Ini didengar oleh semua bupati/walikota yang hadir di sini. Kita berharap, program-program dan kebijakan dari Pusat dapat disinergikan sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan, camat juga semua hadir di sini dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Setelah ini kita akan lanjutkan sesi kedua, yaitu mendengarkan masukan dari para bupati/walikota,” ujar Zola.
“Saya berharap kepada semua SKPD untuk dapat meninggalkan ego sektoralnya, harus banyak komunikasi dengan pihak Pemkab/Pemkot karena keluhan datang dari masyarakat, kita berharap nanti pembangunan kita ini jangan sampai ada keluhan kedepannya, sudah dibangun, dana APBD dipakai tetapi tidak maksimal manfaatnya, kita tidak mau sepeerti itu lagi. Jadi, harus ada sinergitas,” jelas Zola.
Selain itu, Zola menekankan supaya prinsip efektivitas dan efisiensi dikedepankan dalam program pembangunan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. “Kalau kita hitung dari total APBD di Provinsi Jambi ini, anggaplah 1 kabupaten/kota itu Rp1 triliun, dikali 11, ditambah Rp3 triliun dari Pemprov Jambi, semua ada Rp14 triliun. Kalau kita bandingkan dengan provinsi tetangga kita, mungkin relati lebih kecil, tetapi dari yang relatif kecil ini kalau bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien, insyaallah hasilnya akan lebih bagus. Jadi saya minta, nanti penyampaian dari para bupati/walikota bisa didengar langsung oleh semua SKPD Pemerintah Provinsi Jambi,” tutur Zola.
Sebelumnya, dalam sambutannya saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017, Zola mengharapkan, konektivitas dan sinergitas pada tataran perencanaan harus mampu diimplementasikan lebih baik lagi dalam bentuk program dan kegiatan yang saling menguatkan, baik antar sektor maupun antar wilayah.
Zola mengatakan, sesuai dengan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan dan mengacu pada arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan dilakukan atas dasar pendekatan tematik, holistik, terintegrasi, dan spasial, yang kesemuanya bermuara pada prinsip money follow programme, yang mengandung paradigma penyusunan program dan kegiatan telah bergeser dari money follow function, yang selama ini menjadi acuan dalam penyususnan program dan kegiatan.
Zola juga berharap agar para perwakilan dari kementerian dan Polri untuk melalukan pembahaan dan penajaman di tingkat nasional terhadap 200 usulan pioritas pembangunan nasional melalui e-musrenbang, yang tersebar dalam agenda Nawacita.
Zola menyampaikan perkembangan terkait Dana Perimbangan yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dalam kurun waktu tahun 2013 2015, masih terdapat Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak untuk Provinsi Jambi yang masih kurang salur sebesar Rp108,47 miliar, sembari berharap agar kekurangan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2016, begitu juga kurang salur terhadap kabupaten/kota se Provinsi Jambi. “Dana-dana tersebut akan sangat membantu kami dalam mencapai target-target pembangunan di daerah, baik dalam rangka mendukung prioritas nasional maupun untuk mendukung prioritas pembangunan di daerah,” ungkap Zola.
Zola menekankan supaya seluruh bupati/walikota dan jajarannya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menyusun program dan kegiatannya. “Hal ini perlu saya sampaikan seiring dengan penurunan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan,” ujar Zola.
Usai pembukaan oleh gubernur, dilakukan penandatanganan kesepakatan Musrenbang antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Millennium Challenge Account Indonesia dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur) Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri menyerahkan bukut yang memuat Permendagri 18/2016 kepada Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.
Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Fauzi Ansori, S.Pt, MTP, dalam laporannya menuturkan, usulan strategis kabupaten/kota dalam Musrenbang Kabupaten/Kota, yang kemudian menjadi usulan strategis provinsi, yaitu:
Usulan pembangunan jalur evakuasi Kabupaten Kerinci Bungo (provinsi telah 3 kali mengirim surat ke pusat).
Penanganan banjir Sungai Kota Penuh Dan normalisasi Danau Kerinci .
Pengamanan jalan straetegis yang berada di 11 kabupaten/kota.
Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak oleh Pelindo.
Fauzi mengatakan, 4 pendekatan dalam Musrenbang, yakni pendekatan tematik, holistik, integratif, spasial. Selain itu, Fauzi menyatakan bahwa dalam penyusunan program dan kegiatan, prinsip yang digunakan bukan lagi money follow function tetapi money follows programme.
Fauzi menyatakan, saat ini RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi Jambi sedang digarap oleh Bappeda dan tim terkait, dan sebelum Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017 ini dilakukan, telah dilakukan konsultasi publik, untuk menerima masukan tentang perncanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2017, yang diikuti oleh berbagai pihak.
Dikatakan oleh Fauzi, tema Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2017 ini adalah Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah dalam rangka Menumbuhkembangkan Ekomoni Kerakyatan Menuju Jambi TUNTAS 2021, menjadi cerminan prioritas pembangunan Provinsi Jambi.
Para nara sumber dari kementerian dan perwakilan dari Polri memberikan materi, yang intinya untuk mensinkronkan program pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi, Elviana juga memberikan saran dalam Musrenbang tersebut.
Penulis : Lia Riyan/hms
Editor : Novita
